Google Positiv

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu saat memberikan keterangan seputar peristiwa penyanderaan Tujuh WNI oleh kelompok Abu sayyaf, di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016).

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu membantah ada broker dalam pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) pertahanan di Indonesia. Bantahan Ryamizard disampaikan lantaran saat ini pemerintah mengubah model pembelian alutsista menjadi government to government, tidak lagi melibatkan pihak swasta.
"Enggak ada. Zaman saya enggak ada lagi broker begitu. Kan sudah G to G, tidak B to B lagi. Saya yang merubah itu," ujar Ryamizard di Kompleks Istana Presiden, Rabu (20/7/2016).
G to G yang dimaksud, adalah pembelian alutsista pemerintah antar pemerintah. Jadi, pemerintah Indonesia menjemput bola atau langsung membeli ke negara produsen soal alutsista apa yang diinginkan.
Ryamizard mengatakan, pola pembelian alutsista ini dilakukan saat membeli Sukhoi SU-35 dari Rusia.
(Baca: Jokowi Tekankan Kerja Sama "G to G" untuk Hindari Korupsi Alutsista)
"Salah satu contoh Sukhoi itu. Itu kan G to G, negara antar negara," ujar Ryamizard.
Perihal terdapat broker dalam pembelian alutsista di Indonesia diungkap Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu sore.
Jokowi menekankan, pengadaan alutsista harus melalui kerja sama pemerintah dengan pemerintah atau G to G. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya korupsi dalam pengadaan Alutsista.
(Baca: Pemerintah Evaluasi Alutsista Pasca-jatuhnya Helikopter TNI AD di Sleman)
"Pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antara pemerintah dengan pemerintah, G to G," kata Jokowi.
"Untuk memangkas apa? Untuk memangkas broker, memangkas perantara yang saya kira di situ ada kecenderungan mark-up harga," lanjut dia.