Jakarta -Silmy Karim, yang pekan lalu baru saja diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT Pindad, kini ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk menjadi Dirut PT Barata Indonesia (Persero).

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, mengungkapkan bahwa pihaknya memilih Silmy karena ada tugas khusus. Silmy dinilai mampu memenuhi tugas-tugas tersebut karena rekam jejaknya yang bagus di Pindad.

"Dia harus menyelesaikan 4 tugas , dan karena dia sudah berhasil membuat Pindad lebih maju," kata Fajar saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (8/8/2016).

PT Barata adalah salah satu perusahaan yang masuk dalam Indonesian Railway Components Association (IRMA). Dirut Barata adalah ketuanya. Tugas pertama Silmy adalah alih teknologi untuk komponen kereta cepat.

"Mereka terlibat di Kereta Cepat, jadi kerja sama dalam alih teknologi," ujar Fajar.

Kedua, Silmy diminta menjadikan Barata sebagai koordinator pembuatan komponen pembangkit listrik untuk PLN. Ketiga, Barata di bawah kepemimpinan Silmy ditugaskan untuk membangun standarisasi komponen-komponen PLTU.

Keempat, Barata di bawah kepemimpinan Silmy ditugaskan melaksanakan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Boma Bhisma Indra (Persero).

"(Penugasan) yang keempat Barata akan KSO dengan PT BBI," tutupnya.
(feb/feb)

PT AstraHonda Motor (AHM) kembali mencari bakat-bakat muda dalam ajangAHMBestStudent (AHMBS). Sebanyak 69 calon pengusaha muda dari siswa-siswi setingkat SMA se-Indonesia berkompetisi memaparkan ide dankreativitasnya menawarkan inovasi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungannya. AHM Best Student 2016 menyaring siswa-siswi terbaik tingkat SMA melalui proses seleksi ketat yang dilakukan oleh jaringan main dealer sepeda motor Honda di seluruh Indonesia. Sebanyak 573 peserta dari 301 sekolah mengikuti seleksi tahun ini. Namun, terpilihlah 69 finalis yang telah memaparkan karya tulis bertema entrepreneur.
Karya mereka dinilai dari sisi keunikan ide wirausaha, proses perencanaan, proses eksekusi jual beli, laporan keuangan, hingga skema mempertahankan dan mengembangkan usahanya.
Beberapa ide wirausaha muncul dari semangat membangun daerah. Salah satunya adalah ide siswa Bengkulu Selatan yang membuat tas dari limbah labu kayu sebagai cenderamata khas daerah. Aelain itu, ada juga ide siswa Denpasar membuat Boreh Bali Aroma Terapi untuk mempopulerkan kembali pengobatan tradisional Bali, hingga ide siswa Jambi untuk membuat lotion anti nyamuk khas Jambi dari limbah biji duku.
Inspirasi wirausaha para peserta AHMBS juga muncul di bidang kuliner. Dari Makassar, muncul ide membuat es krim dari sayuran, dari Yogyakarta ada ide inovasi menu bakpia yang dibuat dari daun kelor, dari Semarang terdapat ide kreatif pembuatan kerupuk dari kulit mangga, dari Selat Panjang Riau lahir ide pembuatan mie sagu.
Selain itu, dari ranah teknologi pertanian dan peternakan juga muncul perhatian para siswa yang tercermin dalam ide pembuatan pupuk dari enceng gondok di Banjarbaru dan pupuk dari kulit kerang di Jakarta. Dari Payakumbuh muncul pula ide pembuatan biogas dari kotoran ayam.
Deputy Head of Corporate Communication AHM Ahmad Muhibbuddin mengatakan, program AHM Best Student tahun ini diproyeksikan untuk mendorong lahirnya geerasi muda kreatif yang bisa memberikan manfaat buat sesama. Program ini diharapkan dapat mengeksplorasi ide wirausaha muda dengan segala inovasi dan keunikannya, sekaligus menjadi sarana saling bertukar dan memperkaya pengetahuan antarsiswa.
"Kami ingin membekali anak-anak pilihan ini dengan pengetahuan dan motivasi yang akan mendorong mereka untuk bermimpi dan menghasilkan ide dan karya-karya yang bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa. Alhamdulillah, tahun ini kami dapat menfasilitasi mereka untuk berdialog langsung dengan Pak Habibie (B.J. Habibie), salah satu putra terbaik bangsa yang sudah mendedikasikan dirinya untuk kemajuan bangsa," ujar Muhib di Jakarta, Minggu (7/8/2016).
Untuk semakin memperkaya siswa untuk menjadi pengusaha yang mampu berkontribusi bagi sesama, AHM Best Student juga menggelar diskusi dengan M. Alfatih Timur. Kehadiran sociopreneur muda yang menjadi inspirasi penggerak perubahan sosial ekonomi masyarakat melalui program crowdfunding ini diharapkan dapat menginspirasi siswa untuk menghasilkan karya yang bermanfaat muat bangsa

POSMETRO INFO - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan mempertanyakan dasar hukum pemerintah menunjuk bank asing sebagai penampung dana tax amnesty.

"Apa dasarnya penunjukan bank asing masuk dalam bank persepsi. Jangan sampai dana itu dikoar-koar tapi nyatanya gak ada atau jadi bancakan. Apa gak mampu bank- bank kita?," tanya Heri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah Direktur Utama Bank BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) guna membahas tindak lanjut UU Tax Amnesty, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon mengatakan, penunjukan bank asing sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Penunjukan bank persepsi berdasarkan PMK. Soal penunjukan kewenangannya ada di Menkeu. Sejauh ini bank-bank tersebut baru diminta kesediannya ditunjuk sebagai bank persepsi dan belum ditetapkan," terang Nelson. 

RDP dipimpin oleh anggota Komisi XI dari FPAN Jhon Erizal. Hadir dalam rapat tersebut  Dirut BTN Maryono, Dirut Bank Mandiri Kartiko Wirjoatmodjo, Dirut BRI Asmawi Syam, Dirut BNI Achmad Baiquni, Dirut BEI Tito Sulistio, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida, dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon.

Selama rapat berlangsung  sejumlah anggota Komisi XI mempertanyakan kesiapan dan peran bank BUMN dalam menampung dana Tax Amnesty.

"Bagaimana kesiapan bank-bank dalam melihat program Tax Amnesty, aturannya seperti apa dan peran OJK seperti apa," tanya Nurdin Tampubolon anggota Komisi XI dari Fraksi Hanura.

Sementara itu, Wilgo Zainar anggota Komisi XI Fraksi Gerindra mempertanyakan jumlah bank yang masuk dalam bank persepsi.

"Berapa jumlah bank persepsi yang sudah ditentukan pemerintah dan kita ingin tahu dari OJK. Khusus bank asing soal penempatan dananya bagaimana. Apakah dana yang masuk tadi nantinya dalam bentuk valas atau mata uang dollar karena tentunya pihak yang menempatkan dananya tidak ingin beresiko. Saat cash inflow Rupiah menguat tapi berikutnya kalau masa tax amnesty berakhir tentunya dolar menguat, bagaimana mengantisipasinya," tanya Wilgo.

Sementara itu, Jhony G Plate anggota Komisi XI dari Nasdem menekankan agar program Tax Amnesty dijalankan dengan sungguh-sungguh.

"Ini sudah jadi program nasional dan harus berhasil dengan segala usaha. Tugas poltik sudah kita selesaikan dengan disahkannya UU TA ini," kata dia.

Selain itu, Jhony juga menekankan bahwa fokus pemerintah tak hanya pada durasi UU Tax Amnesty.

"Kita jangan terpaku sama tiga tahun. Tiga tahun itu sebagai hold periode saja. Kalau perlu sampai akhir zaman. Tiga tahun itu baru persiapan referensi saja dan itu hanya jangka pendek," tegasnya. [ts]

POSMETRO INFO - Ketua Himpunan Kawasan Industri Sanny Iskandar mengatakan  China Fortune Land Develompent (CFLD) masih mencari lokasi untuk membangun dan mengembangkan kawasan industri. Investor asal negeri Tirai Bambu tersebut membutuhkan lahan seluas 3 ribu hektare (ha) dan berada di sekitar Jakarta.

"Saya bilang gak ada lahan seluas itu di sekitar Jakarta, mungkin nanti akan kita arahkan ke sekitar Subang, Majalengka, atau ke sisi barat," ujar Sanny di Jakarta, Rabu (20/7).

Wilayah barat Jawa masih memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri. Apalagi, gubernur Banten sudah menyampaikan akan membuka 8 pintu tol di sepanjang ruas jalan tol Serang-Panimbang. Dengan dibukanya jalan tol tersebut diharapkan pengembangan kawasan industri tidak hanya di arah timur namun juga ke arah barat. 

Menurut Sanny, selama ini pengembangan kawasan industri di wilayah barat cenderung didominasi oleh Modern Cikande dan Krakatau Industrial Estate. Sisi sebelah barat memiliki keunggulan yakni lebih dekat dengan airport. Apalagi jika Bandara Kertajati sudah beroperasi maka potensinya akan lebih besar.

Sanny menjelaskan, Izin lokasi pembangunan kawasan industri masih menjadi polemik. Kementerian Agraria dan Tata Ruang membatasi izin lokasi maksimum 400 ha untuk pembangunan kawasan di satu provinsi. 

Menurut Sanny, hal tersebut tidak bisa dilakukan sebab satu perusaahaan memakai lahan seluas 100 ha untuk membangun pabrik. "Misalnya saja di tempat saya Toyota ambil 100 hektar, kalau mereka minta tambahan lagi saya sudah gak punya lahan," kata Sanny. [rol]

POSMETRO INFO - Menteri Pertanian seolah lupa dengan kata katanya pda Januari 2015, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan, impor jeroan daging akan dihentikan. Alasannya jeroan di luar negeri adalah makanan anjing.

“Jeroan kita impor, itu makanan anjing, kucing di sana (luar negeri). Langsung saya tutup impornya,” ujar Amran di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Amran menegaskan jika Indonesia ingin dihargai, sebaiknya negara lain jangan mengekspor daging jeroan ke tanah air. Dengan ditutupnya impor jeroan, Amran ingin Indonesia dihormati sejajar dengan bangsa lain.

“Saya ingin republik dihargai bangsa lain,” ungkap Amran.

Amran memaparkan saat ini kebutuhan daging sapi memang masih perlu impor. Namun untuk jeroan, sudah tidak diperlukan lagi.

Meski beresiko ada kecaman dari negara lain, tetapi Amran tetap tidak ingin mengimpor jeroan lagi. “Kita diserang juga nggak apa-apa, apapun saya lakukan untuk RI,” papar Amran.

Itu pernyataan Menteri Pertanian pada 26 Januari 2015, kini…

Menjijikan, kebijakan tidak jelas dikeluarkan oleh Menteri Pertanian dengan tanpa malu, membebaskan impor jeroan dengan mengatakan rakyat indonesia masih menyukai jeroan sapi sebagai makanan.

Entah, julukan apa yang pantas disematkan kepada menteri pertanian saat ini, revolusi mental itu pantas untuk siapa? revolusi mental dulu menteri mu Pak Jokowi, biar rakyatmu melihat topeng yang kalian pakai. [lnc]

POSMETRO INFO - Anggota MPR dari Fraksi PKS Hermanto mengingatkan pemerintah agar tidak menyerahkan jutaan lapangan kerja di dalam negeri kepada pekerja asal Cina.

Menurutnya, saat ini terdapat 28,51 juta orang miskin di Indonesia yang harus dilindungi oleh negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945.

Hal ini disampaikan Hermanto menanggapi masuknya pekerja asal Cina yang dipekerjakan pada proyek-proyek besar di Indonesia.

"Tugas negara akan lebih ringan apabila lapangan pekerjaan yang dialokasikan untuk 10 (sepuluh) juta pekerja asing asal Cina. dialihkan kepada WNI yang miskin tersebut," kata Hermanto kepada TeropongSenayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Jika pemerintah membiarkan para pekerja asal Cina itu bekerja di Indonesia, menurut Hermanto, berarti pemerintah lebih memilih pekerja asing daripada rakyatnya sendiri untuk mengisi 10 juta lowongan pekerjaan tersebut.

"Di negara mana pun pemerintah ada untuk menyejahterakan rakyatnya. Caranya antara lain dengan menyediakan lapangan pekerjaan. Bukan sebaliknya, lapangan pekerjaan yang tersedia diperuntukkan pekerja asing," tegasnya.

Dengan memilih pekerja asing berarti Pemerintah secara sadar memutuskan 10 juta rakyatnya sendiri menganggur dan tetap miskin.

"Ini bertentangan dengan semangat pengentasan kemiskinan," ucapnya.

Lebih jauh, anggota Komisi IV DPR ini mengingatkan bila para pekerja asal Cina tersebut dibiarkan akan berdampak banyak ke berbagai sektor persoalan.

"Mereka bisa merebut lapangan pekerjaan WNI dan menyebabkan pengangguran meningkat," jelasnya.

Mereka yang masuk ke sektor pertanian, lanjutnya, dalam jangka panjang berpotensi menguasai lahan pertanian.

"Bila itu terjadi, maka pangan kita didalam negeri sendiri akan dikuasai asing. Di negeri ini akan terjadi neokolonialisme," tutupnya. [ts]

POSMETRO INFO - Presiden Joko Widodo mengganti program pemberian beras untuk masyarakat miskin atau raskin dengan voucer belanja.

Jokowi mengatakan, voucer belanja bisa digunakan untuk membeli beras, telur, atau bahan pokok lainnya di pasar dan toko.

"Harapan saya, dengan reformasi ini rakyat yang belum sejahtera bisa memiliki banyak pilihan. Bisa beli sembako di pasar atau toko dengan kualitas yang lebih baik dan bisa dapat nutrisi yang lebih seimbang," kata Jokowi saat rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Dengan voucer belanja ini, lanjut Jokowi, masyarakat tak mampu tidak hanya akan mendapat karbohidrat dari beras.

Masyarakat juga bisa mendapatkan protein dari telur, atau nutrisi lain dari bahan pokok lainnya sesuai kebutuhan mereka masing-masing.

"Pedagang sembako di pasar bisa dapat tambahan peluang usaha," tambah Jokowi.

Tak kalah penting, lanjut Jokowi, melalui reformasi ini, fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) kembali sebagai stabilitator harga beras dan penyangga gabah petani ketika harga gabah jatuh.

"Saya minta perubahan ini secara bertahap bisa dimulai awal tahun 2017 dan saya minta ada peta jalan perubahan yang direncanakan dengan matang sehingga transisi ini bisa berjalan dengan baik," ujar Jokowi.

Dikutip dari Bulog.go.id, penyaluran raskin sudah dimulai sejak 1998.

Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan raskin yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, terutama rumah tangga miskin.

Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi raskin mulai tahun 2002.

Raskin diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (social safety net), tetapi sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. (ks)

POSMETRO INFO - DPRD DKI Jakarta tidak terkejut dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin di Ibu Kota. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Lulung) menilai salah satu sebab naiknya angka kemiskinan karena rendahnya penyerapan anggaran yang berpengaruh terhadap sektor pembangunan kerap terjadi sejak kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

"Terhambatnya pembangunan pasti berpengaruh terhadap perekonomian. Ekonomi tidak bergerak. Kalau pakai swasta yang kaya makin kaya, yang miskin ya makin miskin. Tahun ini saja baru 19% . Kami akan panggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TaPD) untuk menjelaskan hal ini," ungkap Lulung kepada wartawan, Selasa (19/7/2016).

Lulung mengatakan, kebijakan Gubernur Ahok yang mengusur permukiman kumuh dengan memindahkannya ke Rumah Susun Sewa (rusunawa) tidak berjalan semestinya. Selain tidak semua warga berdomisili DKI mendapatkan rusunawa, mata pencaharian warga yang sebelumnya ada tidak disiapkan pengantinya. 

Sehingga, warga yang tingal di rusunawa hanya mengharapkan subsidi dari pemerintah. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berharap agar Pemprov DKI, khususnya Gubernur Ahok sadar dengan peningkatan penduduk miskin di Jakarta.

"Kami harap disisa kepemimpinannya, Ahok lebih banyak memiliki kebijakan yang berpihak kepada warga. Libatkan warga dalam pembangunan. Perbesar penyerapan anggaran, jangan terus ngotot dan membela pengembang-pengembang," tegasnya. (sn)

POSMETRO INFO - Utang Luar Negeri Indonesia pada Mei 2016 tercatat sebesar US$314,3 miliar atau sekitar Rp4.113,5 triliun (kurs Rp13.088 per dolar AS),  tumbuh 3,7 persen secara year on year (yoy). Berdasarkan jangka waktu asal, ULN berjangka panjang tumbuh melambat, sementara ULN berjangka pendek masih mengalami penurunan. 

Dikutip dari situs resmi Bank Indonesia (BI), Selasa, 19 Juli 2016, berdasarkan kelompok peminjam, ULN sektor publik tumbuh melambat, sedangkan ULN sektor swasta masih mengalami penurunan.

Sedangkan, berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi oleh utang yang berjangka panjang. ULN berjangka panjang pada Mei 2016 mencapai US$275,5 miliar atau 87,6 persen dari total ULN, tumbuh 6,0 persen (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan April 2016 yang sebesar 8,3 persen (yoy).

Sementara ULN berjangka pendek, pada Mei 2016 tercatat sebesar US$38,8 miliar atau 12,4 persem dari total ULN, turun 10,1 persen (yoy), lebih dalam dari penurunan April 2016 sebesar 6,2 persen (yoy).

Berdasarkan kelompok peminjam, posisi ULN Indonesia sebagian besar terdiri dari ULN sektor swasta. Pada akhir Mei 2016, posisi ULN sektor swasta tercatat sebesar US$163,6 miliar atau 52,1 persen dari total ULN. Sedangkan posisi ULN sektor publik, sebesar US$150,7 miliar atau 47,9 persen dari total ULN.

ULN sektor swasta masih mengalami penurunan 3,5 persen (yoy) pada Mei 2016, setelah pada bulan sebelumnya turun 1,2 persen (yoy). Sementara ULN sektor publik, tumbuh 12,8 persen (yoy) atau melambat dari bulan sebelumnya sebesar 15,7 persen (yoy).

Menurut sektor ekonomi, ULN swasta pada akhir Mei 2016 terkonsentrasi di sektor keuangan, industri pengolahan, pertambangan, serta listrik, gas dan air bersih. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta, mencapai 76,2 persen.

Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, pertumbuhan tahunan ULN sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas dan air bersih tercatat melambat. Sementara itu, pertumbuhan tahunan ULN sektor pertambangan dan sektor keuangan mengalami kontraksi yang lebih dalam.

Bank Indonesia memandang, perkembangan ULN Mei 2016 masih cukup sehat namun terus mewaspadai risikonya terhadap perekonomian. Ke depan, BI akan terus memantau perkembangan ULN, khususnya ULN sektor swasta. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan, bahwa ULN dapat berperan secara optimal dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas makro ekonomi. (vv)

POSMETRO INFO - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhur Binsar Pandjaitan menyebut ekonomi Indonesia jauh lebih bagus dibandingkan tahun sebelumnya. Banyak negara mengapresiasi Indonesia dalam membangun perekonomian di tengah krisis.

"Sri Mulyani memberikan apresiasi, World Bank memberi penilaian," ujar Luhut, di hadapan tokoh agama pada acara Halal Bi Halal Idul Fitri 1437 H oleh Indonesian Association For Religions & Cultures (IARC) dan Majli Ulama Indonesia (MUI), di Grand Sahid Jaya Jakarta, Senin (18/7) malam.

Namun, Luhut menyayangkan masih banyak orang yang mencerca Presiden Joko Widodo terkait kondisi ekonomi saat ini. Padahal, katanya, dunia mengapresiasi ekonomi Indonesia.

Luhut mengakui banyak yang meragukan kepemimpinan dari Presiden Jokowi. Menurut Luhut Presiden Jokowi memiliki kelebihan. "Kelebihan Jokowi itu dia berani," katanya.

Jokowi, lanjut Luhut, memiliki keberanian dalam menentukan kebijakan. Dia juga mampu memberikan contoh kepada pihak lain. [rol]

POSMETRO INFO - Jumlah warga miskin di Indonesia per Maret 2016 disebut berkurang hingga 500 ribu menjadi total 28,01 juta orang. Peningkatan pendapatan dan pengendalian harga jadi faktor utama.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menjelaskan, dengan garis kemiskinan Rp 354.386 per kapita per bulan pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin mencapai 28,01 juta orang atau 10,86 persen. Jumlah ini berkurang 500 ribu orang dari 28,51 juta orang per September 2015 dan berkurang 580 ribu orang dari 28,59 juta orang Maret 2015.

Jumlah warga miskin perkotaan turun menjadi 10,34 juta orang pada Maret 2016, berkurang 280 ribu orang dari 10,62 juta pada September 2015 dan berkurang 310 ribu orang dari 10,65 juta orang pada Maret 2015. Pun jumlah warga miskin pedesaan yang menjadi 17,67 juta orang, berkurang 220 ribu orang dari 17,89 juta orang pada September 2015 dan berkurang 270 ribu orang pada Maret 2015 yang mencapai 17,94 juta orang.

Penurunan jumlah warga miskin ini, kata Suryamin, dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, inflasi umum yang rendah periode September 2015 hingga Maret 2016 sebesar 1,71 persen.

Secara nasional, rata-rata harga daging ayam ras turun 4,08 persen menjadi Rp 36.203 per Maret 2016 dari Rp 37.742 per September 2015. Selain itu, harga telur ayam ras dan minyak goreng masing-masing turun 0,92 persen dan 0,41 persen.

Tingkat penangguran terbuka (TPT) Indonesia pada Februari 2016 juga turun menjadi 5,50 persen dibanding Agustus 2015 yang mencapai 6,18 persen. Selain itu, nominal rata-rata upah buruh tani per hari pada Maret 2016 meningkat 1,75 persen menjadi Rp 47.559 dari Rp 46.739 per hari pada September 2015.

Sementara upah buruh bangunan per hari per Maret 2016 naik 1,23 persen menjadi Rp 81.481 dari Rp 79.657 per September 2015. ''Kalau pendapatan naik dan harga terkendali, kemiskinan berkurang,'' kata Suryamin.

Ditanya soal penurunan kemiskinan yang tidak sebanding dengan pertumbuham ekonomi, Suryamin mengatakan pertumbuhannya harus dilihat dari berbagai sisi. Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari sektor jasa dengan teknologi tinggi tapi belum bisa menyeerap pekerja level bawah, belum tentu menaikkan pendapatan masyarakat miskin menengah bawah. Maka harus dilihat pula dari distribusi pendapatannya.

Jikapun harga bahan bakar minyak (BBM) naik, pendapatan negara juga naik dan tidak langsung meningkatkan jumlah penduduk miskin. Seban saat ada peningkatan pendapatan, pemerintah bisa mengalokasikannya untuk pembangunan infrastruktur sehingga serapan tenaga kerja bisa terus meningkat. Begitu pula dana desa yang Suryamin duga bisa membawa dampak positif. ''Karena itu, dana desa harus dikelola dengan tepat,'' kata dia.

Bantuan sosial dan aneka subsidi pada layanan umum jadi peningkatan pendapatan. Bantuan sosial cukup bisa mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, M. Sairi Hasbullah menjelaskan, di desa, buruh tani, petani gurem, pekerja informal di desa dan kota tentu tidak secara langsung terpengaruh kebijakan makroekonomi seketika, baru tiga atau empat tahun. ''Ada proses yang akhirnya terasa kepada mereka,'' kata dia. Dilihat dari provinsi, Jawa Barat dan Jawa Timur turun cukup signifikan dan DKI naik sedikit. Angka kemiskinan DKI sendiri sudah rendah sehingga tingkat naik turunnya sulit diprediski karena sudah di keraknya. [rol]

POSMETRO INFO - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meragukan jumlah angka kemiskinan di Jakarta yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami akan tanya kepada BPS. Saya yakin yang miskin itu pasti ada, tapi saya tidak yakin yang data masuk ke kami tingkat kemiskinan di DKI paling rendah se-Indonesia," katan Djarot di Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Djarot menilai, data jumlah penduduk miskin yang meningkat milik BPS Provinsi DKI Jakarta bukan data yang valid.

Artinya tidak menggambarkan kondisi kemiskinan di ibu kota. Menurutnya yang didata tidak seluruhnya warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.

"Sekarang kalau mengenai kemiskinan di DKI, anda tahu bahwa DKI ini dihuni oleh berbagai macam penduduk dari berbagai macam daerah. Saya khawatirkan adalah, data BPS itu bukan KTP Jakarta," kata Wagub.

Djarot pun meminta BPS Provinsi DKI Jakarta menyerahkan data jumlah peningkatan penduduk miskin di Jakarta yang valid ke Pemprov DKI Jakarta.

Sehingga Pemprov dapat memberikan solusi tercepat mengatasi peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut.

"Justru kalau ada data yang konkret dari BPS, kita bisa tau kalau bisa 'by name', 'by adress' kami bisa kasih kebijakan yang khusus mengangkat mereka," kata Djarot. (Baca: Ahok: Angka Kemiskinan di Jakarta Pasti Meningkat)

BPS DKI Jakarta menyatakan jumlah penduduk miskin di Jakarta mengalami kenaikan 0,14 poin.

"Jumlah penduduk miskin pada bulan September 2015 mencapai 368.670 orang atau 3,61 persen dari total jumlah penduduk di DKI Jakarta, maka pada bulan Maret 2016, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 384.300 orang atau 3,75 persen. Artinya ada peningkatan sebesar 15.630 orang atau meningkat 0,14 poin," kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS DKI Jakarta Sri Santo Budi Muliatinah dalam siaran pers di Jakarta, Senin (18/7)

Dibandingkan pada Maret 2015 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 398.920 orang atau sekitar 3,93 persen, maka jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 mengalami penurunan sebesar 14.620 orang atau menurun 0,18 poin, katanya.

"Peningkatan jumlah penduduk miskin di Jakarta dikarenakan terjadinya peningkatan angka garis kemiskinan pada bulan Maret 2016," kata Sri.

Awalnya sebesar Rp 487.388 per kapita per bulan pada bulan Maret 2015, meningkat menjadi Rp 503.038 per kapita per bulan pada bulan September 2015, kemudian Garis Kemiskinan semakin meningkat pada Maret 2016 mencapai Rp 510.359 per kapita per bulan, katanya. (tn)

POSMETRO INFO - Utang Luar negeri Indonesia per Juni 2016 adalah sebesar USD 319 Milyar atau 4.212,80 Triliun, Luar biasa besarnya utang yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, yang dikuatirkan adalah gagal bayar seperti nasib Yunani yang akhirnya harus dikatakan bangkrut.

Cuma dari fenomena utang luar negeri Indonesia yang besar tersebut, para pendukung setia presiden Jokowi atau biasa disebut kaum cebong; tetap saja membangun logika bodohnya dengan mengatakan; salah Presiden SBY yang telah melunasi utang di IMF, maka Presiden Jokowi terlihat banyak utangnya

Pada akhir Juli 2016 ini pun masih terdengar upaya Pemerintah untuk menambah utang luar negeri sebesar 12 Triliun untuk alasan percepatan pembangunan Infrastruktur.

Gambaran utang luar negeri yang dilakukan oleh presiden Jokowi seolah melawan logika janji kampanye pada waktu Jokowi menjadi capres 2014.

Semua kini jelas menjadi janji palsu belaka, dengan utang yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi JK yang telah mencapai besaran dua kali lipat utang luar negeri presiden SBY selama 2 periode pemerintahan atau 10 tahun

Logika bodoh para cebong untuk membela junjungannya, dengan mengatakan ini salah SBY yang telah mengurangi utang luar negeri termasuk melunasi utang di IMF menjadi Jokowi terkesan Presiden banyak utangnya.

Kalau itu memang fakta, buat apa dicari alasan dan pembelaan. [lingkaran]

POSMETRO INFO - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai penurunan angka kemiskinan sebesar 0,27 persen dari total penduduk Indonesia, karena harga komoditas pangan yang stabil.

“Harga pangan itu komposisinya besar dalam konsumsi masyarakat miskin,” kata Darmin di Jakarta, Senin (18/7).

Menurutnya, penurunan angka kemiskinan itu juga mencerminkan mulai meratanya stabilitas pada berbagai harga komoditi, terutama untuk komoditi yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin.

Dengan stabilitas harga tersebut, membuat konsumsi masyarakat bertambah sehingga dapat keluar dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang digunakan BPS juga naik 2,78 persen menjadi Rp354.386 per kapita dari Rp344.809 per kapita pada September 2015 “Penurunan angka kemiskinan ini juga tidak bisa langsung dikorelasikan dengan capaian pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2016. Penurunan ini, menghitung berapa penduduk yang di bawah garis kemiskinan, sementara pertumbuhan ekonomi menghitung penambahan kegiatan ekonomi dan jasa,” jelasnya.

Pada Senin ini, Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah penduduk miskin Indonesia turun 0,26 persen menjadi 28,01 juta orang atau 10,86 persen pada Maret 2016, menjadi 28,51 juta orang atau 11,13 persen pada September 2015.

Menurut data yang disajikan BPS, rata-rata penurunan harga kebutuhan pokok memang menjadi penurunan jumlah penduduk miskin. Misalnya harga daging ayam ras turun sebesar 4,08 persen dari Rp37.742 menjadi Rp36.203.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun di mana pada Agustus 2015 sebesar 6,18 persen menjadi 5,5 persen pada Februari 2016. Penurunan tingkat pengangguran terbuka tersebut berperan meningkatkan pendapatan bagi sebagian masyarakat, kata Kepala BPS Suryamin.

Suryamin juga menilai faktor lainnya yang memengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin adalah nilai rata-rata upah buruh petani per hari Maret 2016 dibanding September 2015, yang naik 1,75 persen dari Rp46.793 menjadi Rp47.559. [akt]

POSMETRO INFO - Akibat utang US$ 40 juta atau 554 Milyar kepeda China, akhirnya Zimbabwe harus mengikuti keinginaan China dengan mengganti mata uangnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang

Mata uang Yuan di Zimbabwe mulai berlaku pada 1 januari 2016, setelah pemerintahan Zimbabwe tidak mampu membayar utang yang jatuh tempo pada akhir desember 2015, maka China pun menawarkan untuk penggunaan mata uang Yuan sebagai solusi penghapusan utang yang dimiliki Zimbabwe.

Pada awal Desember, Presiden Cina Xi Jinping melawat ke Zimbabwe dan memimpin penandatanganan berbagai perjanjian, terutama untuk meningkatkan dan membangun kembali infrastruktur Zimbabwe, seperti pembangkit listrik.

Melihat fenomena Zimbabwe dengan mata uang Yuan nya, apakah tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi di Indonesia.

Seperti yang terbaru yang terjadi di Angola saat ini, dimana sektor ekonominya harus dikuasai oleh China, semua akibat utang kepada China; apa yang terjadi di Zimbabwe dan Angola adalah sebuah bukti pembelajaran, mengenai resiko Utang kepada China dan janji pembangunan Infrastruktur.

Apakah Indonesia mengarah seperti Angola atau Zimbabwe? [lingkaran]

POSMETRO INFO - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui misi Muhammadiyah menyelesaikan berbagai persoalan sosial di masyarakat khususnya terkait masalah kemiskinan, melalui pendekatan pendidikan dan dakwah.

Menurutnya, hal itu sejalan dengan tugas dan fungsi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional (Kamtibnas).

"Saya harap Muhammadiyah mampu mengentaskan kemiskinan, pencerahan dan membawa Islam yang rasional. Kalau berhasil menghilangkan kemiskinan mungkin polisi tidak perlu ada lagi. Saya berhenti jadi polisi dan masuk Muhammadiyah," kata Tito sambil tertawa saat menyampaikan sambutan dalam acara halal bihalal di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta (Senin, 18/7).

Pasalnya Tito menjelaskan, tingginya angka kriminalitas di Indonesia sedikit banyak disebabkan masalah kemiskinan di masyarakat. Masyarakat Indonesia saat ini masih didominasi kelas bawah dengan standar hidup di bawah garis kemiskin. 

Dia berpandangan, angka kriminalitas bisa ditekan apabila tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Dia berharap Muhammadiyah bisa bekerja sama dengan Polri sesuai dengan perannya masing-masing dalam menyejahterakan masyarakat.

Mantan Kapolda Metro ini juga menambahkan bahwa jarak antara orang kaya dan orang miskin saat ini semakin lebar. Ada perbedaan signifikan yang kasat mata terkait taraf hidup di masyarakat.

Menurut Tito, saat ini kemampuan daya beli masyarakat semakin rendah sedangkan harga kebutuhan pokok semakin mahal. 

"Gap antara the have dan the have not semakin lebar. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memperkecil gap. Kerja sama harus dibangun antara Muhammadiyah di bidang pendidikan dan pihak kepolisian," demikian mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Saat mengawati sambutannya, Tito mengakui baru kali ini ke Muhammadiyah. Padahal dia pernah menjadi Wakapolsek Senen dan Kapolda Metro Jaya.

"Ini wilayah yang saya kenal. Cuma ini baru kenal. Hehe. Saya minta maaf," kata Tito.  [rmol]

POSMETRO INFO - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat garis kemiskinan di Indonesia naik 2,78 persen dari Rp344.809 per kapita per bulan pada September 2015 menjadi Rp354.386 per kapita per bulan pada Maret 2016.

"Ini angka nasional, tetapi dalam penghitungan setiap provinsi menggunakan garis kemiskinan masing-masing provinsi yang besarannya bervariasi sesuai dengan harga komoditas bahan pokok makanan dan bukan makanan," kata Kepala BPS Suryamin di Jakarta, Senin (18/7/2016).

Sementara garis kemiskinan di perkotaan, menurut BPS, secara nasional naik 2,29 persen dari Rp356.378 per kapita per bulan pada September 2015 menjadi Rp364.527 per kapita per bulan pada Maret 2016.

Garis kemiskinan di perdesaan secara nasional juga naik 3,19 persen dari Rp333.034 per kapita per bulan pada September 2015 menjadi Rp343.646 per kapita per bulan pada Maret 2016.

Terdapat beberapa provinsi yang garis kemiskinan di desa lebih tinggi dari perkotaan yang disebabkan tingkat perkembangan harga-harga komoditi di desa lebih tinggi daripada di kota.

Provinsi yang tercatat garis kemiskinan desa lebih tinggi dari kota pada Maret 2016 antara lain Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Maluku.

"Kami menduga hal tersebut terjadi karena distribusi barang dari kota ke desa memerlukan margin perdagangan, sehingga harganya naik dan kemudian inflasi di desa lebih tinggi daripada di perkotaan. Inflasi di perdesaan kalau tidak dibarengi peningkatan pendapatan bisa meningkatkan angka kemiskinan," kata Suryamin, dikutip Antara. 

Suryamin juga menduga kebanyakan masyarakat desa membeli barang-barang urban tidak dalam partai besar dan itu akan membuatnya lebih mahal. 

Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis kemiskinan dipergunakan sebagai batas untuk menentukan kelompok penduduk miskin, yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan.

Efek rokok

BPS mencatat komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di perdesaan dan perkotaan di antaranya beras, rokok, telur ayam ras, gula pasir, mie instan, bawang merah, dan roti.

Faktor penyumbang lainnya adalah perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Sumbangan rokok kretek filter terhadap garis kemiskinan tercatat 9,08 persen di perkotaan dan 7,96 persen di perdesaan, terbesar kedua setelah beras.

"Rokok tidak menyumbang kalori, tapi tetap harus dihitung sebagai pengeluaran," kata Kepala BPS.

Sementara sumbangan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan pada Maret 2016 sebesar 73,07 persen. [ts]

POSMETRO INFO - Bursa Efek Indonesia (BEI) telah merilis nama-nama lembaga keuangan penampung dana repatriasi hasil dari Tax Amnesty atau pengampunan pajak, yaitu Perusahaan Efek (PE) atau perusahaan sekuritas, Manajer Investasi (MI), dan perbankan.

Sedikitnya ada 19 PE, 18 MI, dan 19 bank yang ditunjuk untuk menampung dana Tax Amnesty. Dari 19 perbankan, beberapa di antaranya merupakan bank asing.

Kenapa bank asing turut serta dipilih menjadi penampung dana Tax Amnesty?

"Karena mereka juga bisa dijamin bisa nge-lock dan bisa kita audit anytime. Kalau asumsi repatriasi uangnya banyak, perlu bank banyak juga," ujar Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Gatot Subroto, Jakarta, Senin (17/6/2016).

Menurutnya, keikutsertaan bank asing sebagai penampung dana Tax Amnesty tidak menjadi masalah. Bank-bank asing yang ditunjuk sudah melalui proses seleksi dan berbadan hukum Indonesia sehingga mengikuti aturan yang ada di Indonesia dan otomatis diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Bank asing yang cabang di sini kan atau yang sudah berbadan hukum di sini sudah mengikuti aturan di sini sehingga diawasi OJK juga," papar dia.

Lagi pula, Robert menjelaskan, setiap peserta tax amnesty wajib memiliki Rekening Dana Nasabah (RDN) sehingga catatan keluar masuknya dana bisa dipantau oleh otoritas bersangkutan. 

"Karena dia kan bisa kita lacak di kustodiannya, di rekening dana nasabahnya," ucapnya.

Jika ternyata ketahuan melanggar, Robert menyebutkan, akan ada hukuman bagi bank asing tersebut dan secara tegas akan dicabut izinnya oleh OJK.

"Kalau duitnya ketahuan ya bisa kita punish, bisa hilang izinnya dari OJK, nggak boleh lagi beroperasi, itu anytime bisa kita audit dan sudah ada komitmen. Diperlakukan sama, dia ikuti aturan main yang ada, aturan main yang ada itu memastikan pemerintah bisa mengaudit sistem sehingga bisa kita trace back ke mana saja investasinya," jelas dia.

Robert juga menegaskan, tidak perlu ada kekhawatiran dari bank-bank dalam negeri jika aliran dana Tax Amnesty akan lebih banyak masuk ke bank-bank asing.

"Belum tentu, Bank Mandiri, BRI, BNI, kita lihatlah demand toh bank-bank BUMN kita punya cabang juga di Singapura, Hong Kong, Tokyo, Seoul, itu kita harapkan juga menjadi gateway mereka masuk lewat situ," kata Robert.

Berikut 19 bank yang ditunjuk untuk menampung dana Tax Amnesty:

Bank

1. BCA

2. BRI

3. Bank Mandiri

4. BNI

5. Bank Danamon

6. Bank Permata

7. Maybank Indonesia

8. Panin Indonesia

9. CIMB Niaga

10. UOB

11. Citibank

12. The Hong Kong and Shanghai Bank Corporation (HSBC)

13. DBS

14. Standard Chartered

15. Deustche Bank AG

16. Bank Mega

17. BPD Jabar dan Banten

18. Bank Bukopin

19. Bank Syariah Mandiri (dtk)

POSMETRO INFO - Indonesia tercatat mengimpor kentang dan kelapa pada periode Juni 2016. Kedua komoditas pangan ini diimpor dari berbagai negara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip detikFinance, Senin (18/7/2016) kentang diimpor sebanyak 1.238 ton atau senilai dengan US$ 753.092.

Impor tersebut lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 2.845 ton atau senilai US$ 1,5 juta. Tahun ini, kentang sudah diimpor sebesar 18.165 ton atau US$ 9,4 juta.

Kentang diimpor dari Australia sebesar 638 ton atau US$ 420.092 dan Myanmar 600 ton atau US$ 333.000.

Sementara itu kelapa diimpor sebanyak 143,9 ton atau senilai US$ 204.015. Ini lebih besar dari bulan sebelumnya, yang hanya mencapai 45,4 ton atau US$ 59.460. Tahun ini (Januari-Juni), kelapa diimpor 509 ton atau US$ 656.422.

Kelapa diimpor dari dua negara, yaitu Thailand dengan 79,6 ton atau US$ 88.047 dan Filipina dengan 64,2 ton atau US$ 115.968. (dtk)

POSMETRO INFO - Pada Mei lalu, pemerintah menugaskan PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X) mengimpor gula mentah (raw sugar) sebanyak 381.000 ton. Setelah diimpor oleh PTPN X, 381.000 ton gula mentah tersebut akan dialokasikan ke 6 pabrik gula BUMN untuk diolah menjadi GKP.

Pabrik-pabrik gula tersebut antara lain PTPN IX 41.000 ton, PTPN X 115.000 ton, PTPN XI 100.000 ton, PTPN XII 25.000 ton, PT PG Rajawali I 48.000 ton, dan PT PG Rajawali II 52.000 ton.

Namun, menurut Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro, dari total kuota impor tersebut baru 114.000 ton yang direalisasikan. Adapun sisanya akan dievaluasi lagi.

"Terakhir izin 114.000 ton dari 381.000 ton. Kita kurangi, menurut Kementerian Perindustrian teknisnya yang bisa digiling itu hanya 114.000 ton," kata Wahyu di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Sisa kuota tersebut, sambungnya, akan diberikan di luar musim giling untuk memaksimalkan kapasitas produksi dari sejumlah pabrik gula (PG) milik BUMN. 

"Sisanya akan dievaluasi dan dikirim di luar musim giling. Nanti izinnya akan diberikan setelah itu. Sudah keluar 114.000 ton, dan beberapa sedang diproses, yah sesuai rencana masih jalan," jelas Wahyu. 

Sebagai informasi, dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, pemerintah memutuskan memberikan jatah impor sebanyak 381.000 ton kepada BUMN perkebunan. (dtk)