Latest Posts


MAKASSAR – Pelaku penganiaya terhadap guru SMK 2 Makassar, Adnan Achmad nyaris menjadi bulan-bulanan siswa, Rabu 10 Agustus. Dia hampir dikeroyok oleh puluhan siswa di sekolah tersebut.
Kapolsek Tamalate, Kompol Azis Yunus mengatakan, para siswa marah saat melihat gurunya dianiaya hingga berdarah-darah. Guru arsitek SMK 2 Makassar, Dasrul mengalami luka pada hidung dan pelipis usai dianiaya Adnan Achmad.
Beruntung, kata Aziz, personel Babinkamtibmas lewat di sekolah itu dan melihat ada keributan.

Dasrul dianiaya gara-gara diduga menampar salah seorang muridnya karena mengeluarkan kata-kata kotor. Saat ditegur karena tidak mengerjakan tugas, siswa bersangkutan menendang pintu dan berkata, “Sundala”.
Perkataan itu memicu emosi Dasrul hingga menampar siswa tersebut. Usai dipukul, siswa tersebut mengadu ke orang tuanya.


MAKASSAR – Kasus penganiayaan kembali menimpa guru . Kali ini terjadi kepada guru arsitek SMKN 2 Makassar, Dasrul (52). Dia dianiaya oleh orang tua siswa bernama, Adnan Achmad (38) pada Rabu, 10 Agustus.
Awalnya, Dasrul menagih tugas PR yang diberikan kepada siswa kelas dua. Salah seorang siswa, Airul Aliq Sadang (bukan Muhammad Ali Syahdan, seperti berita sebelumnya) tidak mengerjakan tugas sehingga ditegur oleh sang guru.
Saat ditegur, siswa tersebut menendang pintu sambil mengucapkan kata-kata kotor, “sundala”. Hal itu membuat guru naik pitam hingga menampar siswa tersebut. Airul langsung mengadu kepada orang tuanya.

Tidak berselang lama, orang tua Ali datang ke sekolah yang beralamat di Jalan Pancasila, Makassar itu. Awalnya, Ahmad mencari kepala sekolah, namun tidak ketemu. Saat berjalan di koridor, dia bertemu Dasrul hingga terjadilah penganiayaan itu.

Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka memar pada bagian pelipisnya. Hidungnya juga mengeluarkan darah. Melihat gurunya dianiaya, puluhan siswa SMK 2 langsung mengeroyok pelaku.
Kapolsek Tamalate, Kompol Azis Yunus mengatakan, pelaku telah diamankan. Polisi sementara melakukan penyelidikan.

Bentrokan antara polisi dan Satpol PP di Makassar menyebabkan seorang anggota polisi tewas. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Anton Charliyan menyebut penyebabnya soal kesalahpahaman semata.

"Kesalahpahaman saja. Yang penting masing-masing menahan diri. Mudah-mudahan dengan kejadian ini semuanya bisa lebih dewasa, lebih bijak. Polri bisa lebih bijak, Satpol PP juga bisa lebih dewasa. Momen ini jadikan momen untuk meningkatkan kerja sama," kata Anton saat dihubungi detikcom, Minggu (7/8/2016).

Insiden bentrok itu terjadi pada dini hari tadi di Balai Kota Makassar. Bripda Michael menjadi korban meninggal dunia akibat bentrok itu.

Anton pun mengaku telah bertemu dengan pihak Satpol PP. Meski begitu, Anton tetap memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki kematian salah satu anggotanya tersebut.

"Sudah (bertemu dengan pihak Satpol PP). Dari semalam juga kita sudah sama-sama. Kalau tingkat atas kan dari dulu juga (enggak ada masalah), ini kan di tingkat bawah tertentu saja," kata Anton.

"Kita tidak usah mencari siapa yang salah siapa yang benar, tapi itu kesalahpahaman. Kesalahpahaman kedua belah pihak, maklumi di bawah kadang-kadang masih pada muda, gitu. Yang penting sekarang ini sama sama menahan diri. Saya sudah perintahkan sama-sama menahan diri, jangan ada yang main hakim sendiri," imbuh Anton menegaskan.

Bentrokan yang terjadi antara warga dan pihak kepolisian Polres Karo, Jumat (29/7/2016) menyisakan kisah duka bagi warga Desa Lingga dengan tewasnya salah satu warga akibat kerusuhan tersebut.

Abdi Saputra Purba diduga tewas terkena peluru panas saat melakukan hunjuk rasa ke Mapolres Tanah Karo di Kabanjahe [Jumat 29/7].
Sangat disayangkan memang, permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan mufakat justru berujung bentrok antar warga dan petugas kepolisan karo .

Hunjuk rasa terkait dengan penolakan atas penangkapan sejumlah warga Desa Lingga oleh polisi karena menolak desanya dijadikan empat relokasi mandiri pengungsi Sinabung tersebut menyisakan pertanyaan di benak kita, siapa yang salah dan harus disalahkan?"

Dimulai dari Bupati Karo yang memaksakan proyek pembangunan relokasi tersebut, walau ada pertentangan dari warga, hingga oknum Kepala Desa yang berlagak "lugu" dan gagal membuat desa menjadi kondusif.

Seolah lepas tangan, Pemerintahan Desa dan Bupati Karo justru membiarkan permasalahan ini menjadi runyam tanpa adanya upaya mediasi dan solusi untuk kebaikan bersama.

Mari kita renungkan, masihkah anda menyalahkan petugas Kepolisian atau Warga yang bertindak anarkis ?"
Ataukah pemerintahan setempat yang "Tak Becus" dalam menangani masalah permasalahan ini.




Bentrokan Warga desa Lingga dengan Polres Karo berawal dari penolakan warga setempat terhadap rencana relokasi pengungsi gunung sinabung di Desa Lingga.

Proyek Relokasi Mandiri tersebut dianggap sudah merugikan warga setempat karena membuat akses jalan pintas ke desa Lingga terputus hingga memicu gelombang protes dari warga.

Kerusuhan bermula ketika puluhan warga desa Lingga mengajukan protes dilokasi relokasi mandiri tersebut dan petugas dianggap terlalu arogan dalam menanggapi aksi protes mereka.

Mendapat jawaban yang tidak memuaskan, kembali warga desa Lingga  beramai-ramai mendatangi lokasi relokasi mandiri. Bentrokan tak terelakkan, warga membakar pos relokasi dan beberapa alat berat yang ada di lokasi tersebut.



Merasa kurang personil, 15 polisi yang bertugas menjaga lokasi memilih mundur dan memanggil tambahan kepada polres karo guna mengamankan aksi warga tersebut.

Ketika beberapa pasukan polisi datang, 5 orang warga desa Lingga yang di anggap provokator dan pelaku pembakar properti pembangunan relokasi ditangkap dan di tahan di polres Kabanjahe.

Tidak senang warganya di tahan, ratusan warga desa lingga mendatangi polres Kabanjahe dengan membawa sajam, batu dan langsung menyerang polres Kabanjahe.

Polisi sudah menembakkan tembakan peringatan, namun tampaknya para pendemo tidak menggubris dan justru semakin berutal melakukan demonstrasi, sehingga mengakibatkan keadaan semakin tidak terkendali.

2 Warga desa Lingga diketahui tewas dan beberapa luka parah akibat kerusuhan tersebut.

KABANJAHE -Kumpulan Foto Saat-Saat Mencekam , bentrokan antar warga Desa Lingga Dengan Polres Karo.
Alat Berat Yang Sudah Di Bakar Dan Situasi Pasca Bentrokan
Alat Berat Merek Hitachi yang terbakar 50%
Situasi Saat Proses Mediasi Warga Desa Lingga
Salah Satu Warga Desa Lingga yg Menjadi Korban Tewas ditempat
Situasi Di Beberapa Rumah Sakit menangani Korban Luka
Foto Dari Salah Satu Warga Desa Lingga disalah satu Rumah Sakit
Jenazah Korban Bentrok Warga Lingga Dengan Polres Karo Tergeletak Di Trotoar Kabanjahe
Petugas Pemadam Kebakaran Memadamkan Alat Berat Yang Di Bakar Warga


POSMETRO INFO - Khatijah berjalan tertatih-tatih menuju rumahnya yang terletak sekitar 300 meter dari sungai. Sebuah timba besar warna hitam berisi air, ditaruh di atas kepala. Sesekali langkahnya terhenti. Ia membetulkan langkah agar tidak terpeleset saat melewati jalanan licin. 

Nenek berusia sekitar 70 tahun ini saban hari harus bolak-balik dari rumah ke sungai minimal empat kali. Ia mengangkut air untuk digunakan berbagai keperluan. Mulai cuci piring, masak hingga dijadikan air minum. Air yang sudah diangkut, ia tampung di dalam dua timba besar dan satu guci.

Pekerjaan mengangkut ini sebenarnya bukan perkara mudah bagi Khatijah. Selain faktor usia yang sudah tua, jarak rumah ke sungai juga menjadi kendala. Tapi ia tidak punya pilihan lain jika tidak melakukannya sendiri. Terlebih setelah suaminya sakit. Begitu sampai ke rumah, Khatijah tidak langsung masuk ke dalam. Ia memilih istirahat dulu sejenak di kaki tangga.

"Ini sudah tidak sanggup naik ke atas. Bahu sama leher ini sakit sekali," kata Khatijah kepada detikcom saat ditemui di kediamannya di Desa Siron Blang Kecamatan Kuta Cot Glie, Aceh Besar, Aceh, Rabu (20/7/2016).

Rumah panggung yang ditempati Khatijah tidak jauh beda dengan warga lain di desa tersebut. Terbuat dari kayu dan beratap seng. Dapur untuk memasak berada di dalam, ruang tamu berukuran kecil dan kamar tidur. Beberapa karung padi tersusun rapi disalah satu sudut rumah. Pakaian tergantung di tali jemuran dekat kamar tidur.

"Istana kecil" milik Khatijah dan kebanyakan warga Desa Siron Blang memang memprihatinkan. Kondisi rumah mereka menggambarkan jika desa tersebut masih jauh tertinggal. Rumah yang tergolong layak, dapat dihitung jari. Rata-rata terbuat dari kayu dan sebagian atap sudah bolong. Penduduk di sana hidup di bawah garis kemiskinan.

Untuk air bersih, warga mengandalkan sungai yang mengalir tak jauh dari rumah. Di sanalah aktivitas mencuci, mandi, mengambil air hingga buang air besar dilakukan. Beberapa warga yang tergolong mampu, memilih menggali sumur sendiri. Jangan bayangkan ada toilet atau jamban di rumah-rumah penduduk.

"Kami untuk minum ambil air dari sungai. Kalau sungai sedang meluap dan keruh kami tetap ambil air di sana atau tampung air hujan. Kadang ada juga minta air dari sumur warga," jelasnya.

Pada pagi atau sore hari, kebanyakan warga 'turun' ke sungai untuk mengangkut air. Mereka membawa timba-timba besar dan bolak-bolak dari rumah beberapa kali. Jika sedang musim hujan, mereka menampung air di dalam bak di depan rumah dan digunakan untuk mencuci piring atau lainnya.

Hal lain yang sangat memprihatinkan, jalan aspal yang dibangun pemerintah tak habis sampai ke ujung kampung mereka. Padahal panjangnya tidak sampai satu kilometer lagi. Jembatan gantung yang ada di sana pun hanya muat untuk sepeda motor dan pejalan kaki. Jika ada orang sakit pada malam hari, mereka harus membawanya memutar melewati waduk keliling terlebih dahulu. 

"Padahal kalau jembatan ini lebih besar lagi dan muat mobil, kami bisa melewati jembatan ini dan jaraknya lebih dekat. Ini kalau ada orang sakit atau mau ke pusat kecamatan harus memutar dulu dengan jarak sangat jauh," kata Fitriah, seorang warga setempat.

Letak Desa Siron Blang sebenarnya terletak tidak terlalu jauh dari jalan lintas Banda Aceh Medan. Hanya sekitar 20 menit jika menggunakan mobil. Sebelum sampai ke desa tersebut, terdapat waduk keliling yang sudah dijadikan salah satu objek wisata di Aceh Besar. Jalan masuk ke lokasi wisata juga sudah beraspal mulus. Tapi ya itu tadi, begitu masuk Desa Siron Blang jalanan dibiarkan bebatuan.

Warga di sana hanya dapat bersabar dengan keadaan. Mereka sudah beberapa kali melapor kondisi desa mereka ke Pemerintah Aceh Besar dan berharap adanya perhatian. Tapi hingga kini belum ada pembangunan apa-apa di sana. Bantuan yang diberikan pun tidak semua warga menerimanya.

Khatijah berkisah, ia hanya menerima bantuan beras raskin dan 15 ekor anak bebek dari Pemkab setempat. Bantuan lain, tidak pernah menyambanginya. Untuk bertahan hidup, Khatijah bekerja serabutan. Kadang ia bekerja di sawah orang lain (teu upah) atau menekuni pekerjaan lain.

"Saya punya sawah tapi tidak luas hasil yang didapat hanya cukup untuk makan. Anak saya laki-laki semua dan mereka sudah nikah. Hidup mereka juga pas-pasan," ungkap Khatijah.

Warga di sana hanya dapat menanam padi di sawah cuma sekali dalam setahun. Kendalanya tak ada irigasi atau air yang mencukupi untuk dialiri ke sawah. Padahal, kebanyakan petani Aceh turun ke sawah dalam setahun dua hingga tiga kali. Selain bertani, masyarakat Siron Blang berprofesi sebagai pekebun atau pekerja serabutan.

Saat detikcom berkunjung ke sana, sejumlah perempuan atau remaja terlihat sibuk mengupas pinang. Mereka duduk di rumah masing-masing. Harga pinang untuk saat ini memang tengah bersahabat yaitu Rp 12.000 per kilogram dibandingkan sebelumnya Rp 10.000. Sebagian mereka menggantungkan hidup dari hasil kebun.

"Masyarakat di sini ada juga yang bekerja sebagai pencari rotan," jelas Fitriah. Ia membuka sebuah kios kecil di depan rumahnya untuk menghidupi keluarganya.

Menurut Fitriah, kondisi Desa Siron Blang sangat rumit. Masyarakat di sana berharap ada bantuan air bersih atau minimal penggalian sumur sehingga tidak ada lagi warga yang mengkonsumsi air sungai. Kondisi paling menyedihkan bagi warga, kata Fitriah, saat air sungai sedang meluap atau keruh. 

Pihak TNI beberapa waktu lalu memang sudah berupaya membantu warga. Mereka telah mencoba membuat sumur bor tapi terkendala banyaknya batu sehingga tidak maksimal. Komandan Kodim 0101/BS Letkol Mahesa Fitriadi, mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan survei kembali untuk membantu warga membangun sumur bor.

"Kami juga akan membangun jamban di desa ini sehingga warga tidak lagi buang air besar ke sungai," kata Mahesa.

Menurut Dandim, kondisi rumah dan jalan di Desa Siron Blang akan disampaikan ke Pemerintah Daerah Aceh. Sehingga, jelasnya jika ada program-program yang pro rakyat dapat diarahkan ke desa tersebut. 

"Ini sudah ada gambaran sehingga bisa kami laporkan," jelasnya.

Kehidupan warga Desa Siron Blang menjadi salah satu potret kemiskinan Aceh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 848 ribu orang atau 16,73 persen dari total penduduk. Angka tersebut memang mengalami penurunan sebanyak 11 orang jika dibandingkan pada September 2015 lalu.

Sungguh ironi memang. Di tengah melimpahnya kucuran dana otonomi khusus, Tanah Rencong menduduki peringkat kedua termiskin di Sumatera setelah Bengkulu. Pembangunan yang dilakukan sejak usai darurat militer hingga kini belum sepenuhnya merata. 


Sejak 2008 hingga 2015, Aceh telah menerima dana Otsus senilai Rp 41,49 triliun. Dana Otsus menjadi sumber penerimaan utama bagi pembangunan Aceh, dengan rata-rata peningkatan penerimaan 11 persen per tahun. Dari APBA 2015 yang berjumlah Rp 12,7 triliun, lebih dari separuhnya berasal dari dana Otsus.

Dana Otsus akan diiterima Aceh sampai 2027. Selama 20 tahun jangka waktu berlakunya dana Otsus, Aceh diperkirakan akan menerima senilai Rp 163 triliun. Pemerintah Aceh sejak beberapa waktu punya program membangun rumah untuk kaum duafa diseluruh Aceh. Tapi hingga kini, rumah tersebut belum pernah menyapa warga desa tersebut.

"Tidak ada bantuan rumah duafa di sini. Yang ada rumah bantuan konflik dua unit," kata Geuchik Desa Siron Blang, Mustafa.

Menurut Mustafa, Desa Siron Blang ditempati oleh 450 penduduk atau 113 kepala keluarga. Ia tidak dapat berbuat banyak untuk membantu warga agar mendapatkan kehidupan yang layak. Pasalnya, sudah berkali-kali memohon perhatian pemerintah tapi tidak pernah ada tanda-tanda kepedulian.

Di desa yang dipimpinnya, ada sekitar 20 unit rumah yang memang sudah sangat tidak layak untuk ditempati. Ia berharap Pemerintah Aceh Besar memberi perhatian untuk desa mereka terutama masalah air bersih.

"Pernah beberapa waktu lalu ada dokter datang kemari dan mengecek kondisi kesehatan warga. Kebanyakan mengalami gatal-gatal akibat sering mandi di sungai," jelasnya.

Saat ini, Pemerintah Aceh tengah membuka jalan tembus dari Jantho (Aceh Besar) ke Lamno (Aceh Jaya). Menurut Dandim Mahesa, setelah jalan tersebut selesai dibangun Desa Siron Blang dapat berubah menjadi lebih maju sehingga tidak ada lagi kesan terpencil.

"Seperti kita lihat bersama, masyakatan di sini bukan masyarakat ketinggalan tapi desa karena letaknya paling ujung. Dengan adanya jalan tembus Jantho-Lamno, harapannya desa ini sudah bisa sama dengan desa lain. Sehingga tidak ada kesan terpencil," ungkap Mahesa.

Khatijah, Fitriah dan Mustafa tidak meminta hal muluk-muluk pada pemerintah. Mereka hanya berharap dua hal. "Kami butuh air bersih dan jalan atau jembatan yang layak," kata Fitriah. "Semoga ada perhatian dari pemerintah baik dari segi air bersih dan lainnya," ungkap Mustafa.  (dtk)

POSMETRO INFO - DPRD DKI Jakarta akan membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti predikat wajar dengan pengecualian (WDP) penggunaan anggaran tahun 2015 yang kembali diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Pemprov DKI.

Keputusan ini diambil hasil rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) tertutup DPRD yang dihadiri seluruh pimpinan, yakni Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi, Abraham Lunggana (Haji Lulung), Mohamad Taufik, Triwisaksana, dan Ferrial Sofyan.

"Ini kan juga masalah lama yang sekarang kembali terkuak. Seperti aset-aset Pemda, nantilah perjalanan Pansus itu akan membuktikan," ujar Pras, sapaan karib Ketua DPRD, saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS, Triwisaksana menyebutkan Pansus tersebut akan berjalan seiring batas waktu dari BPK yaitu selambat-lambatnya 60 hari kerja atau pada akhir Agustus mendatang.

"Jadi sudah ada di amanat permendagri bahwa DPRD DKI harus memonitor dengan membentuk panitia khusus. Hal ini kami lakukan juga tahun lalu," imbuh politikus yang karab disapa Sani itu.

Terkait poin-poin pengecualian pada LHP BPK sehingga DKI mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian, Sani dan anggota lainnya membutuhkan waktu untuk membacanya. "Jadi kami harus baca terlebih dahulu untuk mengecek seperti apa LHP ini," ujar dia.

Informasi yang berhasil dihimpun Rimanews, setidaknya ada 50 temuan yang didapatkan BPK hingga pada akhirnya Pemprov DKI dinyatakan WDP dengan total dugaan kerugian Rp30,15 triliun.

Temuan yang berindikasi:

1. Kerugian daerah senilai Rp41 miliar
2. Kekurangan penerimaan daerah Rp5,8 miliar
3. Administrasi Rp30,11 triliun (berupa aset dinas pendidikan) Rp15,2 triliun tidak dapat diyakini kebenarannya dan aset lainnya yang belum validasi Rp14,5 triliun. (rn)

POSMETRO INFO - DPRD DKI Jakarta tidak terkejut dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin di Ibu Kota. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Lulung) menilai salah satu sebab naiknya angka kemiskinan karena rendahnya penyerapan anggaran yang berpengaruh terhadap sektor pembangunan kerap terjadi sejak kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). 

"Terhambatnya pembangunan pasti berpengaruh terhadap perekonomian. Ekonomi tidak bergerak. Kalau pakai swasta yang kaya makin kaya, yang miskin ya makin miskin. Tahun ini saja baru 19% . Kami akan panggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TaPD) untuk menjelaskan hal ini," ungkap Lulung kepada wartawan, Selasa (19/7/2016).

Lulung mengatakan, kebijakan Gubernur Ahok yang mengusur permukiman kumuh dengan memindahkannya ke Rumah Susun Sewa (rusunawa) tidak berjalan semestinya. Selain tidak semua warga berdomisili DKI mendapatkan rusunawa, mata pencaharian warga yang sebelumnya ada tidak disiapkan pengantinya. 

Sehingga, warga yang tingal di rusunawa hanya mengharapkan subsidi dari pemerintah. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berharap agar Pemprov DKI, khususnya Gubernur Ahok sadar dengan peningkatan penduduk miskin di Jakarta.

"Kami harap disisa kepemimpinannya, Ahok lebih banyak memiliki kebijakan yang berpihak kepada warga. Libatkan warga dalam pembangunan. Perbesar penyerapan anggaran, jangan terus ngotot dan membela pengembang-pengembang," tegasnya. (sn)

POSMETRO INFO - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meragukan jumlah angka kemiskinan di Jakarta yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kami akan tanya kepada BPS. Saya yakin yang miskin itu pasti ada, tapi saya tidak yakin yang data masuk ke kami tingkat kemiskinan di DKI paling rendah se-Indonesia," katan Djarot di Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Djarot menilai, data jumlah penduduk miskin yang meningkat milik BPS Provinsi DKI Jakarta bukan data yang valid.

Artinya tidak menggambarkan kondisi kemiskinan di ibu kota. Menurutnya yang didata tidak seluruhnya warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.

"Sekarang kalau mengenai kemiskinan di DKI, anda tahu bahwa DKI ini dihuni oleh berbagai macam penduduk dari berbagai macam daerah. Saya khawatirkan adalah, data BPS itu bukan KTP Jakarta," kata Wagub.

Djarot pun meminta BPS Provinsi DKI Jakarta menyerahkan data jumlah peningkatan penduduk miskin di Jakarta yang valid ke Pemprov DKI Jakarta.

Sehingga Pemprov dapat memberikan solusi tercepat mengatasi peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut.

"Justru kalau ada data yang konkret dari BPS, kita bisa tau kalau bisa 'by name', 'by adress' kami bisa kasih kebijakan yang khusus mengangkat mereka," kata Djarot. (Baca: Ahok: Angka Kemiskinan di Jakarta Pasti Meningkat)

BPS DKI Jakarta menyatakan jumlah penduduk miskin di Jakarta mengalami kenaikan 0,14 poin.
"Jumlah penduduk miskin pada bulan September 2015 mencapai 368.670 orang atau 3,61 persen dari total jumlah penduduk di DKI Jakarta, maka pada bulan Maret 2016, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 384.300 orang atau 3,75 persen. Artinya ada peningkatan sebesar 15.630 orang atau meningkat 0,14 poin," kata Kepala Bidang Statistik Sosial BPS DKI Jakarta Sri Santo Budi Muliatinah dalam siaran pers di Jakarta, Senin (18/7)

Dibandingkan pada Maret 2015 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 398.920 orang atau sekitar 3,93 persen, maka jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 mengalami penurunan sebesar 14.620 orang atau menurun 0,18 poin, katanya.

"Peningkatan jumlah penduduk miskin di Jakarta dikarenakan terjadinya peningkatan angka garis kemiskinan pada bulan Maret 2016," kata Sri.

Awalnya sebesar Rp 487.388 per kapita per bulan pada bulan Maret 2015, meningkat menjadi Rp 503.038 per kapita per bulan pada bulan September 2015, kemudian Garis Kemiskinan semakin meningkat pada Maret 2016 mencapai Rp 510.359 per kapita per bulan, katanya. (tn)

POSMETRO INFO - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak kaget ketika tahu warga pendatang baru yang ke Jakarta tahun ini sedikit. Menurut dia, hal itu wajar terjadi karena Pemerintah Provinsi DKI gencar melakukan penertiban.

"Saya pikir sih gini aja teorinya, Ibu Kota itu semakin banyak kawasan liar, bangunan liar kamu bongkar, maka pendatang akan makin berkurang," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (18/7/2016).

Selain itu, kata Basuki, semakin banyak juga pabrik-pabrik yang pindah ke luar Jakarta. Sehingga, secara otomatis pekerja pabrik yang merupakan warga pendatang juga tidak lagi di Jakarta. Belum lagi harga sewa rumah yang sudah mahal di Jakarta.

Basuki mengatakan, semua hal itu yang membuat pendatang di Jakarta berkurang.

"Kalau dulu kan ada pabrik pinggir, bawah jembatannya sungai terus langsung rumah kontrakan. Kita bongkarin terus sekarang," ujar Basuki.

Meski demikian, secara umum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melarang warga luar Jakarta untuk datang dan bekerja di Jakarta asalkan mereka memiliki pekerjaan dan keterampilan selama tinggal di Jakarta. (ks)

POSMETRO INFO - Mantan Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan (Pangdam I/BB), Mayjend (Purn) TNI Burhanuddin Siagian mengamuk dan menggembok Sekolah Cinta Budaya (Chong Wen) di Kompleks MMTC Jalan Williem Iskandar, Medan Estate, karena pemilik Yayasan menyerobot tanahnya, Senin (18/7/2016).

Akibat penggembokan itu, ratusan orangtua/wali murid yang hendak mengantarkan anaknya ke sekolah terebut tidak bisa masuk dan harus menunggu di depan pintu gerbang sekolah di tengah guyuran hujan deras. 

Karena itu pula, para orangtua/wali murid tersebut nyaris bertindak anarkis dan berusaha merubuhkan pintu gerbang sekolah. 

Namun, aparat kepolisian yang sejak pagi sudah berjaga-jaga di lokasi kejadian langsung membentuk pagar betis untuk menghalau massa.

"Pihak yayasan ini kemana perginya ya? Kok pintu gerbangnya tidak dibuka, padahal kondisinya hujan deras dan semua sudah pada basah kuyup, kalau anak-anak pada sakit apa pihak yayasan mau bertanggung jawab?" kata Aliong salah seorang wali murid sambil berteriak histeris.

Dia mengaku, seharusnya pihak Yayasan bertanggung jawab atas kondisi tersebut bukan malah membebani para orangtua murid, apalagi sampai mengorbankannya selama berjam-jam. 
"Kami jangan dikorbankan, apapun yang terjadi dengan sekolah ini kami selaku orangtua dan wali tidak perlu tahu, yang kami tau anak kami harus bersekolah," ujarnya.

Selain Aliong, orangtua murid lainnya, Hendy mengaku sangat kecewa dengan pihak yayasan karena tidak cepat merespon permasalahan yang terjadi dengan lokasi sekolahnya. Sebab, dalam kondisi yang seperti sekarang ini para murid akan terganggu proses belajarnya.


"Kami bayar uang sekolah disini, tetapi kenapa proses belajarnya yang justru terganggu? Jangan kami dikorbankan karena permasalahan tanah ini, siapapun pemiliknya kami tidak mau tau yang penting anak kami sekolah," katanya.

Sementara Kapolresta Medan, Kombes Pol Mardiaz Kusin Dwihananto yang berada di lokasi tidak bisa berbuat banyak, mantan Wadir Reskrimsus Polda Sumut itu hanya bisa mengungkapkan kata ‘tenang’ kepada para orangtua murid.

"Tenang ibu, tenang. Jangan buat keributan, pak Kapolda sedang bermusyawarah dengan pak Burhanuddin, kita berharap segera selesai," kata Mardiaz kepada para orangtua murid.

Sedangkan Kapolda Sumut, Irjend Pol Raden Budi Winarso yang juga berada di lokasi langsung berdiskusi dengan Mayjend (Purn) TNI Burhanuddin Siagian dan pihak yayasan Cinta Budaya yang diwakili Pau Kok. 

Dalam kesempatan itu mantan Kadiv Propam Mabes Polri ini meminta agar pihak yayasan segera menyelesaikan permasalahan tanah tersebut.

"Pihak yayasan harus segera menyelesaikan permasalahan tanah ini, saya akan mediasi kedua belah pihak. Jika ada masalah kita selesaikan dengan cara baik-baik, panggil semua pihak yayasan dan mari membicarakan solusinya," kata Kapolda.

Pada kesempatan itu, Burhanuddin akhirnya memberikan ruang, para siswa sekolah tersebut akhirnya bisa belajar kembali karena Burhanuddin meminta kepada petugas jaga untuk membuka gemboknya.


Sebab, mantan orang nomor satu di Kodam I/BB itu mengakui tidak berniat untuk menghalangi pada murid tersebut untuk sekolah. Karena dirinya pernah menjadi pendidik selama 15 tahun.

"Saya sangat sayang anak-anak. Karena saya pernah menjadi pendidik di TNI selama 15 tahun, saya menggembok pintu gerbang itu hanya untuk melindungi tanah saya bukan mengintimidasi," kata dia.

Sebab, sambung dia, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lokasi itu maka dirinyalah yang pertama kali terperiksa. Namun, selama ini etikad baik dari pihak yayasan tidak ada justru memfitnah dirinya. 

"Selama ini saya sudah cukup bersabar, tetapi tidak ada niat baik. Yang ada malah saya yang di fitnah. Bayangkan, saya selaku mantan Pangdam saja diperlakukan tidak baik, bagaimana dengan masyarakat kecil lainnya? Apa mungkin mereka bisa berbuat seperti yang saya lakukan?" ujarnya.

Karena itu, tambah Burhanuddin, dirinya berharap adanya keseimbangan sosial untuk menyelesaikan persoalan itu. 

"Saya berharap tidak ada ketimpangan dalam hal ini, semua harus sama diperlakukan dimata hukum, aku yakin diluar saya masih banyak orang yang merasakan hal yang sama dengan saya. Ini tidak boleh terjadi pada siapa pun. Intinya, saya hanya mempertahankan hak saya saja,' pungkasnya. (sn)

POSMETRO INFO - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Setara Institute mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk bisa menjelaskan peristiwa aparat kepolisian mengepung mahasiswa Papua di Yogyakarta secara gamblang agar kepercayaan publik tidak segera luntur di masa kepemimpinannya.

"Memang, Tito punya pandangan agak konservatif perihal pembatasan HAM, seperti dalam kasus teorisme. Tetapi, membiarkan tindakan kekerasan terus menerus terhadap warga Papua adalah tindakan pelanggaran HAM dan bertentangan dengan semangat Jokowi yang berkali-kali menegaskan hendak mengatasi persoalan Papua secara holistik," kata Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani, Senin (18/07/2016).

Ismail pun mendorong Polri untuk bertindak adil dengan menghukum anggota ormas yang melakukan kekerasan. Apapun argumen ormas tersebut, rasisme, hate speech, dan kekerasan telah secara nyata diperagakan.

"Tindakan main hakim sendiri (vigilantisme) adalah pelanggaran hukum," ujar Pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah itu.

Menurut Ismail, demonstrasi adalah bentuk kebebasan berekspresi apapun tema yang disampaikannya. Bahkan aspirasi pembebasan Papua juga sah untuk disampaikan dalam sebuah demonstrasi sebagai bentuk protes atas ketidakadilan yang dialami oleh warga Papua. 

"Selama demonstrasi itu disampaikan secara damai dan tidak adanya tindakan permulaan yang menunjukkan adanya makar, maka polisi apalagi ormas tidak boleh membatasi, melarang, dan menghakimi dengan kekerasan," tandas dia. (rn)

POSMETRO INFO - Puluhan sopir angkot jurusan Aur Duri, Kota Padang, Sumatera Barat, melakukan aksi solidaritas terkait penusukkan dilakukan preman kepada rekannya. Mereka menuntut kepolisian menciduk para preman lantaran kerap memalak sopir angkot.

Seorang sopir angkot Aur Duri, Yori (35) menyampaikan, peristiwa penusukkan itu terjadi pada Minggu (17/7) malam lalu. Bahkan rekannya ditusuk sampai tewas. 

Kejadian itu bermula ketika para preman meminta jatah tiap armada tengah diparkir di pinggir jalan Aur Duri. "Preman tersebut meminta uang sebesar Rp5.000 tetapi rekan kami hanya memberi Rp2.000, di situlah awal permasalahannya," ujar Yori, seperti dilansir Antara.

Para preman, kata dia, selama ini melakukan aksi pemalakan terhadap para sopir angkot untuk berhura-hura dan membeli minuman keras.

"Sementara kami susah-susah mencari uang untuk makan, tetapi mereka seenaknya meminta uang untuk membeli minuman keras," ujarnya.

Ia berharap pihak kepolisian menindak lanjuti aksi premanisme yang marak terjadi. Terutama para preman di kawasan Aur Duri.

"Kami harap pihak berwajib menyelesaikan kasus ini, karena bila dibiarkan preman tersebut akan semakin banyak memakan korban," terangnya.

Sopir angkot lainnya, Hendri (45) menjelaskan aksi ini akan dilakukan sampai jenazah rekan mereka tiba dari rumah sakit Bhayangkara menuju rumah duka untuk segera dimakamkan.

"Kami melakukan aksi ini sampai jenazah rekan kami datang dan siap dimakamkan, mungkin sekitar jam 14.00 Wib siang ini," kata Hendri.

Ia berharap aksi solidaritas mereka tidak dinilai buruk masyarakat sekitar. "Tetapi jika tidak ada aksi seperti ini dengan cara apa lagi menyampaikan bahwa kami juga ikut berkabung, dan agar aparat kepolisian segera melakukan tindakan," terangnya. (ma)