Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) DPR menyetujui TNI diberikan kewenangan penindakan dalam kasus terorisme, sebagaimana revisi Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Polri menghormati proses yang sedang berlangsung di DPR.

Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengemukakan terorisme bukan perbuatan kriminal biasa, akan tetapi sebagai kejahatan terhadap negara. “Terorisme adalah kejahatan terhadap negara karena terorisme merusak negara dan sudah terbukti,” kata Gatot di Jakarta, Rabu (20/7).
Ia menjelaskan terorisme sebagai kejahatan terhadap negara termuat dalam Resolusi 1566 Dewan Keamanan PBB. Disitu dinyatakan terorisme tidak sama dengan aksi kriminal karena mengancam aturan sosial, keamanan individu, keamanan nasional, perdamaian dunia dan ekonomi.
Aturan itu juga sesuai dengan teori Boaz Ganor dari International Institute For Counter Terrorism, Interdiscplinary Center tentang terorisme. Disebutkan, hukum kriminal tidak akan mampu menjerat terorisme, karena dibuat untuk mengatur kehidupan sehari-hari.
"Hukum perang lebih cocok didefinisikan menjerat aksi terorisme yang bertujuan politik dan sering menggunakan metode operasi layaknya militer," ujar Gatot mengutip teori Boaz.
Gatot memberikan contoh penanganan teroris di Amerika Serikat (AS). Menurutnya, penanganan di AS sangat seirus karena ancaman terorisme bukan hanya pada orang per orang tetapi terhadap negara. Negara adidaya itu sampai melibatkan CIA dan militer dalam penanganan teroris serta menjadikan masalah tersebut sebagai agenda prioritas pemerintah AS.
Dia menyayangkan di Indonesia terorisme masih didefenisikan sebagai kriminal biasa. Akibatnya, fokus penindakkan dimulai setelah ada bukti. Setelah itu baru dilakukan penindakan (proyustisia).
"Inilah yang membuat pelaku teror nyaman berada di Indonesia karena hukum di Indonesia masih lemah. Perlu adanya perubahan pendekatan dalam menghadapi tindakkan terorisme yang sudah masif dengan lebih mengutamakan tindakan deteksi dan cegah dini,” tegasnya.
Jenderal bintang empat ini mengemukakan Indonesia memiliki peluang dalam meningkatkan tindakan deteksi dan cegah dini terhadap ancaman terorisme. Hal itu melalui sinergitas TNI dan Polri serta aparatur Pemerintah Daerah yang memegang peranan penting dalam upaya tersebut.
"Upaya pencegahan tidak dapat dilakukan satu lembaga pemerintahan saja tetapi harus ada kerja sama dan sinergi antar lembaga pemerintah serta melibatkan masyarakat. Kita punya badan pengumpulan keterangan diseluruh pelosok Indonesia. Babinsa ada 53.000 personel, Babinkamtibmas dari Kepolisian 62.000 personel, Lurah/Kepala Desa 81.000 personel. Total ada 271.000 orang. Apabila dimanfaatkan sangatlah efektif sekali,” tutup Gatot.

Majelis hakim International People's Tribunal (IPT) kasus 1965 menyebut ada 10 tindakan kejahatan kemanusiaan yang terjadi pasca-peristiwa 1 Oktober 1965.

Dari keputusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa Negara Indonesia bersalah dan harus bertanggung jawab atas kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Hakim Ketua Zak Jacoob menyatakan, Pemerintah Indonesia harus minta maaf kepada para korban, penyintas, dan keluarga korban.
Pemerintah juga didesak melakukan penyelidikan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana tuntutan Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam laporannya.
"Indonesia harus bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan tidak manusiawi, khususnya yang dilakukan oleh pihak militer melalui sistem komando," kata majelis hakim seperti dilansir dari laman www.tribunal1965.org.
Majelis hakim menyatakan, semua tindakan tidak manusiawi tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari serangan sistemik yang menyeluruh terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi-organisasi terkait, termasuk pemimpin, anggota, pendukung dan keluarga mereka.
Bahkan, tindakan keji itu juga dilakukan terhadap mereka yang tidak memilliki hubungan dengan PKI.
Serangan ini berkembang luas menjadi sebuah tindakan pembersihan menyeluruh atas pendukung Presiden Soekarno dan anggota radikal PKI.
IPT Kasus 1965 menyebut Negara Indonesia bertanggung jawab atas beberapa tindak kejahatan terhadap kemanusiaan melalui rantai komandonya.
Pertama, pembunuhan massal yang diprediksi menimbulkan ratusan ribu korban.
Kedua, penahanan dalam kondisi tak manusiawi, di mana jumlah korban diperkirakan mencapai sekitar 600.000 orang.
Ketiga, perbudakan orang-orang di kamp tahanan seperti di Pulau Buru.
Selain itu terdapat juga bentuk penyiksaan, penghilangan paksa dan kekerasan seksual, propaganda, keterlibatan negara lain dan genosida.
Meski demikian, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tidak akan meminta maaf atas kejahatan kemanusiaan 1965, sebagaimana tuntutan IPT Kasus 1965.
"Apa urusan dia, dia kan bukan atasan kita. Indonesia punya sistem hukum sendiri saya tidak ingin orang lain mendikte bangsa ini," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Rabu (20/7/2016).

Luhut menegaskan Indonesia adalah bangsa besar sehingga mengetahui cara menyelesaikan masalahnya sendiri. Ia meminta pihak lain tak perlu ikut campur.

Ketua Fraksi PKS Selamat Nurdin menjadi saksi dalam sidang suap reklamasi atas terdakwa Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan asistennya Trinanda Prihantoro di Pengadilan Tipikor, Rabu (20/7/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com

- Ketua Pansus Zonasi Selamat Nurdin ditanya mengenai pertemuan antara pimpinan DPRD DKI di rumah Bos Agung Sedayu, Sugianto Kusuma atau Aguan. Selamat Nurdin diketahui ikut dalam pertemuan tersebut. Hal ini dibicarakan ketika Selamat menjadi saksi dalam persidangan terdakwa Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan asistennya Trinanda Prihantoro di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Rabu (20/7/2016).
Jaksa Ali Fikri bertanya apa saja yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Namun, Selamat mengatakan dia tidak terlibat pembicaraan dengan pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit di kediaman Aguan itu.
"Anda sudah disumpah loh ya. Sekali lagi kami ingatkan. Apa selama 30 menit itu, Anda diam sama sekali di sana?" tanya Jaksa kepada Selamat.
Selamat menjawab iya atas pertanyaan tersebut. Selamat mengatakan dirinya di sana hanya sebagai pendengar saja.
"Oke, kalau begitu apa yang Anda dengar di sana?" tanya Jaksa. (Baca: Buka-bukaan Sanusi soal Kontribusi Tambahan 15 Persen dalam Raperda Reklamasi )
Selamat menjawab dia hanya mendengar guyonan yang dilontarkan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi saja. Dia mengatakan Prasetio merupakan pribadi yang suka bercanda. Di rumah Aguan, Selamat hanya tertawa mendengarkan Prasetio.

Capres cawapres 2004-2009 Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto menghadiri sidang perdana gugatan pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (4/8)--Antara/PRASETYO UTOMO

Pengurus PDI Perjuangan dan Partai Gerindra di Jakarta aktif menjalin komunikasi terkait Pilkada DKI 2017. Pertemuan resmi dua partai itu setidaknya sudah dilakukan dua kali terkait pesta demokrasi lima tahunan ini.

Diawali dengan kunjungan DPD Gerindra DKI Jakarta ke markas DPD PDI Perjuangan di Jalan Tebet Raya, 26 Mei. Kemudian, jamuan buka puasa bersama yang dihelat Gerindra pada Senin, 4 Juli.

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan tak menutup kemungkinan komunikasi dengan Gerindra bakal lebih serius. Salah satunya dengan mempertemukan Ketua Umum PDI Perjuangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Sangat mungkin. Kita terbuka. Kenapa tidak? Bisa saja. PDI Perjuangan memang terbuka," kata Andreas di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Selain lima nama yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bakal calon gubernur DKI Jakarta, partai berlambang banteng moncong putih ini juga akan mempertimbangkan kader internal.

"Ada stok-stoknya. Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya), Djarot Saiful Hidayat (Wagub DKI Jakarta) dan Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah). PDI Perjuangan memantau dinamika masyarakat dari nama ini dan disimulasikan," ucapnya.

Hingga saat ini PDI Perjuangan belum menentukan langkah politik di Pilkada DKI Jakarta. Namun, baik PDI Perjuangan maupun Gerindra sudah memiliki bakal calon kandidat yang akan diusung. Gerindra akan menentukan satu dari tiga nama bakal calon, yaitu Sandiaga Uno, Yusril Ihza Mahendra dan Sjafrie Sjamsoeddin.

Kepastian sosok yang akan didukung dua partai ini tergantung ketua umum masing-masing. Karena mereka memiliki mandat dan hak prerogatif sebagai pengambil kebijakan tertinggi.


(YDH)

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu saat memberikan keterangan seputar peristiwa penyanderaan Tujuh WNI oleh kelompok Abu sayyaf, di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (28/6/2016).

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu membantah ada broker dalam pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) pertahanan di Indonesia. Bantahan Ryamizard disampaikan lantaran saat ini pemerintah mengubah model pembelian alutsista menjadi government to government, tidak lagi melibatkan pihak swasta.

"Enggak ada. Zaman saya enggak ada lagi broker begitu. Kan sudah G to G, tidak B to B lagi. Saya yang merubah itu," ujar Ryamizard di Kompleks Istana Presiden, Rabu (20/7/2016).
G to G yang dimaksud, adalah pembelian alutsista pemerintah antar pemerintah. Jadi, pemerintah Indonesia menjemput bola atau langsung membeli ke negara produsen soal alutsista apa yang diinginkan.
Ryamizard mengatakan, pola pembelian alutsista ini dilakukan saat membeli Sukhoi SU-35 dari Rusia.
(Baca: Jokowi Tekankan Kerja Sama "G to G" untuk Hindari Korupsi Alutsista)
"Salah satu contoh Sukhoi itu. Itu kan G to G, negara antar negara," ujar Ryamizard.
Perihal terdapat broker dalam pembelian alutsista di Indonesia diungkap Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu sore.
Jokowi menekankan, pengadaan alutsista harus melalui kerja sama pemerintah dengan pemerintah atau G to G. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari adanya korupsi dalam pengadaan Alutsista.
(Baca: Pemerintah Evaluasi Alutsista Pasca-jatuhnya Helikopter TNI AD di Sleman)
"Pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antara pemerintah dengan pemerintah, G to G," kata Jokowi.
"Untuk memangkas apa? Untuk memangkas broker, memangkas perantara yang saya kira di situ ada kecenderungan mark-up harga," lanjut dia.

Salah satu Pokemon Monster ditemukan di halaman Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (15/7/2016).

Pihak Istana melarang bermain "Pokemon Go" di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta. Selebaran mengenai larangan ini sudah ditempel di sejumlah lokasi, salah satunya di pintu masuk ruangan pers.

Pantauan Kompas.com, selebaran tersebut sudah terpasang pada Rabu (20/8/2016) pagi ini.
Selebaran tersebut berbunyi, "Dilarang bermain atau mencari Pokemon di lingkungan Istana".
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, permainan Pokemon Go, dengan para pemainnya bisa mencari Pokemon di dunia nyata tersebut, dilarang karena dapat mengganggu aktivitas di lingkungan Istana Presiden.
"Ya, (dilarang), ini kan kantor Presiden, masa mau main Pokemon Go," kata Bey saat dikonfirmasi Kompas.com.
(Baca: Kapolri Terbitkan Surat Larangan Polisi Main "Pokemon Go")

Ihsanuddin Pihak Sekretariat Presiden mengeluarkan laranganan bermain pokemon go di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Bey mencontohkan, apabila ada yang mencari Pokemon Go dengan menunjukkan gelagat mencurigakan, Pasukan Pengamanan Presiden bakal repot. "Kasihan juga kan Paspampres masa dia mau awasi orang-orang yang main Pokemon Go," kata dia.
Bey menambahkan, larangan bermain Pokemon Go ini tidak datang langsung dari Jokowi, tetapi dari pihak Sekretariat Presiden.
(baca: Tiap Menit, "Pokemon Go" Raup Rp 143 Juta)
Larangan bermain Pokemon Go ini berlaku untuk semua orang yang berada di Lingkungan Istana Kepresidenan, mulai dari wartawan, tamu, hingga karyawan dan pejabat di Istana.
Pantauan Kompas.com, di Istana Kepresidenan memang terdapat sejumlah Pokemon yang berkeliaran.
Saat menjajal aplikasi Pokemon Go dan berkeliling di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (15/7/2016), Kompas.com menemukan Pokemon jenis Pinsir dengan combat power 262. Letaknya tepat di bagian belakang Istana Negara.
Selain itu, Kompas.com juga menemukan Pokemon jenis Bulbasaur dengan combat power 13 di tempat parkir mobil belakang Istana.
(baca: Tak Hanya di Tempat Umum, Pokemon Ternyata Bermunculan di Istana Presiden)
Di Istana Kepresidenan juga terapat sejumlah Pokestop. Berbeda dengan Pokemon yang tersembunyi dan bisa muncul suatu waktu saat kita berjalan, posisi Pokestop ini bisa terlihat dalam peta di aplikasi permainan.
Pemain cukup menghampiri Pokestop dan bisa mendapatkan berbagai item dari sana, seperti Pokeball untuk menangkap Pokémon, Potion dan Revive untuk memulihkan kekuatan Pokemon, serta telur Pokemon yang bisa ditetaskan.
(Baca: Dilarang Main "Pokemon Go" di Markas Polisi! Ini Alasannya...)
Pokestop ini di antaranya terletak pada air mancur yang berada di depan Istana Negara, air mancur depan Istana Merdeka, patung panahan yang berada di belakang Istana Negara, dan patung Ganesha yang berada di depang Gedung Kementerian Sekretatis Negara.
Selain itu, Pokestop juga terdapat pada patung penjaga di gerbang Istana di Jalan Medan Merdeka Timur, patung Dewi Sri yang terletak di dekat Gedung Sekretaris Kabinet, dan Gapura Bali di dekat Wisma Negara.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun mengaku sudah menjajal aplikasi Pokemon Go dan menemukan banyak Pokemon di Istana.

Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis kelompok teroris Santoso di Poso, Sulawesi Tengah, akan melemah setelah pimpinannya dilumpuhkan oleh aparat TNI/Polri.

"Kalau pimpinannya turun, biasanya tidak berbahaya. Mudah-mudahan tidak ada bahaya," kata Wapres usai menghadiri acara di Pesantren Dea Malela di Sumbawa, NTB, Rabu (20/7/2016).
Wapres mengatakan, untuk penanganan terorisme ke depan, yang terpenting adalah lewat pendidikan, suasana ekonomi yang baik, dan keadilan.
"Utamanya ekonomi yang baik dan agama yang dinamis dan moderat, tidak radikal," ujar Kalla.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyatakan buron kasus terorisme di Poso, Sulawesi Tengah yakni Santoso, tewas tertembak, Senin (18/7) sore.
"Dari hasil gambaran wajahnya dan ciri-ciri yang lain baik oleh anggota yang kenal dengan dia, beberapa orang saksi yang mengenal dia, maka dia adalah Santoso," kata Tito.
Menurut dia, untuk menguatkan identifikasi secara fisik, dua jenazah korban yang tewas ditembak Satgas Tinombala akan dibawa dari Poso ke Kota Palu melalui helikopter siang ini.

Jakarta - Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono mengonfirmasi partainya sudah mengajukan nama-nama calon menteri ke Presiden Jokowi. Agung berharap Golkar mendapat dua kursi.

"Saya dengar Pak Setya Novanto sudah mengirimkan nama, tapi saya nggak bisa menyebutkan, ada yang senior dan junior. Semua yang dikirim adalah yang terbaik dan saya berharap Pak Jokowi bisa memilih 1 atau 2 di antara mereka," kata Agung Laksono.

Agung menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri acara ulang tahun ke-65 Surya Paloh di Grand Lobby Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, Senin (18/7/2016).

Agung mengatakan Golkar mengirim nama-nama itu karena diminta oleh Presiden Jokowi. Dia tak mau mengungkap nama-nama yang disetor ke Jokowi.

Isu reshuffle memang kian kencang berhembus. Golkar kabarnya sudah menyetor 3 nama ke Presiden Jokowi, yaitu Idrus Marham, Cicip Sharif Sutardjo dan MS Hidayat. Namun Jokowi dikabarkan belum menyetujui nama-nama itu. Di luar ketiganya, Jokowi malah menggelar pertemuan dengan senior Golkar yang pernah menjadi Menteri Perumahan Rakyat dan Menteri Transmigrasi, Siswono Yudo Husodo.

"Soal pos di mana, nama orangnya, saya belum siap, nanti mengganggu," ujar Agung ditanya soal kebenaran isu tersebut.

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Idrus Marham pada Rabu (13/7/2016) pekan lalu bertemu dengan calon gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sempat menutupi isi pertemuan, hari ini Idrus mulai blak-blakan.

Menurut Idrus, pertemuannya dengan Ahok salah satunya membahas soal strategi pemenangan di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2017. Mereka sepakat menyatukan kekuatan Partai Golkar dan Teman Ahok.

"Iya kami ketemu dengan Ahok kemarin dan kita sampai pembicaraan strategi pemenangan. Dan bagian strategi pemenangan itu bahwa kekuatan partai politik dan kekuatan Teman Ahok satu kesatuan tidak lagi jangan lagi bicara siapa mengusung," kata Idrus kepada wartawan usai menghadiri peringatan ulang tahun ke-65 Surya Paloh di kantor Media Group, Kedoya, Jakarta Barat, Senin (18/7/2016).

Menurut Idrus, Golkar inginkan Ahok maju dari jalur politik. Ahok disebut tak lagi mempersoalkan akan maju dari jalur independen atau partai politik.

"Ya saya kira Pak Ahok tidak ada masalah semua, kepentingan Pak Ahok itu bagaimana kekuatan ini menyatu. Partai pendukung dan kekuatan Teman Ahok, bahkan elemen masyarakat lainnya yang mendukung harus kita masukkan," kata Idrus.

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komandan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Mayjen TNI Bambang Suswantono untuk memulai tradisi baru, yaitu menampilkan pergantian pasukan jaga Istana secara terbuka kepada masyarakat.

Presiden Jokowi menyebut kegiatan yang digelar rutin ini untuk mendekatkan lingkungan Istana dengan rakyat. "Belum pernah pergantian pasukan jaga Istana Kepresidenan terbuka untuk umum," ucap Jokowi dalam akun Instagramnya @jokowi, seperti dikutip Minggu (17/7/2016).

(Baca juga: Untuk Pertama Kali, Warga Bisa Lihat Serah Terima Jaga Paspampres Istana)

Presiden Jokowi menjelaskan, mulai hari ini tiap hari minggu pekan kedua tiap bulannya pukul 08.00 WIB pagi, masyarakat bisa melihat langsung prosesi pergantian jaga grup Paspampres dari luar halaman Istana.

Pasukan Paspampres saat proses pergantian jaga (Foto: Hasan Alhabshy/detikFoto)

"Masyarakat bisa melihat atraksi memeriksa senjata, amunisi, kerapihan senjata hingga lempar senjata," ujar Jokowi.

"Saya selalu ingin dekat dengan rakyat dan masyarakat juga bisa berfoto dengan Paspampres," imbuhnya.

(Baca juga: Saat Warga Asyik Selfie dengan Paspampres Saat Pergantian Jaga)

Danpaspampres Mayjen TNI Bambang Suswantono sebelumnya menyebut kegiatan pergantian ini digelar terbuka mirip seperti di luar negeri, di mana masyarakat melihat langsung pergantian pasukan jaga. Salah satunya yang terkenal mungkin di Istana Buckingham, Inggris.

"Kebetulan sesuai dengan arahan Presiden bagaimana mendekatkan Istana kepada masyarakat. Hari ini juga banyak masyarakat melihat dan mereka bisa berfoto bersama dengan anggota Paspampres yang selama ini garang dan kelihatan garang, tapi masyarakat bisa berfoto dan lebih dekat," kata Bambang.

Tak hanya prosesi pergantian regu jaga Istana, Bambang menuturkan setiap harinya masyarakat juga melihat upacara menaikkan dan menurunkan bendera di halaman Istana Merdeka.

Warga selfie dengan Paspampres saat pergantian jaga (Foto: Hasan Alhabshy/detikFoto)

"Saat penaikan dan penurunan, masyarakat akan berhenti untuk menghormati bendera. Akan dimulai minggu ini," tuturnya.

Kemudian, akan ada 'parade senja' yang dilaksakanakan setiap tanggal 17 setiap bulan. Parade senja ini dulu pernah diadakan era Presiden Soeharto mulai dari upacara kenaikan bendera, hingga atraksi marching band yang melibatkan juga masyarakat.

Mungkin itu juga alasan Bambang menyebut pergantian pasukan jaga Istana baru pertama kali ini digelar, lantaran berbeda acara dengan 'parade senja'. Termasuk mungkin soal berfoto hingga selfie dengan Paspampres.

"Kebetulan hari ini kita akan laksanakan, tapi karena melibatkan banyak unsur, seperti para siswa yang belum masuk sekolah, maka mohon maaf bulan ini belum bisa dilaksanakan. Tapi kita upayakan semaksimal mungkin kita tampilkan di Istana 'parade senja'," ucap Bambang.
(miq/hri)

Berburu Pokemon di GBK (Foto: Rachman Haryanto)

Jakarta - Mabes Polri mengingatkan para pemain 'Pokemon Go' agar memperhatikan persoalan hukum ruang publik. Untuk anggota polisi, dilarang bermain saat dinas.

"Saya rasa polisi tidak main Pokemon kalau dalam keadaan dinas. Itu kalau konteksnya dinas ya, dalam konteks anggota Polri tidak dibenarkan. Kalau kerja ya kerja," kata Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jaksel, Minggu (17/7/2016).

"Itu kan buat mereka yang waktunya agak longgar, kalau polisi waktunya tidak longgar mohon maaf ya," sambungnya sambil bercanda.

Boy mengimbau agar para pemain Pokemon Go berhati-hati, terutama saat berada di area objek vital. Jangan sampai mengganggu apalagi menimbulkan persoalan keamanan.

"Pesan saya jangan sampai langgar ketertiban. Jangan sampai keselamatan terganggu. Jangan sampai melanggar hukum pemainnya itu, karena orang lainnya dirugikan," pesan Boy.

Menurut Boy, Polri masih mengkaji permainan berteknologi augmented reality tersebut apakah berpotensi menimbulkan gangguan keamanan atau tidak. Yang jelas area objek vital harus steril dari urusan permainan.

"Nanti kita lihat sejauh mana. Masyarakat tahu sendiri kalau kegiatan pokemon mengejar ke arah objek vital itu tidak boleh," ujar Boy.

"Seperti bandara, markas kepolisian, kantor pemerintahan pusat, kemudian militer juga termasuk," sambungnya.
(mad/mad)

Foto: Aulia Rahman--berbaju merah--saat diamankan petugas di Bandara .

Batam - Kasus bercanda soal bom di dalam pesawat lagi-lagi terjadi. Sore tadi ada seorang mahasiswa yang diringkus di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam, karena mengaku membawa bom.