Presiden RI Joko Widodo akhirnya memecat dengan hormat mantan Menteri Enegeri Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar, Senin (15/8/2016) malam.

Pencopotan ini menyusul isu dwi kewarganegaraan yang dimiliki Arcandra.

"Menyikapi status kewarganegaraan Menteri ESDM, setelah mendengar dari berbagai sumber, Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat saudara Arcandra Tahar dari posisi Menteri ESDM," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Senin malam

Sebagai pengganti, Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Kemaritiman sampai ada Menteri ESDM definitif.
Sejak Sabtu (13/8/2016) pagi, sejumlah pesan berantai melalui Whatsapp beredar di antara pers. Isinya mempertanyakan integritas Archandra yang dinilai memiliki posisi penting di sektor ESDM, tetapi memiliki kewarganegaraan AS.

Saat dilantik pada Rabu (27/7/2016), Arcandra sudah memegang paspor AS setelah melalui proses naturalisasi pada Maret 2012 dengan mengucapkan sumpah setia kepada AS. Karena Indonesia belum mengakui dwikewarganegaraan, secara hukum Arcandra dinilai sudah kehilangan status WNI-nya.

 

Bahkan, disebutkan, sebulan sebelum menjadi warga negara AS, Februari 2012, Archandra mengurus paspor RI kepada Konsulat Jenderal RI di Houston, AS, dengan masa berlaku lima tahun.
Tercatat, sejak Maret 2012, Archandra melakukan empat kunjungan ke Indonesia dengan menggunakan paspor AS. Namun, saat Arcandra dilantik sebagai Menteri ESDM, dia menggunakan paspor RI yang secara hukum sudah tak sah dipakainya.
Terkait hal itu, Arcandra dinilai melanggar UU No 6/2011 tentang Keimigrasian, UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan, serta UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan, warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
Hilangnya status WNI disebutkan juga karena permohonannya sendiri karena yang bersangkutan berusia 18 tahun atau sudah menikah, bertempat tinggal di luar negeri.

Selain itu, kewarganegaraan hilang jika mempunyai paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain; atau bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama lima tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada perwakilan RI.

Madinah - Sampai Hari ini ,Sabtu (13/8/2016) sudah dua orang jemaah asal Indonesia yang meninggal dunia di Madinah. Yang pertama adalah jemaah asal Ponorogo, Jawa Timur, dan yang kedua bernama Sri Nurhayati dari Aceh Tenggara, Aceh.

Dolter Tjetjep Ali Akbar, Kepala Seksi Kesehatan Daerah Kerja Madinah menerangkan, Nurhayati wafat karena sakit nyeri perut akut atau kolik. Sempat dirawat di fasilitas Klinik Kesehatan Haji Indonesia, namun akhirnya dirujuk ke rumah sakit Saudi.

"Dia sakit kolik atau nyeri perut akut," kata Tjetjep.

Sri Nurhayati meninggal di usia 68 tahun. Dia menghembuskan nafas terakhir pada pukul 01.00 waktu Saudi di RS King Fahad.

Tjetjep menambahkan, saat ini ada 7 pasien yang dirujuk ke RS King Fahad. Ada tiga orang yang dirawat, tiga orang lagi sudah keluar dan satu meninggal dunia atas nama Sri Nurhayati.

Dengan demikian, ada dua jemaah haji Indonesia yang meninggal dunia sejauh ini. Sebelumnya ada nama Senen asal Ponorogo, Jatim. Dia meninggal dunia karena sakit.

MAKASSAR – Pelaku penganiaya terhadap guru SMK 2 Makassar, Adnan Achmad nyaris menjadi bulan-bulanan siswa, Rabu 10 Agustus. Dia hampir dikeroyok oleh puluhan siswa di sekolah tersebut.
Kapolsek Tamalate, Kompol Azis Yunus mengatakan, para siswa marah saat melihat gurunya dianiaya hingga berdarah-darah. Guru arsitek SMK 2 Makassar, Dasrul mengalami luka pada hidung dan pelipis usai dianiaya Adnan Achmad.
Beruntung, kata Aziz, personel Babinkamtibmas lewat di sekolah itu dan melihat ada keributan.

Dasrul dianiaya gara-gara diduga menampar salah seorang muridnya karena mengeluarkan kata-kata kotor. Saat ditegur karena tidak mengerjakan tugas, siswa bersangkutan menendang pintu dan berkata, “Sundala”.
Perkataan itu memicu emosi Dasrul hingga menampar siswa tersebut. Usai dipukul, siswa tersebut mengadu ke orang tuanya.

MAKASSAR – Kasus penganiayaan kembali menimpa guru . Kali ini terjadi kepada guru arsitek SMKN 2 Makassar, Dasrul (52). Dia dianiaya oleh orang tua siswa bernama, Adnan Achmad (38) pada Rabu, 10 Agustus.
Awalnya, Dasrul menagih tugas PR yang diberikan kepada siswa kelas dua. Salah seorang siswa, Airul Aliq Sadang (bukan Muhammad Ali Syahdan, seperti berita sebelumnya) tidak mengerjakan tugas sehingga ditegur oleh sang guru.
Saat ditegur, siswa tersebut menendang pintu sambil mengucapkan kata-kata kotor, “sundala”. Hal itu membuat guru naik pitam hingga menampar siswa tersebut. Airul langsung mengadu kepada orang tuanya.

Tidak berselang lama, orang tua Ali datang ke sekolah yang beralamat di Jalan Pancasila, Makassar itu. Awalnya, Ahmad mencari kepala sekolah, namun tidak ketemu. Saat berjalan di koridor, dia bertemu Dasrul hingga terjadilah penganiayaan itu.

Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka memar pada bagian pelipisnya. Hidungnya juga mengeluarkan darah. Melihat gurunya dianiaya, puluhan siswa SMK 2 langsung mengeroyok pelaku.
Kapolsek Tamalate, Kompol Azis Yunus mengatakan, pelaku telah diamankan. Polisi sementara melakukan penyelidikan.

Bentrokan antara polisi dan Satpol PP di Makassar menyebabkan seorang anggota polisi tewas. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Anton Charliyan menyebut penyebabnya soal kesalahpahaman semata.

"Kesalahpahaman saja. Yang penting masing-masing menahan diri. Mudah-mudahan dengan kejadian ini semuanya bisa lebih dewasa, lebih bijak. Polri bisa lebih bijak, Satpol PP juga bisa lebih dewasa. Momen ini jadikan momen untuk meningkatkan kerja sama," kata Anton saat dihubungi detikcom, Minggu (7/8/2016).

Insiden bentrok itu terjadi pada dini hari tadi di Balai Kota Makassar. Bripda Michael menjadi korban meninggal dunia akibat bentrok itu.

Anton pun mengaku telah bertemu dengan pihak Satpol PP. Meski begitu, Anton tetap memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki kematian salah satu anggotanya tersebut.

"Sudah (bertemu dengan pihak Satpol PP). Dari semalam juga kita sudah sama-sama. Kalau tingkat atas kan dari dulu juga (enggak ada masalah), ini kan di tingkat bawah tertentu saja," kata Anton.

"Kita tidak usah mencari siapa yang salah siapa yang benar, tapi itu kesalahpahaman. Kesalahpahaman kedua belah pihak, maklumi di bawah kadang-kadang masih pada muda, gitu. Yang penting sekarang ini sama sama menahan diri. Saya sudah perintahkan sama-sama menahan diri, jangan ada yang main hakim sendiri," imbuh Anton menegaskan.

Mataram -Disaat membuka gelaran MTQ Nasional ke-26 di Mataram, NTB, Presiden Joko Widodo menyatakan pentingnya Indonesia mengambil peran sebagai pusat keilmuan Islam. Karena itu, Presiden sudah meneken Perpres pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia.

"Sudah saatnya Indonesia menjadi sumber pemikiran Islam dunia, menjadi sumber pembelajaran Islam dunia. Negara lain harus juga melihat dan belajar Islam di Indonesia karena Islam di Indonesia sudah seperti resep obat yang paten yakni Islam yang moderat. Sedangkan kalau kita lihat negara-negara lain masih mencari-cari formulanya," kata Jokowi saat membuka MTQ Nasional ke-26 di Islamic Center, Mataram, NTB, Sabtu (30/7/2016).

Oleh karena itu, Presiden mendambakan sebuah institusi pendidikan Islam bertaraf internasional berdiri di Indonesia. Perpres pendirian universitas Islam internasional pun telah diteken Jokowi.

"Saya sudah mengeluarkan Perpres tentang pendirian universitas Islam internasional, harapan saya universitas ini akan menjadi sumber ilmu, sumber kajian Islam, sumber cahaya moral Islam dan benteng bagi tegaknya nilai-nilai Islam yang berkeseimbangan, Islam yang toleran, dan Islam yang egaliter," jelas Presiden.

Melalui MTQ, Jokowi berharap nilai-nilai Alquran bisa lebih membumi di negeri Indonesia. Ketika amalan-amalan Alquran sudah dipegang teguh umat Islam, maka Indonesia yang damai dan sejahtera akan bisa terwujud.

"Saya memiliki harapan MTQ yang telah membudaya di tengah masyarakat kita selain berkembang dari segi syiar dan kualitas penyelenggaraannya juga dapat mewarnai wajah umat Islam dan bangsa Indonesia. MTQ harus mampu membumikan Al-Quram sehingga lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat kita," tegasnya.

Bentrokan Warga desa Lingga dengan Polres Karo berawal dari penolakan warga setempat terhadap rencana relokasi pengungsi gunung sinabung di Desa Lingga.

Proyek Relokasi Mandiri tersebut dianggap sudah merugikan warga setempat karena membuat akses jalan pintas ke desa Lingga terputus hingga memicu gelombang protes dari warga.

Kerusuhan bermula ketika puluhan warga desa Lingga mengajukan protes dilokasi relokasi mandiri tersebut dan petugas dianggap terlalu arogan dalam menanggapi aksi protes mereka.

Mendapat jawaban yang tidak memuaskan, kembali warga desa Lingga  beramai-ramai mendatangi lokasi relokasi mandiri. Bentrokan tak terelakkan, warga membakar pos relokasi dan beberapa alat berat yang ada di lokasi tersebut.

Merasa kurang personil, 15 polisi yang bertugas menjaga lokasi memilih mundur dan memanggil tambahan kepada polres karo guna mengamankan aksi warga tersebut.

Ketika beberapa pasukan polisi datang, 5 orang warga desa Lingga yang di anggap provokator dan pelaku pembakar properti pembangunan relokasi ditangkap dan di tahan di polres Kabanjahe.

Tidak senang warganya di tahan, ratusan warga desa lingga mendatangi polres Kabanjahe dengan membawa sajam, batu dan langsung menyerang polres Kabanjahe.

Polisi sudah menembakkan tembakan peringatan, namun tampaknya para pendemo tidak menggubris dan justru semakin berutal melakukan demonstrasi, sehingga mengakibatkan keadaan semakin tidak terkendali.

2 Warga desa Lingga diketahui tewas dan beberapa luka parah akibat kerusuhan tersebut.

KABANJAHE -Kumpulan Foto Saat-Saat Mencekam , bentrokan antar warga Desa Lingga Dengan Polres Karo.

Alat Berat Yang Sudah Di Bakar Dan Situasi Pasca Bentrokan

Alat Berat Merek Hitachi yang terbakar 50%

Situasi Saat Proses Mediasi Warga Desa Lingga

Salah Satu Warga Desa Lingga yg Menjadi Korban Tewas ditempat

Situasi Di Beberapa Rumah Sakit menangani Korban Luka

Foto Dari Salah Satu Warga Desa Lingga disalah satu Rumah Sakit

Jenazah Korban Bentrok Warga Lingga Dengan Polres Karo Tergeletak Di Trotoar Kabanjahe

Petugas Pemadam Kebakaran Memadamkan Alat Berat Yang Di Bakar Warga

Presiden Joko Widodo dikabarkan memanggil sejumlah Menteri ke Istana Merdeka, selasa (26/7/2016) malam. Satu per satu pembantu Presiden pun hadir ke istana.

Dari pantauan wartawan, menteri yang hadir adalah Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Ia masuk dari pintu yang biasa dipakai keluar masuk oleh pejabat.

Adapun menteri lainnya yang masuk melalui pintu wisma negara adalah menteri pemanfaatan aparatur negara dan reformasi birokrasi Yuddy Chrisnandi, menteri perindustrian saleh Husin, menteri perencanaan pembangunan nasional Sofyan Djalil, dan menteri ESDM Sudirman Said.

Ada sejumlah mobil berpelat "ri" lain yang juga hadir ke istana. namun, tidak diketahui siapa menteri yang berada di dalamnya karena wartawan tidak boleh mendekati pintu masuk wisma negara.

Para menteri mulai berhadiran satu per satu sejak pukul 19.10 wib. hingga pukul 20.40 wib, ada menteri yang sudah keluar dan pergi meninggalkan istana dan ada juga menteri yang masih berada di dalam.

Menteri Yuddy, salah satu menteri yang keluar dari istana, mengaku bahwa tidak ada yang khusus dari pertemuan tersebut.

"enggak ada apa-apa, cuma persiapan buat besok saja ada sidang kabinet paripurna," ucap yuddy.

Tidak ada semanusia pun dari pihak istana yang mengonfirmasi terkait kehadiran menteri-menteri tersebut.

meski demikian, menteri sekretaris negara pratikno yang diwawancarai wartawan pada selasa sore mengathendak, komunikasi presiden dengan menteri memang intensif.

oleh sebab tersebut, ia menganggap wajar jika ada menteri yang dipanggil tiba-tiba.

"ini bagian dari agenda presiden yang banyak. ya rapat terbatas, ya memanggil menteri, dan seterusnya," ucap dia.

Jakarta - Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad mengaku bangga dengan prestasi tim Olimpiade Biologi Internasional yang berhasil membawa 1 emas, 2 perak dan 1 perunggu ke Indonesia. Para peraih medali ini nantinya akan dihadiahkan beasiswa oleh pemerintah.

"Kita hadiahnya semua beasiswa ya. Kalau perunggu S1, kalau perak S2 dalam dan luar negeri. Kalau emas S3 dalam dan luar negeri," ujar Hamid kepada wartawan saat menyambut kepulangan tim Olimpiade Biologi tersebut di bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakbar, Minggu (24/7/2016).

Dia mengaku bersyukur atas prestasi yang diraih 4 remaja tersebut. Dari medali yang diperoleh, Indonesia dianggap telah memenuhi target.

"Kami bersyukur Alhamdulilah 4 anak yang kami kirim semuanya dapat medali. Dapat 1 emas, 2 perak dan satu perunggu dari 68 negara yang bertanding. Kita mencapai target ya," kata dia.

Semua itu, lanjutnya, tak terlepas dari program pembinaan yang diberikan sebelum bertanding. Saat itu pula para siswa diseleksi hingga dipilih 4 orang untuk bertanding ke tingkat internasional. 

"Dari anak-anak kami di Olimpiade Sains Nasional (OSN), kami bina secara bertingkat masuk di training center di ITB, sekaligus seleksi. Tahap pertama di seleksi hingga tahap kedua yang menyisakan 15 orang, ini nanti tinggal separo. Tahap ketiga 4 orang. Nah, 4 orang yang terpilih kami berangkatkan," ujar Hamid.

Dari Olimpiade ini, dia berharap ke depannya pemerintah terus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengasah potensinya, hingga tak tertinggal jauh dari para pesaing mereka di seluruh dunia.

"Kami mengharapkan anak-anak muda yang punya potensi. Kalau tidak dikembangkan tidak dapat bertanding di tingkat internasional. Saya berharap mereka masuk ke kampus yang prestisius," harapnya.

Dalam Olimpiade yang berlangsung pada 17 hingga 23 Juli lalu di Hanoi, Vietnam, Indonesia berhasil meraih 4 medali. Keempatnya diraih oleh Wilson Gomarga dari SMAK IPEKA Sunter Jakarta, yang meraih medali emas, Robin Chandra dari SMAK 3 Penabur, Jakarta yang meraih medali Perak, Fatin Camilla Azhary SMAN 1 Kendal yang juga meraih medali perak, serta Andrea Laurentinus dari SMA 1 Sutomo, Medan, yang berhasil meraih medali perunggu.

Jakarta - Pada Selasa (12/7) kemarin, Presiden Joko Widodo diketahui bertandang ke rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ada apa?

Menteri Sekretaris Negara Pratikno membenarkan pertemuan Jokowi dan Megawati itu. Keduanya bertemu untuk silaturrahmi dalam rangka Lebaran Idul Fitri 2016.

"Iya ketemu saja, Syawalan, mohon maaf lahir batin," kata Pratikno kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2016).

Dikatakan Pratikno, Jokowi datang sendiri ke kediaman Megawati itu. "Iya, kebetulan sendiri," katanya.

Lalu, apakah kedatangan Jokowi itu terkait pembahasan perombakan kabinet?

"Enggak ada, biasa. Enggak ada bahas reshuffle," kata Pratikno

Ratusan pendukung Jokowi berebut masuk ke acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Gerakan Pendukung Jokowi di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta Selatan. Sempat terjadi kericuhan antara pendukung Jokowi dan panitia acara.

Jakarta - Presiden Joko Widodo beberapa hari terakhir sering memanggil beberapa menteri ke Istana dalam pertemuan yang bersifat internal. Pertemuan itu memicu spekulasi terkait dengan reshuffle.

Apa benar?

"Ya, yang dipanggil berbicara masalah beras, ada gula, ada yang kita panggil masalah perikanan, tergantung menterinya yang dipanggil siapa," ucap Presiden Jokowi usai menghadiri silaturahmi nasional relawan Jokowi di Wisma Serbaguna, Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (24/7/2016) malam.

"Kalau menteri Susi dipanggil urusan perikanan misalnya. Kalau dipanggil menteri Amran, yang dipanggil soal pertanian. Kalau yang dipanggil menteri Yohana, ya berbicara masalah perempuan dan anak. Itu saja," imbuh Jokowi.

Nama-nama menteri yang disebut Jokowi itu memang mereka yang dipanggil ke Istana seminggu terakhir ini. Jokowi menampik pembicaraan itu untuk mengevaluasi secara khusus apalagi reshuffle.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa terkait evaluasi kabinet kerja dilakukan setiap saat. "Tadi kan sudah saya sampaikan, evaluasi dilakukan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan," tegas Jokowi.

POSMETRO INFO - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat telah mendapat surat panggilan dari Bareskrim Polri terkait kasus pembelian lahan untuk Rusunawa Cengkareng Barat. Rencananya pemanggilan akan berlangsung pada Jumat 22 Juli 2016 mendatang. 

“Sudah ada panggilannya, hari Jumat nanti,” ungkap Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (20/7/2016). Djarot menjelaskan, Bareskrim juga memanggil pihak yang turut menandatangani verbal surat penetapan pembelian lahan Rusunawa Cengkareng Barat pada tahun anggaran 2015.

“Nanti Biro Hukum dipanggil sama Bareskrim. Saya juga, siapa pun yang terlibat dalam proses verbalnya dipanggil. Saya kan kasih parafnya. Iya dong. Semua yang kasih paraf dipanggil,” terangnya.

Rencananya, besok Bareskrim akan meminta keterangan dari Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Biro Hukum, Dinas Tata Kota, Biro Umum dan asisten Sekda bidang Pembangunan. (sn)

POSMETRO INFO - Seorang oknum anggota TNI berlaku preman tidak terima ditilang aparat kepolisian. Bukannya mengaku salah dan terima tilang, oknum anggota TNI ini malah mengamuk dan memukul petugas di lapangan. 

Peristiwa ini sempat menyita perhatian pengguna Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan kampus Universitas Muhammadiyah. Petugas nahas yang kena pukul itu diketahui bernama Aiptu Zl, anggota PJR Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel. 

Akibat perbuatan oknum tersebut, Aiptu ZL mengalami luka robek dibibirnya dan harus menjalani perawatan. Sementara oknum tersebut justru pulang dan berjanji akan mendatangi kantor PJR Polda Sumsel, di kawasan Plaju usai kejadian.

Panit PJR Ipda Edi Mulyono mengatakan, kejadian bermula saat Aiptu ZL menghentikan laju kendaraan pelajar SMP yang berboncengan mengendarai sepeda motor jenis matic tanpa mengenakan helm.

Ketika itu, Aiptu ZL meminta kepada pelajar tersebut untuk menunjukkan kelengkapan kendaraan. Rupanya, saat itu pelajar tersebut tak mampu menunjukkan surat menyurat dengan dalih ketinggalan di rumah.

Saat itu, Aiptu ZL langsung menindak pelajar tersebut dengan melakukan penilangan. Rupanya, tak lama berselang datanglah sang oknum yang mengaku berpangkat Pelda tersebut.

"Awalnya ngobrol baik-baik, tapi tiba-tiba langsung menonjok," kata Ipda Edi, yang pada saat kejadian berada di lokasi, Rabu (20/7/2016). 

Melihat peristiwa itu, Ipda Edi langsung melerai dan menenangkan anggota TNI tersebut. "Kejadian ini juga membuat kemacetan makin parah. Harusnya oknum tersebut bicara baik-baik, karena kami ini bertugas," terangnya. 

Rencananya, PJR Dirlantas Polda Sumsel akan melaporkan kejadian ini ke Detasemen Polisi Militer sebagai tindak lanjut. Termasuk melaporkan perkara penganiayaan tersebut ke Polresta Palembang.

"Kami sampaikan ke pimpinan, dan akan dilanjutkan," terangnya.

Berbeda dengan M Khadafi, mahasiswa sekaligus saksi yang melihat kejadian itu mengatakan, kejadian berawal saat Aiptu ZL menyetop laju kendaraan warga. Ketika di setop, rupanya warga tersebut justru jatuh dari kendaraannya.

"Warga itu meminta izin kepada polisi untuk berobat dulu, tapi polisi itu tidak mengizinkan dan justru menilang. Setelah itu langsung terjadi perkelahian itu," pungkasnya. (sn)

POSMETRO INFO - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pengusutan temuan kasus adanya warga negara Malaysia yang miliki e-KTP di Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, e-KTP milik warga Malaysia bernama Lau Eou Cheung harus dicek keasliannya.

“Pertama harus dicek KTP elektroniknya palsu atau asli. Diceknya dengan card reader sehingga tampak keasliannya,” ujar Zudan, di Jakarta, Rabu (20/7).

Selain langkah itu pengecekan terhadap status kewarganegaraan seseorang juga bisa dilacak dari asal-usul orang tuanya dalam data base kependudukan. “Bila ternyata benar ada hal-hal yang dipalsukan, maka e-KTP-nya dibatalkan dan NIK-nya diblok serta e-KTPnya ditarik,” kata dia.

Zudan juga meminta aparatur yang terlibat dalam penerbitan e-KTP WNA yang bersangkutan agar diperiksa untuk diketahui letak kesalahannya. Sebab sesuai aturan, warga negara asing baru bisa mendapatkan status kependudukan di Indonesia jika sudah memegang kartu ijin tinggal tetap dari imigrasi.

Sempat Diamankan Maret

Kasus e-KTP Lau Eou Cheung dapat sorotan publik di Kota Singkawang. Setelah mendapatkan informasi dari Komjen Malaysia melalui Imigrasi Klas II Singkawang, Dukcapil setempat memblokir identitas kependudukan Lau.

Lau berhasil mengelabui Pemerintah Indonesia dan menjadi warga Kota Singkawang. Pada e-KTP miliknya, Lau berstatus sebagai warga Jalan Sagatani Gare, Sijangkung, Singkawang Selatan.

Dari informasi yang dihimpun Aktual.com, Lau berhasil diamankan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Provinsi Kalbar dan Imigrasi Kelas II Singkawang, Kamis (14/7) lalu. Yang bersangkutan diamankan setelah petugas dapat laporan dari warga.

Kasi Wasdakim Imigrasi Kelas II Singkawang, Yose Rizal mengatakan di e-KTP yang dikantongi Lau atas nama Pabayo Lau. Tinggal di Jalan Sagatani Gare, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan.

Diakuinya, butuh waktu empat bulan untuk membuktikan benar tidaknya Lau adalah WN Malaysia. Maret lalu, Lau sempat diamankan. Namun saat itu dia dilepas karena pihak Imigrasi tidak bisa membuktikan Lau adalah warga Malaysia.

Tapi Lau kembali diamankan setelah pihak imigrasi gandeng Timpora Provinsi Kalbar yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, Dukcapil. (Soemitro) [akt]

POSMETRO INFO - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, salah satu alasan Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli menghentikan proyek reklamasi pulau G adalah jarak kegiatan proyek dan kabel bawah laut yang kurang dari 500 meter.

Basuki atau Ahok merasa kurang bisa menerima alasan tersebut. Ia menilai proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) juga bisa dibatalkan jika peraturan yang sama diterapkan.

Menurut Ahok, jarak kegiatan proyek MRT dengan kabel bawah tanah hanya sekitar 1 meter.

"(Aturan) internasional mengatakan jaraknya harus 500 meter enggak ada kabel listrik, gas apapun karena berbahaya. Kalau alasannya itu lagi, saya berpikir MRT harus batal. Proyek MRT bahaya bos, satu meter sama terowongan, ini pipa gas, ini MRT," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (20/7/2016).

Selain karena keberadaan pipa gas, proyek pulau G juga dihentikannya karena dianggap menghalangi jalur melaut para nelayan. Untuk alasan itu, Ahok mengatakan, pengembang pulau sebenarnya telah membuat kanal selebar 300 meter. Dengan lebar itu, ia meyakini perahu nelayan akan mudah untuk melintas.

"Kapal nelayan berapa lebar sih, 30 meter? Itu juga masih 10 persen dari 300 meter. Yang menggangu, nelayan yang mana yang lewat situ?" kata Ahok.

Ia kembali menegaskan, jika Rizal bersikukuh ingin mengehentikan proyek reklamasi, Rizal harus mengirim surat tertulis ke Presiden Joko Widodo. Ia meminta Rizal mengirimkan alasan tertulis penghentian reklamasi kepada Presiden supaya ada dasar hukum yang kuat terkait penghentian proyek tersebut.

"Bagi saya sederhana aja kok, emang punya saya pulau G? Saya mah enggak ada urusan pulau G. Yang penting Anda (Rizal) bikin tertulis, saya pelajari. Jangan cuma ngomong di media," kata Ahok.

Kegiatan reklamasi di pulau G telah dihentikan Rizal pada Juni lalu. Penghentian dilakukan karena ditemukan pelanggaran dalam proyek reklamasi tersebut. Pelanggaran antara lain karena membangun pulau di atas kabel milik PLN dan dianggap mengganggu lalu lintas kapal di sana.

Ahok menanyakan keputusan itu kepada Presiden Joko Widodo. Menurut dia, jika memang betul ada keputusan menghentikan reklamasi Pulau G, keputusan itu harus tertuang secara tertulis melalui surat resmi. (ks)

POSMETRO INFO - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih gusar dengan keputusan yang diambil Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Ahok membantah pernyataan Rizal, dirinya bersikeras mempertahankan Pulau G. Dia menyatakan hanya taat kepada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta. Ahok mengaku akan ikut aturan bila Keppres dicabut, kemudian diputuskan reklamasi harus dihentikan.

"Kalau dasar hukumnya jelas, saya pasti ikut. Menko lebih tinggi, ada tiga menteri, masa gubernur enggak mau ikut? Ikut," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (20/7/2016).

"Tapi Anda jangan lupa ya, Gubernur DKI setara dengan menteri dalam Undang-undang yang tertulis. Undang-undang mengatakan khusus Gubernur DKI jabatannya setara dengan menteri," imbuhnya.

Ahok mempertanyakan keputusan yang dinilai berbenturan dengan isi Keppres tentang reklamasi pantai utara Jakarta. Sehingga mengirimkan surat ke Istana Presiden.

Dalam konferensi pers pada Kamis (30/6/2016) lalu, Rizal menyatakan Pulau G melakukan pelanggaran berat karena membangun di daerah kabel bawah laut dan mengganggu lalu lintas kapal nelayan, sehingga dikatakannya pembangunan Pulau G harus dihentikan secara permanen.

Ahok mempertanyakan surat resmi atas keputusan Rizal, "Belum ada surat (dari Rizal ke Istana). Nah sekarang saya tanya, ini kelas Menko apa kalau begitu? Kalau mau ngomong jangan cuma di media, tertulis gitu. Saya bukan membela pulau harus dipertahankan," ucapnya. (tn)

POSMETRO INFO - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kesal disebut sebagai karyawan pengembang oleh Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Ahok mengatakan tidak pantas seorang Menteri melayangkan tudingan seperti itu. 

Ahok merasa tersinggung dan menolak disebut karyawan pengembang reklamasi Pulau G, yakni PT Muara Wisesa Samudra anak perusahaan PT Agung Podomoro Land.

Dikatakan dia, bila dirinya karyawan Agung Podomoro, pasti akan meringankan besaran pajak yang harus diserahkan pengembang kepada pemerintah yang awalnya 15 Persen dari Nilai Jual Obyek Pajak dan lahan yang dapat dijual.

"Menurut saya enggak pantes, ngomong kalimat gubernur atau karyawan podomoro. Kalau gue karyawan podomoro, gue udah turunin 15 persen bos," ucap Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (20/7/2016).

Tudingan yang dilayangkan Rizal Ramli disebut sama halnya dengan oknum DPRD yang menuduh Ahok sebagai Gubernur Podomoro.

"Itu tuduhan sama lah kayak oknum DPRD dulu tuduh saya Gubernur Podomoro. Enggak taunya yang nego-nego sama mereka siapa, terima duit Ariesman siapa, DPRD juga," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut. (tn)

POSMETRO INFO - Majelis Hakim International People Tribunal (Pengadilan Rakyat Internasional) 1965 menyatakan pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas 10 kejahatan kemanusiaan berat pada kurun 1965-1966. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat, Inggris, dan Australia turut terlibat membantu pelanggaran hak asasi manusia tersebut.

Puutusan dibacakan Rabu (20/7) oleh Ketua Majelis Hakim Zak Yacoob melalui kanal streaming online. Keputusan majelis didasarkan atas proses pengadilan selama 10-13 November 2015 di Kota Den Haag, Belanda.

"Genosida di Indonesia harus dimasukkan dalam genosida-genosida utama di dunia pada abad ke 20," demikian pernyataan majelis hakim, seperti dikutip dari situs tribunal1965.org.

Data-data pelanggaran HAM berat selepas G30S didasarkan pada kesaksian korban selamat, saksi ahli, serta laporan mendalam yang dikumpulkan dari 40 peneliti asal Indonesia maupun luar negeri.

Salah satu fakta adanya pelanggaran HAM adalah terbunuhnya lebih dari 500 ribu orang di seluruh Indonesia atas tuduhan terlibat Partai Komunis Indonesia. Pemerintah dinyatakan bersalah memafasilitasi pembantaian tersebut, yang melibatkan organisasi paramiliter, ormas keagamaan, serta warga sipil.

Selain itu, pemerintah Indonesia menahan lebih dari 600 ribu orang di kamp konsentrasi Pulau Buru tanpa peradilan yang layak. Tuduhan ini mencakup pula penyiksaan tahanan diduga komunis, penghilangan paksa, serta kekerasan seksual yang dialami tahanan politik perempuan oleh aparat keamanan selama Gestok.

"Panel hakim merekomendasikan agar pemerintah Indonesia minta maaf kepada para korban, penyintas dan keluarga mereka," kata majelis hakim.

Laporan sejenis sebetulnya sudah dihasilkan dari penyelidikan Komnas HAM serta Komnas Perempuan sebelum IPT digelar. Namun pemerintah tidak menindaklanjuti temuan-temuna lembaga negara tersebut.

Hal yang memberatkan pemerintah Indonesia adalah tidak adanya upaya untuk mencegah terjadinya pembantaian massal maupun menghukum mereka yang menjadi aktor intelektual genosida.

"Jika terjadi perbuatan pidana yang dilakukan terpisah dari pemerintah, atau tindakan yang biasa disebut aksi lokal spontan, bukan berarti negara dibebaskan dari tanggung jawab. Negara wajib menghalangi kembali berulangnya kejadian, dan menghukum mereka yang bertanggung jawab, kata Yacoob. (ma)