Haji Lulung sempat berkoar-koar maju menjadi kandidat calon gubernur DKI Jakarta dari Partai  (PPP) kubu Djan Faridz. PPP kubu ini berharap dapat berkoalisi dengan partai Gerindra ataupun dengan Partai Demokrat.
"Tidak tertutup kemungkinan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," ujar Ketua Umum PPP Djan Faridz saat membuka Musyawarah Wilayah ke-7 PPP Sulawesi Utara yang digelar di Hotel Aston Manado, Sabtu (20/8/2016).
Haji Lulung yang juga turut hadir mengatakan bahwa saat ini sudah melakukan survei pribadi terkait elektabilitasnya. "Kalau dilihat dari popularitas, saya tidak dikenal saja di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia," ungkap Lulung.
Dari hasil survei diketahui setidaknya ada tiga kekuatan yang mendukungnya, yakni kekuatan masyarakat Betawi, kekuatan organisasi kemasyarakatan yang selama ini dibinanya, dan juga dari PPP.
Selain itu juga, menurut Lulung, banyak juga adik-adik remaja yang sekarang ikut menyosialisaikan dirinya, ditambah lagi dirinya bergabung dengan Forum RT/RW dan Forum Mirza RT/RW.
"Masyarakat Jakarta sudah ingin sekali punya gubernur yang baru," ujar Lulung.
Untuk itu Lulung meminta agar masyarakat Jakarta harus ikut mengamankan, menyukseskan dan ikut serta menentukan hak suaranya sembari berharap keputusan Mahkamah Konstitusi terkait kisruh di PPP akan lebih baik.
Meskipun saat ini masih dalam tahap konsolidasi, namun Lulung yakin dia akan menang di Pilkada 2017 baik maju sebagai Gubernur maupun Wakil Gubernur.
"Saya yakin siapa yang jadi calon Gubernur atau Wakil Gubernur dan ada saya disitu, itu pasti menang, salah satu calon yang ada disitu mengikutkan Haji Lulung itu pasti Menang," pungkas Lulung dengan penuh keyakinan.

Partai PDI-P masih berkesempatan memberu peluang untuk mengusung kadernya yang juga Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017.

Namun keputusan mengenai pencalonan Risma tak akan diambil secara terburu-buru. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan, setidaknya ada dua hal yang jadi pertimbangan PDI-P apakah akan mengusung Risma atau tidak.
Pertama, adalah respons dari masyarakat Surabaya yang akan ditinggalkan Risma.
"Ini menjadi pembahasan tentu kan harus melihat juga bagaimana masyarakat Surabaya apakah masyarakat Surabaya berkenan," kata Eriko di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta, Jumat (12/8/2016) malam.
(Baca: Sekjen PDI-P: Peluang Risma Jadi Cagub DKI Masih Terbuka)
Saat ini sudah ada sejumlah warga Surabaya yang berdemo menolak Risma maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Namun Erico menilai respons masyarakat Surabaya ini masih perlu dikaji lebih jauh.
Pertimbangan kedua, lanjut Eriko adalah respons dari masyarakat Jakarta. PDI-P masih mempelajari apakah masyarakat Jakarta menginginkan Risma atau alternatif calon lain.
"Nantinya kan yang akan memilih masyarakat DKI bukan masyarakat luar," kata Eriko.
Sebelumnya, Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa peluang Tri Rismaharini untuk diusung sebagai calon Gubernur DKI Jakarta belum tertutup.
Hingga kini PDI-P masih memperhitungkan apakah Risma adalah orang yang tepat untuk dicalonkan dalam Pilgub DKI 2017.
"Belum ada keputusan. Kemungkinan kan masih terbuka, dan itulah ini belum keputusan final karena Jakarta sangat dinamis. Ini juga akan bergantung dari dinamika politik yang ada di DKI," kata Hasto di kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta, Jumat.

Hasto pun kembali menyampaikan tiga opsi yang dimiliki PDI-P untuk Pilkada DKI. Pertama adalah mendukung petahana saat ini, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.
Opsi kedua adalah memilih satu dari enam calon yang sudah mengikuti penjaringan di PDI-P. Ketiga adalah mengusung sosok berdasarkan pemetaan politik, yang akan sangat tergantung dengan dinamika di lapangan. Nama Risma bisa diusung melalui opsi ketiga.

"Koalisi Kekeluargaan" menyerahkan sepenuhnya posisi calon gubernur kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu bebas menentukan figur untuk mengisi posisi cagub dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Gubernurnya serahkan pada partai pemenang, jadi tinggal nunggu PDI-P," kata Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (12/8/2016).
Keputusan soal penyerahan posisi calon gubernur Koalisi Kekeluargaan diserahkan kepada PDI-P sudah disepakati tujuh partai. Penyerahan ini juga dianggap sebagai keuntungan PDI-P masuk dalan Koalisi Kekeluargaan.
"Kalo di koalisi yang tiga (Koalisi pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama), PDI-P enggak bisa nentuin gubernur karena gubernurnya udah ada," kata Taufik.
Taufik sebelumnya menegaskan tak ada perebutan posisi calon wakil gubernur dalam "Koalisi Kekeluargaan". Tujuh partai dalam koalisi itu sudah sepakat menunjuk Sandiaga Uno sebagai cawagub.

Bakal calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan tidak akan membawa isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Dia berjanji bakal berkampanye secara santun.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang Sandiaga.
"Saya bilang, kalau anda mau demokrasi santun, anda (Sandiaga) cari dong apa kekurangan saya," kata Basuki seusai bertemu Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/8/2016).
Terlebih, lanjut dia, semua data dalam Pemprov DKI Jakarta sifatnya terbuka atau open data. Sandiaga hanya tinggal mempelajari program-program unggulan Pemprov DKI Jakarta.
"Kemudian anda tawarkan kepada masyarakat, kalau kamu jadi gubernur, kamu akan lebih hebat bidang apanya dari saya. Itu baru namanya kita kampanye," kata Sandiaga.
Pertemuan Sandiaga dengan Basuki di Balai Kota DKI Jakarta berlangsung atas inisiatif Sekretaris Daerah Saefullah. Sandiaga hendak melaporkan mengenai harga kebutuhan di pasar tradisional yang belum juga turun sejak Lebaran.
Dalam pertemuan itu, Sandiaga juga mendengarkan keluhan Basuki mengenai oknum di Partai Gerindra yang suka memainkan isu SARA pada Pilkada DKI Jakarta. Sandiaga merupakan calon gubernur yang akan diusung oleh Partai Gerindra pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, hingga saat ini, dia masih menunggu koalisi parpol.
Sebab, kursi Partai Gerindra di DPRD DKI hanya 15. Sementara, syarat minimal pendaftaran calon gubernur dari parpol membutuhkan 22 kursi di DPRD DKI. Basuki sendiri telah mendapatkan 24 kursi dukungan dari tiga partai, yakni Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik menjadi salah satu penggagas Koalisi Kekeluargaan yang terdiri dari tujuh partai politik untuk Pilkada DKI 2017 mendatang. Apakah koalisi ini yakin bisa mengalahkan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)?

Saat ditanya, Taufik menegaskan dirinya yakin Ahok tak akan terpilih menjadi Gubernur DKI di Pilkada 2017 nanti. Dia mengatakan Ahok akan kalah karena dirinya sendiri.

"Ahok itu akan kalah karena dirinya sendiri, enggak pakai koalisi besar juga akan kalah," kata Taufik usai deklarasi Koalisi Kekeluargaan di Restoran Bunga Rampai, Jl Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016).

Taufik mengatakan, hingga kini Koalisi Kekeluargaan yang dibentuk tersebut memang belum menetapkan nama pasangan calon yang akan diusung, hanya baru merumuskan kriteria calon pemimpin yang dikehendaki oleh masyarakat Jakarta.

Kriteria yang dirumuskan yakni pemimpin yang bersih, santun, beretika, beradab, cerdas, arif dan bijaksana. Kriteria itu dimunculkan masing-masing oleh partai yang tergabung dalam Koalisi Kekeluargaan.

"Tadi kita sepakat untuk bagaimana membangun Jakarta ke depan. Bicara membangun Jakarta ke depan maka tidak akan lepas bicara soal pemimpinnya. Karena pemimpin itu kan dia punya otoritas untuk membangun. Karena itu tadi kita mendiskusikan bersama 7 partai itu, muncullah kriteria, yakni arif, bijaksana, santun, beradab, bersih, cerdas dan beretika. Itu masing-masing dari satu-satu partai," katanya.

"Siapa saja yang lawan Ahok, dia akan jadi pemenang. Karena Ahok itu akan kalah karena dirinya sendiri. Dan kriteria yang dimunculkan itu adalah dari kriteria yang dikehendaki oleh masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta kan ingin punya kriteria pemimpin yang seperti itu," tambah Taufik.

Jakarta - Pengurus 7 parpol tingkat DKI Jakarta berkumpul di Menteng, Jakarta Pusat. Apakah ada rencana untuk berkoalisi?

Pengurus 7 parpol yang bertemu mewakili PDIP, Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, PKB, dan PPP. Pertemuan berlangsung di Restoran Bunga Rampai, Jl Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/8/2016).

Pertemuan tersebut berlangsung tertutup dari awak media. Beberapa perwakilan partai yang hadir yakni Bambang DH (PDIP), Prasetio Edi Marsudi (PDIP), M Taufik (Gerindra), Nachrowi Ramli (Demokrat), Syakir Purnomo (PKS), Eko Patrio (PAN), Hasbiallah Ilyas (PKB), dan Abzul Aziz (PPP). Para tokoh itu telah datang sejak pukul 12.00 WIB.

Belum diketahui apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun sebelumnya sudah berhembus kabar ketujuh parpol menjajaki kemungkinan membentuk koalisi besar mengusung satu pasangan untuk berhadapan dengan Ahok di Pilgub DKI 2017 mendatang.

Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan kepastiannya maju pilkada DKI 2017 telah dia dapat lewat 3 partai pendukung. Basuki tidak menunggu PDI-P untuk memberi dukungan kepadanya.

"Enggak dong, kita enggak nunggu pdi-p. kita telah fix tiga kan," ujar laki-laki yg akrab disapa ahok ini di balai kota dki jakarta, jalan medan merdeka selatan, jumat (29/7/2016).

Dalam hal pemilihan calon wakil gubernur, Ahok juga belum bisa memastikan. meski dia berkali-kali mengatakan ingin djarot syaiful hidayat yg menjadi wakilnya, itu juga belum bisa dipastikan. bahkan, kata ahok, mungkin saja pdi-p tidak mendukungnya dan mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sendiri.

"Kan kita engga tahu, bisa saja PDI-P maju sendiri kan kita enggak tahu," ujar Ahok.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah menyatakan akan maju melalui jalur partai politik (parpol) pada Pemilihan Kepala Daerah 2017. Ada tiga partai politik yang menyatakan siap menjadi kendaraan politik baginya.
Ketiganya ialah Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Jumlah kursi tiga partai itu di DPRD DKI jika digabungkan mencapai 24 kursi. Adapun jumlah minimum kursi di DPRD DKI bagi parpol atau gabungan parpol yang ingin mengusung pasangan calon gubernur dan wakilnya adalah 22 kursi. (Baca: Ahok Ingin Temui Megawati, Tanya Kepastian Dukungan PDI-P)
Meski sudah dijamin tiga partai itu, dulu Ahok terlihat masih mengharapkan adanya dukungan dari partai lain, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Sesaat setelah menyatakan maju lewat parpol pada Rabu (27/7/2016) lalu, Ahok berencana ingin menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Duo Sohib PKS-GERINDRA saling bertengkar berebut MKD

Jatah PKS Dimakan Gerindra Katanya.

Pimpinan Fraksi PKS Jazuli Juwaini melakukan protes keras atas disahkannya Pimpinan MKD Sufmi Dasco melalui rapat pleno.Menurut dia, posisi itu seharusnya milik Fraksi PKS.

Menurut dia, keputusan tanpa sepengetahuan  Fraksi PKS sebagai aksi kudeta yg tidak beretika. Selain itu, aksi ini menyalahi kesepakatan dan fatsun politik yg sudah dibangun di DPR.

"Pelantikan saudara Sufmi Dasco dari Gerindra sebagai pimpinan MKD adalah kudeta atas fatsun dan konvensi yg sudah disepakati di DPR. Jelas pimpinan MKD adalah hak Fraksi PKS merupakan paket pimpinan yg bersifat tetap yg disahkan sejak awal periode," kata Jazuli lewat siaran pers , Rabu (27/7).

Jazuli menegaskan, akibat posisi pimpinan adalah paket yg bersifat tetap, maka ketika ada pergantian pimpinan AKD itu sepenuhnya hak fraksi yg bersangkutan. "Saya heran selama ini Fraksi PKS tidak pernah mengganggu fraksi-fraksi lain ketika mereka melaksanakan rotasi kadernya sebagai pimpinan di AKD. Ini karena Frakai PKS sangat menghormati konvensi dan kesepakan yg terjadi di DPR. Kenapa ketika Fraksi PKS merotasi pimpinan MKD kok diganggu dan disabotase atau kudeta?" kata Jazuli geram.

Apalagi Fraksi PKS sudah mengirimkan surat sejak hari jumat tanggal 22 juli yg berisi penggantian dan rotasi pimpinan AKD di MKD dan komisi ii. di mana dalam surat tersebut menunjuk saudara Al-Muzammil Yusuf sebagai pimpinan MKD menggantikan Saudara Surahman Hidayat.

"Seharusnya Pimpinan DPR menghormati surat resmi Fraksi PKS  dengan menindaklanjutinya, bukan malah melantik pimpinan MKD baru apalagi Fraksi PKS sama sekali tidak diberitahu dan Saudara Al-muzammil Yusuf sebagai pengganti tidak diundang. Ada apa ini? apa ini bukan kudeta dan sabotase namanya?" kata Jazuli.

Atas tindakan tersebut, fraksi pks meminta pimpinan dpr untuk mengembalikan hak pimpinan mkd kepada fraksi pks akibat demikian aturan dan ketentuannya. "jika fatsun dan kesepakatan yg dibikin bersama ini dilanggar, apalagi oleh pimpinan dpr sendiri, saya sangat menyesalkan. ingat komposisi pimpinan akd sudah tetap, jika diserahkan kepada forum pleno akd, maka yg berhak memimpin akd hanya partai besar seperti pdi perjuangan dan golkar saja," kata jazuli.

sangat disaygkan lmabaga penjaga etika dewan mkd justru tidak menunjukkan etik dan menghormati fatsun politik di dpr yg dibangun bersama atas keputusan yg cacat fatal ini. "maka tegas kami meminta agar pimpinan dpr menganulir keputusan pelantikan saudara sufmi dasco sebagai pimpinan mkd dan mengembalikannya kepada fraksi pks," pungkas jazuli.

pelantikan sufmi dasco sebagai pimpinan mkd dilaksanakan oleh wakil pimpinan dpr fadli zon (27/7).

Bukan tanpa sebab isu reshuffle bergulir. angin pergantian menteri jilid ii itu telah lama didengar partai-partai pendukung pemerintah, begitu juga beberapa peristiwa yang mencuatkan spekulasi reshuffle.

Adalah dukungan PAN dan Golkar yang dianggap menjadi salah satunya sebab paling ketara diadakan reshuffle, selain tentu evaluasi kinerja. Namun beberapa kali isu reshuffle bergulir, beberapa kali itu juga menguap.

Pekan ini isu itu kembali memanas yang salah satu spekulasinya lantaran adanya imbauan agar menteri-menteri diminta tak keluar kota selama sepekan. Apakah kali ini benar-benar ada reshuffle? Dan benar ada jatah menteri untuk PAN dan Golkar?

"Kita tunggu saja, terserah kepada Presiden mau reshuffle atau tidak," ucap Ketua DPP PAN Yandri Susanto, kepada wartawan, Selasa (26/7/2016).

Yandri berulang kali menyebut partainya tidak meminta atau mendorong-dorong agar ada reshuffle dan kadernya masuk Kabinet Kerja. Sebagai partai pendukung, PAN loyal mendukung kebijakan Presiden.

"Kalau diajak (masuk kabinet) yang kita siap dari dulu. Kalau nggak diajak juga nggak apa-apa. Kita tetap dukung Presiden," terang anggota komisi II DPR itu.

Begitu juga dengan Golkar, reshuffle adalah soal hak prerogatif presiden. Dukungan kepada pemerintah tak melulu dikompensasi dengan menteri. Namun tawaran menteri tentu tak akan ditolak oleh Golkar.

"Golkar sangat siap dengan sejumlah kader-kader kompetennya untuk membantu Presiden mensejahterakan rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan dan penyerapan anggaran yang semakin efektif dan efisien," kata Ketua DPP Golkar Agun Gunanjar.
Golkar di tengah isu reshuffle ini bahkan terang-terangan mengkritik kinerja menteri bidang perekonomian patut menjadi perhatian serius Jokowi. Meski tak serta merta kritik ini karena ingin dapat kursi menteri.
"Perbaikan perekonomian yang berkaitan dengan kemampuan daya beli rumah tangga miskin dan kesempatan usaha dan lapangan kerja, harus menjadi perhatian serius Pemerintahan Jokowi-JK apabila ingin melakukan reshuffle kabinet," imbuh Agun.

Lalu apakah isu reshuffle ini benar terjadi atau kembali menguap? Hanya Presiden Jokowi yang tahu. Jokowi hanya menegaskan evalusi terhadap menteri-menteri adalah proses yang berkelanjutan.

"Evaluasi dilakukan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan," tegas Jokowi, Minggu (24/7/2016).

Presiden Joko Widodo dituduh telah mengintervensi hukum dan melanggar konstitusi.

hal itu terkait permintaannya agar penegak hukum agar tidak memidanakan pejabat pemerintah yang sudah melakukan atau menetapkan suatu kebijakan yang diduga melanggar peraturan dan mengakibatkan kerugian negara atau rakyat.

permintaan jokowi itu berdasarkan hak diskresi pejabat yang tidak bisa dipidanakan.

wakil ketua umum partai gerindra, arief poyuono, mengatakan mungkin saja saat ini polisi dan jaksa tidak akan  dan berani memperkarakan kebijakan diskresi yang merugikan negara.

namun, nanti se rezim jokowi lengser, pasti akan diproses dan diperkarakan oleh penegak hukum. bahkan, tidak terkecuali jokowi sebagai pejabat negara yang menghalangi pemberantasan kejahatan korupsi juga harus dipidanakan.

benar menurut pasal 6 ayat (2) huruf e jo ayat (1) uu 30/2014 dinyatakan bahwa menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan.

tetapi definisi diskresi berdasarkan pasal 1 angka 9 uu 30/2014, adalah keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam an pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan atau adanya stagnasi pemerintahan.

"kalau ada redefinisi lagi yang dibuat baru berarti itu undang-undang baru yang dibuat sendiri. kalau uu yang mengaturnya tidak memberi suatu pilihan keputusan atau tindakan, sudah diatur dengan jelas, kalau masih diskresi ya salah," jelas arief.

Jakarta - Isu reshuffle Kabinet Kerja yang akan dilakukan Presiden Jokowi ditanggapi dingin oleh Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengatakan bahwa reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi.

"Itu kita percayakan kepada Presiden karena itu merupakan hak prerogatif beliau," ujar Setnov usai acara nonton bareng film 'Rudy Habibie' antara Partai Golkar dan BJ Habibie di Plaza Senayan, Jl. Asia Afrika, Jakarta Pusat, Sabtu (16/7/2016).

Setnov menambahkan bahwa Presiden Jokowi sudah punya evaluasi kinerja para menterinya secara detil. Selain itu Presiden Jokowi juga punya informasi yang sangat banyak dari berbagai pihak.

Hal serupa juga dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham. Menurutnya, hak preogratif presiden untuk melakukan reshuffle bagaimanapun demi kepentingan berjalannya pemerintahan yang efisien dan lebih produktif.

"Yang pasti kepentingan kita kalau Jokowi menggunakan hak prerogratif untuk reshuffle adalah bagaimana reshuffle itu bisa lebih efektif dan produktif kinerja di kabinet mendatang. Persoalan kita bukan masuk tidak masuk, kita dukung Jokowi-JK tanpa syarat," ujar Idrus di lokasi yang sama.

Idrus juga mengakui, komunikasi antara Presiden Jokowi dan Ketum Golkar Setya Novanto sudah menjalin komunikasi soal reshuffle. Kalaupun kader Golkar ada yang akan masuk ke dalam Kabinet Kerja, Idrus mengaku Golkar siap untuk mengisi posisi apapun.

Soal nama dia yang mencuat sebagai salah satu kader Golkar yang masuk pada Kabinet Kerja, Idrus mengatakan akan menyerahkan hal itu kepada partainya.

"Saya serahkan kepada partai. Kami Golkar sangat menghargai apapun langkah pemerintah untuk Golkar. Bila dilakukan presiden, kita yakinkan reshuffle berjalan baik dan membawa implikasi efektif dan produktif," ucap Idrus.

"Kita dalam posisi menghargai langkah Presiden Jokowi. Kita pakai pendekatan, silakan presiden mnggunakan hak prerogratifnya. Jika memang saya ditunjuk ini karena keterpanggilan tanggung jawab. Kalau kata agama itu adalah barokah," imbuhnya.

POSMETRO INFO - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan calon incumbent Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah mulai ketakutan sehingga mengharapkan dukungan dari PDI Perjuangan untuk bisa menang di Pilkada DKI 2017. Padahal, Ahok telah didukung tiga partai yakni Golkar, Hanura dan Nasdem.

"Bagaimana tidak takut, wong lewat jalur independen enggak berhasil kok si Ahok. Jadi saya yakinlah Ahok sudah mulai tidak percaya diri," kata Arief kepada INILAHCOM, Selasa (19/7/2016).

Menurut dia, partai asuhan Prabowo Subianto saat ini sudah tidak lagi menganggap posisi Ahok meskipun mendapat dukungan dari Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai Nasdem untuk maju sebagai calon Gubernur DKI di 2017 mendatang.

"Ya biar sajalah kita engga anggap tuh Ahok mau didukung parpol mana saja, yang pasti masyarakat Jakarta sudah bisa menilai Ahok selama memimpin DKI," ujarnya.

Oleh karena itu, Arief menilai dengan kondisi saat ini Ahok tampaknya akan kesulitan untuk bisa kembali memimpin Kota Jakarta lima tahun lagi, apalagi dengan jagoan yang ditampilkan Gerindra nanti. "Yang pasti Ahok akan sulit untuk menang dengan calon yang kami usung," jelas dia.

Ia mengatakan, ada beberapa nama yang masih dalam pantauan dan kajian partai asuhan Prabowo Subianto ini. Yakni, nama Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso atau Buwas, Biem Benyamin, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat, Sandiaga Uno, Sjafrie Sjamsoeddin, Yusril Ihza Mahendra.

"Jadi untuk DKI, gubernur dan wakil gubernur yang diusung Pak Prabowo pasti yang akan menang Insya Allah. Seperti juga Jokowi-Ahok yang diusung Gerindra yang ditentukan oleh Pak Prabowo," tandasnya.[inilah]

Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakin bakal diusung Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ke Pilgub DKI. Namun bagi elite PDIP, tak ada jaminan Ahok bakal diusung parpol banteng moncong putih di Pilgub DKI.

"Nggak ada jaminan. Pak Ahok ada di klaster ketiga yakni tokoh yang kita lihat ada di dinamika dukungan masyarakat, bukan jalur kader dan tokoh yang mengikuti fit and proper test, tapi bukan wilayah absolut yang pasti kita dukung," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira kepada wartawan, Minggu (24/7/2016).

Pilihan utama PDIP ada pada tokoh yang mengikuti penjaringan atau kader internal yang memang punya track record baik.

"Jadi klaster pertama itu klaster yang ikut dalam penyaringan di DPP yang sudah dikecurutkan jadi enam nama. Klaster kedua adalah kader partai yang tidak ikut penjaringan tapi partai punya catatan kinerja mereka. Di sini ada Bu Risma, Pak Djarot, juga nama lain yang didorong masyarakat," kata Andreas.

Masih ada syarat untuk memberi peluang Ahok diusung PDIP. Yakni harus maju lewat parpol, artinya Ahok harus meninggalkan Teman Ahok yang mengumpulkan sejuta dukungan KTP.

"Kalau Pak Ahok maju lewat jalur perseorangan silakan, tapi kita tidak akan mendukung calon perseorangan," kata Andreas.

Sebelumnya diberitakan Ahok yakin sekali akan diusung PDIP di Pilgub DKI 2017. "Kan dari dulu Bu Megawati memang mau usung saya, sudah oke," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (22/7/2016).

Menurut Ahok, yang jadi masalah kala itu adalah soal waktu. Ahok saat itu ingin memberi kesempatan dulu kepada Teman Ahok untuk mengumpulkan 1 juta KTP.

"Yang jadi enggak oke kan waktunya itu, Teman Ahok kan kita kasih dia waktu begini, sejuta (KTP) ya. Kalau enggak sejuta kita enggak bisa. Terus kan waktunya kan, PDIP butuh waktu, ya itu aja masalahnya," jelas Ahok.

Ahok menyadari, PDIP tak akan mendukung calon independen. Hal tersebut memang telah menjadi sistem di partai pemenang pada Pilkada DKI 2012 lalu mengusung Joko Widodo dan Ahok untuk memimpin DKI.

Jakarta - Memang ada peluang PDIP kembali mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI. Namun demikian mengusung Ahok hanya jadi opsi ketiga untuk partai banteng moncong putih.

"Kalau soal Pilkada DKI kemarin mekanisme partai kita jalankan dengan melakukan penyaringan terhadap kader-kader dari 27 yang ikut fit and proper test kita kerucutkan menjadi enam nama jadi kluster pertama itu kluster yang ikut dalam penyaringan di DPP," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira kepada wartawan, Minggu (24/7/2016).

Opsi kedua buat PDIP adalah mendorong kader internal mereka maju Pilgub DKI. Ada nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sampai Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat yang dijagokan oleh banyak elite PDIP.

"Klaster kedua adalah kader partai yang tidak ikut penjaringan tapi partai punya catatan kinerja mereka. Di sini ada Bu Risma, Pak Djarot, juga nama lain yang didorong masyarakat," kata Andreas.

Opsi ketiga barulah mengusung Ahok di Pilgub DKI. Itu pun dengan berbagai pertimbangan penting, termasuk kepastian Ahok tak maju lewat jalur independen.

"Klaster ketiga itu kita lihat dinamika masyarakat dukungan terhadap dukungan figur-figur di masyarakat yang bukan kader yang mengikuti fit and proper test. Pak Ahok kan ada dalam klaster itu. Yang kita lihat ini klaster strategis punya peluang tapi masih harus dibicarakan di partai," kata Andreas.

"Yang jelas jalurnya jalur partai. PDIP tidak akan mendukung calon perseorangan," tegasnya.

 
Jakarta - Pihak DPD PDIP Perjuangan DKI Jakarta sepakat dengan pihak DPD Gerindra Jakarta untuk tidak mengusung calon perseorangan pada pilgub DKI. PDI Perjuangan juga mematok 'jagonya' harus berada menjadi cagub jika akan berkoalisi dengan partai lain.

"Ada dua titik temu yaitu pertama kedua partai tidak akan memberikan dukungan kepada perorangan," ujar Sekretaris Fraksi DPRD PDI Perjuangan Gembong Warsono di kediaman Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (24/7/2016).

Gembong mengatakan kesepatakan ini tercapai dalam beberapa waktu terakhir. Kesepatan kedua yang dicapai adalah soal penguatan parpol.

Berdasarkan dialog internal partai, Gembong mengatakan mayoritas pihaknya sepakat untuk tidak kembali mencalonkan tokoh incumbent dalam pilkada DKI Jakarta.

"Ini yang akan kita bawa ke DPP partai. Tetapi keputusan akhir berada di DPP," terangnya.

"Juga sudah ada 6 calon yang berasal dari ekternal partai," sambungnya.

Sebagai partai pemenang pemilu, DPD PDIP DKI Jakarta menegaskan calonnya harus duduk sebagai calon gubernur jika akan melakukan koalisi dengan parpol lainnya.

"Kita ini pemenang pemilu. Apa kata dunia kalau partai pemenang mencalonkan wakil," terangnya.

POSMETRO INFO - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah calon Wakilnya di Pilkada DKI yang juga Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD) DKI, Heru Budi Hartono terlibat dalam kisruh pembelian lahan Cengkareng, Jakarta Barat.

Heru dan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DKPKP), Darjamuni diketahui dilaporkan pemilik sah lahan Cengkareng seluas 4,6 hektar atas nama Toeti Noelar Soekarno ke Bareskrim Mabes Polri. Keduanya dilaporkan atas dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan lahan tersebut.

Dalam persoalan ini, Ahok menegaskan justru kedua anak buahnya tersebut menjadi korban pemalsuan dokumen oleh oknum Lurah Cengkareng Barat.

"Di situ disebut kasih keterangan kepada Lurah, bahwa ini milik DKPKP, tapi di situ ditipe-x disewa oleh DKPKP. Ini kita lagi minta polisi tanya siapa yang palsuin keterangan ini," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (19/7/2016).

Ahok mensinyalir kemungkinan besar ada permainan satu set jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai dari Lurah sampai Wali Kota.

"Iya, jadi (dokumen) dipalsuin oleh oknum Lurah, mungkin oknum Camat terlibat. Saya enggak tahu Wali Kota terlibat kayanya," ungkap Ahok.

Dalam Laporan Polisi Toeti ke Bareskrim yang didapat Rimanews, Toeti mencatatkan nama Heru Budi Hartono Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI serta Kepala DKPKP, Darjamuni sebagai terlapor.

Toeti, mempersoalkan penerbitan surat yang dilakukan Heru untuk Dinas Perumahan dan Gedung Perkantoran DKI dengan Nomor 1790/-076.2 tentang lahan yang direncanakan untuk pembangunan rumah susun seluas 46 hektar dengan tiga sertifikat hak milik (SHM) yang terletak di Keluarahan Cengkareng Barat yang diklaim sebagai milik DKPKP.

"Sebelumnya pada 6 Maret 2013 saksi C (Tarso mantan Lurah Cengkareng Barat) menerbitkan surat keterangan riwayat tanah No, 37/1.711.1 berdasarkan surat keterangan untuk melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 16 September 1967 yang diketahui Camat Cengkareng No.0011/1967 tanggal 16 September 1967," tulis kronologi dalam laporan tersebut. (rn)

POSMETRO INFO - Kelompok pendukung calon petahana Gubernur DKI Jakarta "Teman Ahok" kembali diguncang isu perpecahan. 

Beredar capture pesan singkat (Whatsapp) pendamping ahli relawan tersebut bernama I Gusti Putu Artha berniat untuk hengkang dari Teman Ahok menyusul polemik yang mencuat dengan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu.

Sebelumnya, Adian meragukan keakuratan satu juta dukungan kartu tanda penduduk (KTP) yang dikumpulkan Teman Ahok untuk maju dari jalur perseorangan pada Pilkada DKI 2017. Anggota Komisi VII DPR ini juga menyangsikan dana yang terkumpul dari penjualan merchandise menembus Rp6,5 miliar.

Dalam sebuah screenshot pesan Whatsapp Visi Muda Bali yang beredar di Twitter, Putu Artha menyatakan pernyataan Adian ada benarnya soal validasi datang meragukan Teman Ahok. Tak ayal, pengakuan itu berpolemik, termasuk di komunitas Teman Ahok.

Merespons hal tersebut, dalam sebuah Grup WhatsApp lain, JR UU Pilkada, Putu Artha menyatakan siap mundur sebagai pendamping ahli kelompok besutan Amalia Ayuningtyas cs itu.

"Jika karena ini kawan-kawan merasa tidak nyaman, secara moral saya siap mengundurkan diri dari komunitas Teman Ahok dan tim Ahok agar tidak ada ganjalan," ucapnya, ditulis Putu dalam pesan tersebut.

Eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut mengaku, bakal kembali ke kampung halaman bila hengkang dari Teman Ahok nantinya.

"Mungkin itu yang paling terhormat jika ini sebuah kesalahan,"

ucapnya. Putu juga mengucapkan maaf atas pernyataannya yang mengaku tudingan Adian.

Beberapa anggota JR UU Pilkada pun meminta Putu tetap bertahan.

"Jangan Bang Putu," pinta Saut M Sinaga, salah satu penggugat UU Pilkada yang belum lama disahkan DPR.

Namun, dalam waktu singkat Putu langsung mengklarifikasi soal beredarnya pesan tentang keretakan relawan pendukung Ahok tersebut.

"Saya tidak mundur dan masih bersama Teman Ahok," katanya saat dihubungi.

Putu menjelaskan, percakapan itu dilakukannya bulan lalu. Awalnya, Putu bilang ada screenshot yang beredar antara dirinya dalam grup berjudul 'Visi Muda Bali'. Dalam screenshot tersebut, Putu mengakui menulis pernyataan 'Statemen Adian Napitupulu Benar Semua'.

"Tapi pernyataan itu tidak ada hubungannya dengan kinerja Teman Ahok," jelas Putu.

Diketahui, Adian kerap membeberkan pembicaraan politik Ahok. Terakhir, Adian bilang Presiden Joko Widodo meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk merapat ke PDI Perjuangan. "Karena itu, saya kritik Adian keras," jelas Putu. (rn)

"KUDETA..." (9) oleh Sri Bintang Pamungkas

Kudeta Militer slain mnunjukkn negara tak bradab, jg besar risiko gagalnya. Hanya negara2 di Afrika yg msh suka kudeta militer. Contohnya Mesir yg brhasil mnggulingkn Presiden Trpilih Morsi stahun sbelumnya pd 2012. Sbaliknya, di Turki Jumat lalu militer gagal mnggulingkn Tayip Erdogan yg jg trpilih presiden thn lalu. Yg mnarik, Mesir dan Turki adalah mitra AS dg kekuatn snjata Barat; bahkn Turki adalh anggota NATO.

Skalipun bgt, tanggapn AS ats kudeta Mesir dan Turki brbeda. Kalo AS mngecam kudeta gagal di Turki; tp tak bs brbuat apa2 thd kudeta militer olh jendral Al Sisi di Mesir. Bahkn Al Sisi dterima kunjungannya, baik di AS, Inggris maupun Perancis.

Ada 20 rb org dtangkap dan dcopot, trmsk ribuan militer dan polisi srta ratusn pejabat dan walikota, serta 200 korban tewas pasca kudeta gagal Turki. Hukumn mati yg mau dlaksanakn lg jg dsayangkn krn bs mlemahkn NATO; butuh 30 thn u/ membangun kekuatn spt skrg.

Spt di masa Soeharto, ribuan pemuda dan mhsiswa msh dtangkapi dan dsiksa tanpa hukum di bwh Rezim Militer di Mesir.

Eropa mngancam mnilai kmbali keanggotaan Turki di NATO. Prtimbangn Barat tdk lepas dr kuat ato tdknya "keislaman" rezim. Jelas di blakang Morsi adalh Muslim Brotherhood; dmkn jg kekuatn Islam mningkat pesat di bwh Erdogan. Krn itu, tuntutn Erdogan u/ ekstradiksi Gullen olh AS bs membuat ktegangn Turki-AS. Apalagi Gullen mnolak tuduhn trlibat kudeta.

Mlihat kompleksnya akibat Kudeta Militer di samping prtumpahn darah, mk pnggulingn Rezim Joko- Jeka hrs dlakukn lwt SI-MPR dg kekuatn rakyat. Kalo puluhn ribu rakyat turun ke jalan, mau tdk mau MPR hrs memenuhi tuntutn rakyat. Dmkn pula mau tdk mau TNI hrs memilih u/ brada di blakang Rakyat dan tdk mndukung Rezim Pngkhianat yg pro Asing dan Aseng. Mnjelang 17 Agu, skrg saat yg tepat u/ mluruskn kmbali jalannya Republik Proklamasi 45.

@SBP 19/ Jul

POSMETRO INFO - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, menyatakan jika dirinya sedang diserang oleh pihak-pihak yang tidak suka atas kebijakan penghentian proyek Reklamasi Pulau G Teluk Jakarta.

Menurutnya, saat ini kekuatan uang dan status quo berusaha menggempur habis-habisan dirinya dengan bantuan.

"Kekuatan uang dan status quo sedang menggempur habis-habisa RR dengan bantuan `celebrity salon`," ujar Rizal Ramli.

Rizal juga meminta pihak militansi yang berpihak pada rakyat untuk membantu dan mendoakan agar bisa menangkal kekuatan uang dan neo fasis.

"Mohon doa dan bantuan. Dari dulu kita percaya militansi dan keberpihakan pada rakyat bisa mengalahkan kekuatan uang dan neo fasis. Salam perjuangan, RR," katanya.

Sebelumnya seorang musisi, Addie MS, berkicau dengan mencoba mendiskreditkan kebijakan Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli.

Addie yang merupakan pendukung Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama (Ahok) menyebut dalam akun Twitternya @addiems, "Ada yg bisa kasih aku pencerahan, apa karya dan prestasi menteri Rizal Ramli?"

Pernyataan itu terlihat terkesan menyudutkan Rizal Ramli. Hal itu jelas terlihat jika Addie MS itu berkaitan dengan perlawanan Ahok terkait pembatalan reklamasi Pulau G di pantai utara Jakarta.

Pulau G itu sendiri digarap oleh perusahaan Agung Podomoro, perusahaan properti di mana kabarnya Addie MS menjalin kontrak kerjasama.

Sementara pengamat politik, Muslim Arbi menilai, pernyataan Addie MS di Twitter itu adalah bentuk serangan ke Rizal Ramli dan kepentingan membela Agung Podomoro.

Ia juga menilai para pendukung Ahok sudah sangat kasar tanpa etika menyerang siapa saja yang berlawanan dengan idolanya. [hanter]

POSMETRO INFO - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertekad untuk maju melalui jalur independen di Pilgub DKI 2017, meski tiga parpol sudah mendukungnya.

Ahok menegaskan, tidak akan takluk dengan kepentingan partai politik manapun. 

"Saya sudah terkenal, tidak bisa dipengaruhi oleh parpol manapun. Sudah dalam parpol pun, saya Sekjen partai PIB loh dulu. Begitu sudah enggak cocok, aku berhenti aja keluar dari partai. Dari Gerindra enggak cocok sama pikiran saya, saya berhenti aja," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Selasa, 19 Juli 2016.

Menurut dia, langkahnya untuk maju secara jalur independen atau perseorangan merupakan salah satu cara untuk membuat partai politik mengikuti kehendak rakyat. Satu juta KTP yang terkumpul, kata dia, adalah bukti yang menggambarkan kehendak rakyat padanya.

"Saya ada sejuta nih (KTP). Nah, kira-kira kamu parpol mau ikut rakyat atau tidak. Kalau kamu mau ikut rakyat, ya dukung dong," cetusnya.

Tiga partai yang sudah menyatakan mendukung Ahok maju yaitu, Partai Nasdem, Partai Hanura dan Partai Golkar. "Saya maju independen, oke nih tiga parpol. Tanpa syarat nih," tukas mantan bupati Belitung Timur itu. [ts]