Haji Lulung sempat berkoar-koar maju menjadi kandidat calon gubernur DKI Jakarta dari Partai  (PPP) kubu Djan Faridz. PPP kubu ini berharap dapat berkoalisi dengan partai Gerindra ataupun dengan Partai Demokrat.
"Tidak tertutup kemungkinan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," ujar Ketua Umum PPP Djan Faridz saat membuka Musyawarah Wilayah ke-7 PPP Sulawesi Utara yang digelar di Hotel Aston Manado, Sabtu (20/8/2016).
Haji Lulung yang juga turut hadir mengatakan bahwa saat ini sudah melakukan survei pribadi terkait elektabilitasnya. "Kalau dilihat dari popularitas, saya tidak dikenal saja di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia," ungkap Lulung.
Dari hasil survei diketahui setidaknya ada tiga kekuatan yang mendukungnya, yakni kekuatan masyarakat Betawi, kekuatan organisasi kemasyarakatan yang selama ini dibinanya, dan juga dari PPP.
Selain itu juga, menurut Lulung, banyak juga adik-adik remaja yang sekarang ikut menyosialisaikan dirinya, ditambah lagi dirinya bergabung dengan Forum RT/RW dan Forum Mirza RT/RW.
"Masyarakat Jakarta sudah ingin sekali punya gubernur yang baru," ujar Lulung.
Untuk itu Lulung meminta agar masyarakat Jakarta harus ikut mengamankan, menyukseskan dan ikut serta menentukan hak suaranya sembari berharap keputusan Mahkamah Konstitusi terkait kisruh di PPP akan lebih baik.
Meskipun saat ini masih dalam tahap konsolidasi, namun Lulung yakin dia akan menang di Pilkada 2017 baik maju sebagai Gubernur maupun Wakil Gubernur.
"Saya yakin siapa yang jadi calon Gubernur atau Wakil Gubernur dan ada saya disitu, itu pasti menang, salah satu calon yang ada disitu mengikutkan Haji Lulung itu pasti Menang," pungkas Lulung dengan penuh keyakinan.

JAKARTA
Ahok tenang aja ketika mendengar Politikus Ahmad Dhani membentuk Aliansi Masyarakat Jakarta Selatan untuk mengusir kehadiran Basuki di Jakarta Selatan.

Menurut Ahok (Gubernur DKI Jakarta), Dhani memiliki hak untuk membentuk aliansi semacam itu.

"Enggak apa-apa, itu hak semua orang kan," ujar Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (16/8/2016).

Namun, Ahok merasa penolakan itu tidak akan berdampak banyak. Sebab, selama ini dia tidak merasa ditolak ketika hadir di tengah-tengah warga.

Ahok membuktikan hal itu ketika menghadiri pernikahan warga di berbagai wilayah di Jakarta.

"Enggak ada penolakan kok. Datang ke kawinan juga enggak ada penolakan," ujar Ahok.

Setelah membentuk "Orang Kita" untuk mendukung Rizal Ramli dan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017, Ahmad Dhani kini menyatakan sikap menolak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan membentuk Amjas atau Aliansi Masyarakat Jakarta Selatan.

Apa yang akan dikerjakan Amjas, menurut Dhani, adalah menghadang segala kunjungan Ahok saat kampanye nanti. Ia juga akan memasang spanduk menolak Ahok di 10.000 titik di Jakarta Selatan.

Beberapa saat yang lalu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menumpahkan rasa jengkel terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Merasa tersinggung karena Basuki menyebut Surabaya setara dengan Jakarta Selatan.

"Pak Ahok (sapaan Basuki) kalau bicara pakai data dong, luas Surabaya itu hampir separuhnya luas DKI, dan itu saya sendiri yang pimpin," kata Risma, Kamis (11/8/2016).

Saat itu, Risma mengaku memang harus bicara karena Ahok dinilai kerap membanding-bandingkan pembangunan di Jakarta dengan Surabaya. Menurut Risma, dia berbicara seperti itu sebelum warga Surabaya tersinggung dan melakukan sesuatu terkait ucapan Ahok.

Ucapan Ahok yang menyamakan Surabaya dengan Jakarta Selatan dinilai Risma sebagai persamaan dalam segi luas wilayah. Risma menjelaskan, luas Surabaya 374,8 kilometer persegi, sementara luas DKI 661,5 kilometer persegi.

Uang Surabaya di APBD hanya Rp 7,9 triliun, sementara DKI Rp 64 triliun.

"Tetapi, kami bisa membangun trotoar, sekolah gratis, kesehatan gratis, bahkan memberi makan orang-orang jompo setiap harinya," kata Risma.

Risma mengatakan, Surabaya bisa melakukan itu semua karena menerapkan manajemen dan efisiensi anggaran yang cukup ketat sehingga bisa dioptimalkan untuk pelayanan masyarakat

Partai PDI-P masih berkesempatan memberu peluang untuk mengusung kadernya yang juga Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017.

Namun keputusan mengenai pencalonan Risma tak akan diambil secara terburu-buru. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan, setidaknya ada dua hal yang jadi pertimbangan PDI-P apakah akan mengusung Risma atau tidak.
Pertama, adalah respons dari masyarakat Surabaya yang akan ditinggalkan Risma.
"Ini menjadi pembahasan tentu kan harus melihat juga bagaimana masyarakat Surabaya apakah masyarakat Surabaya berkenan," kata Eriko di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta, Jumat (12/8/2016) malam.
(Baca: Sekjen PDI-P: Peluang Risma Jadi Cagub DKI Masih Terbuka)
Saat ini sudah ada sejumlah warga Surabaya yang berdemo menolak Risma maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Namun Erico menilai respons masyarakat Surabaya ini masih perlu dikaji lebih jauh.
Pertimbangan kedua, lanjut Eriko adalah respons dari masyarakat Jakarta. PDI-P masih mempelajari apakah masyarakat Jakarta menginginkan Risma atau alternatif calon lain.
"Nantinya kan yang akan memilih masyarakat DKI bukan masyarakat luar," kata Eriko.
Sebelumnya, Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa peluang Tri Rismaharini untuk diusung sebagai calon Gubernur DKI Jakarta belum tertutup.
Hingga kini PDI-P masih memperhitungkan apakah Risma adalah orang yang tepat untuk dicalonkan dalam Pilgub DKI 2017.
"Belum ada keputusan. Kemungkinan kan masih terbuka, dan itulah ini belum keputusan final karena Jakarta sangat dinamis. Ini juga akan bergantung dari dinamika politik yang ada di DKI," kata Hasto di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta, Jumat.

Hasto pun kembali menyampaikan tiga opsi yang dimiliki PDI-P untuk Pilkada DKI. Pertama adalah mendukung petahana saat ini, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.
Opsi kedua adalah memilih satu dari enam calon yang sudah mengikuti penjaringan di PDI-P. Ketiga adalah mengusung sosok berdasarkan pemetaan politik, yang akan sangat tergantung dengan dinamika di lapangan. Nama Risma bisa diusung melalui opsi ketiga.

"Koalisi Kekeluargaan" menyerahkan sepenuhnya posisi calon gubernur kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu bebas menentukan figur untuk mengisi posisi cagub dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Gubernurnya serahkan pada partai pemenang, jadi tinggal nunggu PDI-P," kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (12/8/2016).
Keputusan soal penyerahan posisi calon gubernur Koalisi Kekeluargaan diserahkan kepada PDI-P sudah disepakati tujuh partai. Penyerahan ini juga dianggap sebagai keuntungan PDI-P masuk dalan Koalisi Kekeluargaan.
"Kalo di koalisi yang tiga (Koalisi pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama), PDI-P enggak bisa nentuin gubernur karena gubernurnya udah ada," kata Taufik.
Taufik sebelumnya menegaskan tak ada perebutan posisi calon wakil gubernur dalam "Koalisi Kekeluargaan". Tujuh partai dalam koalisi itu sudah sepakat menunjuk Sandiaga Uno sebagai cawagub.

Bakal calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan tidak akan membawa isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Dia berjanji bakal berkampanye secara santun.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang Sandiaga.
"Saya bilang, kalau anda mau demokrasi santun, anda (Sandiaga) cari dong apa kekurangan saya," kata Basuki seusai bertemu Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/8/2016).
Terlebih, lanjut dia, semua data dalam Pemprov DKI Jakarta sifatnya terbuka atau open data. Sandiaga hanya tinggal mempelajari program-program unggulan Pemprov DKI Jakarta.
"Kemudian anda tawarkan kepada masyarakat, kalau kamu jadi gubernur, kamu akan lebih hebat bidang apanya dari saya. Itu baru namanya kita kampanye," kata Sandiaga.
Pertemuan Sandiaga dengan Basuki di Balai Kota DKI Jakarta berlangsung atas inisiatif Sekretaris Daerah Saefullah. Sandiaga hendak melaporkan mengenai harga kebutuhan di pasar tradisional yang belum juga turun sejak Lebaran.
Dalam pertemuan itu, Sandiaga juga mendengarkan keluhan Basuki mengenai oknum di Partai Gerindra yang suka memainkan isu SARA pada Pilkada DKI Jakarta. Sandiaga merupakan calon gubernur yang akan diusung oleh Partai Gerindra pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, hingga saat ini, dia masih menunggu koalisi parpol.
Sebab, kursi Partai Gerindra di DPRD DKI hanya 15. Sementara, syarat minimal pendaftaran calon gubernur dari parpol membutuhkan 22 kursi di DPRD DKI. Basuki sendiri telah mendapatkan 24 kursi dukungan dari tiga partai, yakni Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik menjadi salah satu penggagas Koalisi Kekeluargaan yang terdiri dari tujuh partai politik untuk Pilkada DKI 2017 mendatang. Apakah koalisi ini yakin bisa mengalahkan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)?

Saat ditanya, Taufik menegaskan dirinya yakin Ahok tak akan terpilih menjadi Gubernur DKI di Pilkada 2017 nanti. Dia mengatakan Ahok akan kalah karena dirinya sendiri.

"Ahok itu akan kalah karena dirinya sendiri, enggak pakai koalisi besar juga akan kalah," kata Taufik usai deklarasi Koalisi Kekeluargaan di Restoran Bunga Rampai, Jl Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016).

Taufik mengatakan, hingga kini Koalisi Kekeluargaan yang dibentuk tersebut memang belum menetapkan nama pasangan calon yang akan diusung, hanya baru merumuskan kriteria calon pemimpin yang dikehendaki oleh masyarakat Jakarta.

Kriteria yang dirumuskan yakni pemimpin yang bersih, santun, beretika, beradab, cerdas, arif dan bijaksana. Kriteria itu dimunculkan masing-masing oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan.

"Tadi kita sepakat untuk bagaimana membangun Jakarta ke depan. Bicara membangun Jakarta ke depan maka tidak akan lepas bicara soal pemimpinnya. Karena pemimpin itu kan dia punya otoritas untuk membangun. Karena itu tadi kita mendiskusikan bersama 7 partai itu, muncullah kriteria, yakni arif, bijaksana, santun, beradab, bersih, cerdas dan beretika. Itu masing-masing dari satu-satu partai," katanya.

"Siapa saja yang lawan Ahok, dia akan jadi pemenang. Karena Ahok itu akan kalah karena dirinya sendiri. Dan kriteria yang dimunculkan itu adalah dari kriteria yang dikehendaki oleh masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta kan ingin punya kriteria pemimpin yang seperti itu," tambah Taufik.

Jakarta - Pengurus 7 parpol tingkat DKI Jakarta berkumpul di Menteng, Jakarta Pusat. Apakah ada rencana untuk berkoalisi?

Pengurus 7 parpol yang bertemu mewakili PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Pertemuan berlangsung di Restoran Bunga Rampai, Jl Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016).

Pertemuan tersebut berlangsung tertutup dari awak media. Beberapa perwakilan partai yang hadir yakni Bambang DH (PDIP), Prasetio Edi Marsudi (PDIP), M Taufik (Gerindra), Nachrowi Ramli (Demokrat), Syakir Purnomo (PKS), Eko Patrio (PAN), Hasbiallah Ilyas (PKB), dan Abzul Aziz (PPP). Para tokoh itu telah datang sejak pukul 12.00 WIB.

Belum diketahui apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun sebelumnya sudah berhembus kabar ketujuh parpol menjajaki kemungkinan membentuk koalisi besar mengusung satu pasangan untuk berhadapan dengan Ahok di Pilgub DKI 2017 mendatang.

Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan kepastiannya maju pilkada DKI 2017 telah dia dapat lewat 3 partai pendukung. Basuki tidak menunggu PDI-P untuk memberi dukungan kepadanya.

"Enggak dong, kita enggak nunggu pdi-p. kita telah fix tiga kan," ujar laki-laki yg akrab disapa ahok ini di balai kota dki jakarta, jalan medan merdeka selatan, jumat (29/7/2016).

Dalam hal pemilihan calon wakil gubernur, Ahok juga belum bisa memastikan. meski dia berkali-kali mengatakan ingin djarot syaiful hidayat yg menjadi wakilnya, itu juga belum bisa dipastikan. bahkan, kata ahok, mungkin saja pdi-p tidak mendukungnya dan mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sendiri.

"Kan kita engga tahu, bisa saja PDI-P maju sendiri kan kita enggak tahu," ujar Ahok.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah menyatakan akan maju melalui jalur partai politik (parpol) pada Pemilihan Kepala Daerah 2017. Ada tiga partai politik yang menyatakan siap menjadi kendaraan politik baginya.
Ketiganya ialah Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Jumlah kursi tiga partai itu di DPRD DKI jika digabungkan mencapai 24 kursi. Adapun jumlah minimum kursi di DPRD DKI bagi parpol atau gabungan parpol yang ingin mengusung pasangan calon gubernur dan wakilnya adalah 22 kursi. (Baca: Ahok Ingin Temui Megawati, Tanya Kepastian Dukungan PDI-P)
Meski sudah dijamin tiga partai itu, dulu Ahok terlihat masih mengharapkan adanya dukungan dari partai lain, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sesaat setelah menyatakan maju lewat parpol pada Rabu (27/7/2016) lalu, Ahok berencana ingin menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjamin hendak datang dalam halalbihalal dengan "Teman Ahok", rabu (27/72016) malam besok.

Ahok mengatakan, itu merupakan permintaan Teman Ahok yang ingin berdiskusi dengannya terkait Pilkada DKI 2017.

"Aku mau dengerin mereka besok. Jadi besok mereka minta saya datang, kalau bisa ya pukul 18.00, terus mereka mau diskusi sebentar katanya," ujar Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa.
Ahok mengatakan, dia tidak sendiri dalam acara halalbihalal tersebut. Sejumlah petinggi partai politik juga akan hadir di sana. Ahok mengatakan relawan yang selama ini membantu Teman Ahok juga akan datang.
"Dia bilang mungkin kira-kira 50 orang ya. Mereka juga mau undang beberapa relawan yang sudah bantu Teman Ahok katanya," ujar Ahok.
Ahok mengatakan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono mungkin juga diundang. Namun, dia tidak mengetahui pasti hal tersebut.
Heru sendiri merupakan PNS DKI yang ditunjuk Ahok sebagai calon wakil gubernurnya jika dia maju melalui jalur independen.
"Pak Heru diundang kayaknya ya tapi saya enggak tahu," kata Ahok.

Nada bicara Gubernur DKI Jakarta Basuki TjahajaPurnama sempat meninggi saat jaksa pada sidang kasus suap reklamasi yang digelar di pengadilan tipikor, Jakarta, senin (25/7/2016).

Jaksa mengkonfirmasi kepada Basuki atau Ahok seputar pernyataan wakil ketua DPRD DKI Mohamad Taufik yang menyebutnya terlibat kesepakatan dengan DPRD dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tata ruang kawasan strategis pantai utara jakarta.

Ahok menegaskan dalam kesaksiannya bahwa dirinya tidak pernah membuat kesepakatan dengan DPRD DKI. Pasalnya, usulan kontribusi tambahan yang ia ajukan tidak pernah disetujui dewan.

"Kalau tersebut benar (ada kesepakatan), saya tidak hendak ngotot perjuangkan kontribusi 15 persen. tersebut taufik kurang ajar kalau dia fitnah saya seperti tersebut," kata Ahok.

Menurut Ahok, dirinya memang mengatakan rapat dengan sejumlah pengembang reklamasi untuk membahas besaran kontribusi tambahan yang hendak dikenhendak. ia menyebut pertemuan digelar di ruang rapat wakil gubernur pada 18 maret 2016.

"waktu tersebut yang datang pak ariesman, pak halieman dan jaladri. waktu tersebut kami sebutkan ada kewajiban tambahan dalam membantu mengendalikan banjir di utara jakarta," ucap ahok.

Gubernur DKI Jakara Basuki Tjahaja Purnama atau ahok menyatakan pt agung podomoro land (apl) termasuk pengembang yang kooperatif. ia mengatakan,  cukup banyak program pembangunan pemerintah provinsi dki yang sudah dikerjakan oleh perusahaan tersebut.

proyek-proyek tersebut, kata ahok, merupakan proyek yang merupakan kontribusi tambahan terkait status pt apl sebagai pengembang proyek reklamasi.

"agung podomoro memang paling kooperatif, pak. enggak ada pengembang yang sekooperatif mereka. podomoro ini yang sudah bayar, sudah bangun, pak," kata ahok kepada hakim dikala menjadi saksi dalam sidang kasus suap proyek reklamasi di pengadilan tipikor, senin (25/7/2016).

menurut ahok, sejumlah program pembangunan pemprov dki yang dibiayai pt apl merupakan pembangunan jalan inspeksi di pasar ikan, dan rumah pompa.

"nilainya semua itu setengah triliun," ujar ahok.

karena itu, ahok merasa ditusuk dari belakang oleh pt apl terkait fakta bahwa perusahaan itu keberatan dengan usulan kontribusi tambahan 15 persen yang ia ajukan. alasannya adalah, kata dia, selama ini pt apl sudah setuju dengan usulan tersebut.

"aku kaget kalalu mereka keberatan, harusnya mereka tidak nyumbang," kata ahok.

JAKARTA

- Kelompok pendukung Basuki Tjahaja Purnama, "Teman Ahok", mendukung rencana Partai Gerindra yang ingin ikut mengawasi verifikasi faktual KTP calon independen. Juru bicara Teman Ahok, Singgih Widyastomo, mengatakan, semakin banyak yang mengawasi proses verifikasi faktual justru lebih baik.
"Wah bagus dong. Semakin banyak yang mengawasi artinya proses verifikasi faktual di lapangan diharapkan berjalan lebih baik tanpa ada manipulasi sama sekali," ujar Singgih kepada Kompas.com, Senin (25/7/2016).
Selain Partai Gerindra, Singgih memastikan bahwa Teman Ahok juga akan ikut turun tangan untuk mengawasi verifikasi faktual tersebut. Sehingga, semua warga yang sudah mengumpulkan KTP bisa terverifikasi seluruhnya tanpa terlewat satupun.
"Sudah pasti sekali kita juga akan ikut mengawasi," ujar Singgih.
Partai Gerindra akan ikut mendampingi Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat melakukan verifikasi faktual calon perseorangan Pilkada DKI Jakarta 2017.
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik, mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan 5.000 kader untuk pendampingan verifikasi faktual tersebut.
Tugas dari para kader, kata Taufik, akan memastikan KTP dukungan untuk calon perseorangan benar dan tidak dimanipulasi. Nantinya, kata Taufik, di setiap rukun warga (RW) akan ada satu hingga dua kader Gerindra untuk mendampingi petugas verifikasi faktual.
"Sudah disiapkan 5.000 pasukan. Jumlah RW (Jakarta) saja ada 2.000 lebih, kalau satu orang satu RW, terus kan pasti ada yang dua kader (per RW)," kata Taufik, kepada Kompas.com, usai konsolidasi di Gedung KNPI, Jakarta, Sabtu (23/7/2016) lalu.
Taufik mengatakan, kegiatan pendampingan ini juga sudah diizinkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sehingga para tim atau calon perseorangan tak perlu khawatir.
Saat ini, bakal calon gubernur yang siap untuk maju lewat jalur perseorangan hanya pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Heru Budi Hartono. Ahok dan Heru, dibantu kelompok relawan "Teman Ahok" sudah mengantongi 1 juta KTP dukungan.
Selain itu, Ahok dan Heru juga mendapat dukungan dari tiga partai politik, Golkar, Nasdem dan Hanura.

 
JAKARTA

- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan stafnya Sunny Tanuwidjaja akan menjadi saksi dalam persidangan kasus suap terkait rancangan peraturan daerah tentang reklamasi. Ahok dan Sunny akan menjadi saksi bagi terdakwa mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.
"Hari ini Pak Ahok dan Pak Sunny Hadir," ujar Jaksa Penuntut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat dikonfirmasi, Senin (25/7/2016).
(Baca: Menurut Sunny Tanuwidjaja, Baru Agung Podomoro yang Berikan Kontribusi Tambahan)
Dalam kasus ini, Ariesman Widjaja didakwa menyuap anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi sebesar Rp 2 miliar secara bertahap.
Menurut Jaksa, suap tersebut diberikan dengan maksud agar M Sanusi membantu mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

Selain itu, suap diberikan agar Sanusi mengakomodir pasal-pasal sesuai keinginan Ariesman, selaku Presdir PT APL dan Direktur Utama PT Muara Wisesa Samudra, agar mempunyai legalitas untuk melaksanakan pembangunan di Pulau G, kawasan reklamasi Pantura Jakarta.
Salah satu yang dipersoalkan yakni, terkait pasal mengenai tambahan kontribusi sebesar 15 persen bagi pemilik izin reklamasi. Diduga, pengembang merasa keberatan dengan pasal tersebut, kemudian menggunakan Sanusi agar bunyi pasal tersebut diubah.

Jakarta - Memang ada peluang PDIP kembali mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI. Namun demikian mengusung Ahok hanya jadi opsi ketiga untuk partai banteng moncong putih.

"Kalau soal Pilkada DKI kemarin mekanisme partai kita jalankan dengan melakukan penyaringan terhadap kader-kader dari 27 yang ikut fit and proper test kita kerucutkan menjadi enam nama jadi kluster pertama itu kluster yang ikut dalam penyaringan di DPP," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira kepada wartawan, Minggu (24/7/2016).

Opsi kedua buat PDIP adalah mendorong kader internal mereka maju Pilgub DKI. Ada nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sampai Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat yang dijagokan oleh banyak elite PDIP.

"Klaster kedua adalah kader partai yang tidak ikut penjaringan tapi partai punya catatan kinerja mereka. Di sini ada Bu Risma, Pak Djarot, juga nama lain yang didorong masyarakat," kata Andreas.

Opsi ketiga barulah mengusung Ahok di Pilgub DKI. Itu pun dengan berbagai pertimbangan penting, termasuk kepastian Ahok tak maju lewat jalur independen.

"Klaster ketiga itu kita lihat dinamika masyarakat dukungan terhadap dukungan figur-figur di masyarakat yang bukan kader yang mengikuti fit and proper test. Pak Ahok kan ada dalam klaster itu. Yang kita lihat ini klaster strategis punya peluang tapi masih harus dibicarakan di partai," kata Andreas.

"Yang jelas jalurnya jalur partai. PDIP tidak akan mendukung calon perseorangan," tegasnya.

POSMETRO INFO - Sikap tidak mau menerima data angka kemiskinan Jakarta yang dirilis BPS, menambah daftar panjang sifat buruk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Penegasan itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen (18/07). “Sifat Ahok itu maunyanya sendiri, dan menganggap dirinya paling benar. Data BPS saja disalahkan. Ini sangat berbahaya bagi demokrasi,” tegas Muslim Arbi.

Menurut Muslim, Ahok ingin memposisikan sebagai seorang paling sempurna, hebat dan bersih. “Tapi pada kenyataannya, banyak kasus hukum yang mengenai Ahok. Dan untuk memposisikan dirinya hebat, Ahok dibantu buzzer maupun media,” ungkap Muslim.

Muslim menegaskan, pola kepemimpinan yang ditunjukkan Ahok, mirip di Korea Utara. “Pemimpin itu tidak pernah salah, dan selalu dipuja bak seorang dewa,” pungkas Muslim.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebut jumlah penduduk miskin di Jakarta mengalami kenaikan 0,14 poin.

Gubernur DKI Jakarta, tidak menerima data BPS. Ahok justru mengkritisi cara BPS melakukan survei soal penduduk miskin Jakarta. Ahok menyebut, survei BPS hanya bertanya pada semua orang yang ditemui di Jakarta namun tidak mempertanyakan kebenaran data KTP.

“Semua orang yang ketemu orang di DKI, di tempat kumuh harus dihitung. Kamu tanya sama BPS benar enggak kalimat saya seperti itu. Jadi dia bilang angka kemiskinan naik itu bisa termasuk yang datang terhitung,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta (19/07). [intelijen]

POSMETRO INFO - Sikap tegas Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli soal penghentian reklamasi Teluk Jakarta mendapat dukungan banyak pihak.

Tokoh Masjid Keramat Luar Batang, Mansur Amin, menyerukan dukungan untuk Rizal Ramli (RR) dalam melawan kelompok pro reklamasi.

“RR patut didukung, dibela sepenuh hati. Serangan kelompok ‘selebritis salon’ hanya bertujuan mendeskreditkan RR dan menguntungkan Podomoro,” kata Sekretaris Pengurus Masjid Keramat Luar Batang ini (19/07).

Mansur menegaskan, reklamasi akan menjadikan rakyat miskin di pinggiran utara Jakarta, terutama golongan nelayan Jakarta akan terus terpinggirkan, bahkan kehidupannya pun seakan ‘tertimbun’.

“Perusakan lingkungan akibat proyek reklamasi merupakan ancaman kita bersama, tidak hanya kami tapi kita seluruh warga Jakarta, Banten dan Bekasi juga akan merasakan dampaknya,” tegas Mansur.

Tak hanya itu, Mansur mengajak seluruh komponen masyarakat Jakarta mendukung Rizal Ramli melawan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan antek-anteknya yang telah mendzalim rakyat Jakarta.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung RR melawan gubernur zolim dan para pengembang serta antek-anteknya,” seru Mansur. [itl]

POSMETRO INFO - Mungkin hanya revolusi untuk melawan ketidak-adilan. Mungkin juga dengan revolusi agar reklamasi di teluk Jakarta dapat digagalkan.

"Jika ingin revolusi, ya, mari kita revolusi!" tegas M. Dahlan dari Walhi, Selasa (19/07/2016), di Jakarta.

Dahlan kecewa bukan saja kepada pemerintah, melainkan kepada semua masyarakat yang seolah bungkam soal reklamasi. Padahal, menurutnya jelas-jelas telah ada pelanggaran dan kerusakan yang akan terjadi. Juga termasuk peraturan yang sudah jelas melarangnya. Tetapi ia mempertanyakan kenapa pemerintah seolah diam terhadap kasus reklamasi.

"Sebagai warga nelayan, saya ingin mengatakan bahwa sikap pemerintah itu memalukan. Juga termasuk masyarakat yang bungkam, mahasiswa yang bungkam, dan media yang bungkam soal reklamasi," tegasnya lagi.

Sejujurnya, Dahlan letih hanya diskusi tapi nampak seperti tidak ada implementasi. Jelas, lanjutnya, beberapa hasil dari aktivitas reklamasi itu telah membuat laut menjadi rusak. Belum lagi ke depan menurutnya banjir akan mengancam lebih besar.

"Kami capek diskusi! Peraturan sudah jelas dan kerusakan juga telah jelas. Ekologi rusak. Terumbu karang rusak. Juga bisa saja banjir semakin meluas dan lebih besar," tutupnya tegas. [voa-islam]

POSMETRO INFO - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih gusar dengan keputusan yang diambil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Ahok membantah pernyataan Rizal, dirinya bersikeras mempertahankan Pulau G. Dia menyatakan hanya taat kepada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta. Ahok mengaku akan ikut aturan bila Keppres dicabut, kemudian diputuskan reklamasi harus dihentikan.

"Kalau dasar hukumnya jelas, saya pasti ikut. Menko lebih tinggi, ada tiga menteri, masa gubernur enggak mau ikut? Ikut," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (20/7/2016).

"Tapi Anda jangan lupa ya, Gubernur DKI setara dengan menteri dalam Undang-undang yang tertulis. Undang-undang mengatakan khusus Gubernur DKI jabatannya setara dengan menteri," imbuhnya.

Ahok mempertanyakan keputusan yang dinilai berbenturan dengan isi Keppres tentang reklamasi pantai utara Jakarta. Sehingga mengirimkan surat ke Istana Presiden.

Dalam konferensi pers pada Kamis (30/6/2016) lalu, Rizal menyatakan Pulau G melakukan pelanggaran berat karena membangun di daerah kabel bawah laut dan mengganggu lalu lintas kapal nelayan, sehingga dikatakannya pembangunan Pulau G harus dihentikan secara permanen.

Ahok mempertanyakan surat resmi atas keputusan Rizal, "Belum ada surat (dari Rizal ke Istana). Nah sekarang saya tanya, ini kelas Menko apa kalau begitu? Kalau mau ngomong jangan cuma di media, tertulis gitu. Saya bukan membela pulau harus dipertahankan," ucapnya. (tn)

POSMETRO INFO - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kesal disebut sebagai karyawan pengembang oleh Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Ahok mengatakan tidak pantas seorang Menteri melayangkan tudingan seperti itu. 

Ahok merasa tersinggung dan menolak disebut karyawan pengembang reklamasi Pulau G, yakni PT Muara Wisesa Samudra anak perusahaan PT Agung Podomoro Land.

Dikatakan dia, bila dirinya karyawan Agung Podomoro, pasti akan meringankan besaran pajak yang harus diserahkan pengembang kepada pemerintah yang awalnya 15 Persen dari Nilai Jual Obyek Pajak dan lahan yang dapat dijual.

"Menurut saya enggak pantes, ngomong kalimat gubernur atau karyawan podomoro. Kalau gue karyawan podomoro, gue udah turunin 15 persen bos," ucap Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (20/7/2016).

Tudingan yang dilayangkan Rizal Ramli disebut sama halnya dengan oknum DPRD yang menuduh Ahok sebagai Gubernur Podomoro.

"Itu tuduhan sama lah kayak oknum DPRD dulu tuduh saya Gubernur Podomoro. Enggak taunya yang nego-nego sama mereka siapa, terima duit Ariesman siapa, DPRD juga," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut. (tn)