Google Positiv

Pimpinan Fraksi PKS Jazuli Juwaini melakukan protes keras atas disahkannya Pimpinan MKD Sufmi Dasco melalui rapat pleno.Menurut dia, posisi itu seharusnya milik Fraksi PKS.

Menurut dia, keputusan tanpa sepengetahuan  Fraksi PKS sebagai aksi kudeta yg tidak beretika. Selain itu, aksi ini menyalahi kesepakatan dan fatsun politik yg sudah dibangun di DPR.

"Pelantikan saudara Sufmi Dasco dari Gerindra sebagai pimpinan MKD adalah kudeta atas fatsun dan konvensi yg sudah disepakati di DPR. Jelas pimpinan MKD adalah hak Fraksi PKS merupakan paket pimpinan yg bersifat tetap yg disahkan sejak awal periode," kata Jazuli lewat siaran pers , Rabu (27/7).

Jazuli menegaskan, akibat posisi pimpinan adalah paket yg bersifat tetap, maka ketika ada pergantian pimpinan AKD itu sepenuhnya hak fraksi yg bersangkutan. "Saya heran selama ini Fraksi PKS tidak pernah mengganggu fraksi-fraksi lain ketika mereka melaksanakan rotasi kadernya sebagai pimpinan di AKD. Ini karena Frakai PKS sangat menghormati konvensi dan kesepakan yg terjadi di DPR. Kenapa ketika Fraksi PKS merotasi pimpinan MKD kok diganggu dan disabotase atau kudeta?" kata Jazuli geram.

Apalagi Fraksi PKS sudah mengirimkan surat sejak hari jumat tanggal 22 juli yg berisi penggantian dan rotasi pimpinan AKD di MKD dan komisi ii. di mana dalam surat tersebut menunjuk saudara Al-Muzammil Yusuf sebagai pimpinan MKD menggantikan Saudara Surahman Hidayat.

"Seharusnya Pimpinan DPR menghormati surat resmi Fraksi PKS  dengan menindaklanjutinya, bukan malah melantik pimpinan MKD baru apalagi Fraksi PKS sama sekali tidak diberitahu dan Saudara Al-muzammil Yusuf sebagai pengganti tidak diundang. Ada apa ini? apa ini bukan kudeta dan sabotase namanya?" kata Jazuli.

Atas tindakan tersebut, fraksi pks meminta pimpinan dpr untuk mengembalikan hak pimpinan mkd kepada fraksi pks akibat demikian aturan dan ketentuannya. "jika fatsun dan kesepakatan yg dibikin bersama ini dilanggar, apalagi oleh pimpinan dpr sendiri, saya sangat menyesalkan. ingat komposisi pimpinan akd sudah tetap, jika diserahkan kepada forum pleno akd, maka yg berhak memimpin akd hanya partai besar seperti pdi perjuangan dan golkar saja," kata jazuli.

sangat disaygkan lmabaga penjaga etika dewan mkd justru tidak menunjukkan etik dan menghormati fatsun politik di dpr yg dibangun bersama atas keputusan yg cacat fatal ini. "maka tegas kami meminta agar pimpinan dpr menganulir keputusan pelantikan saudara sufmi dasco sebagai pimpinan mkd dan mengembalikannya kepada fraksi pks," pungkas jazuli.

pelantikan sufmi dasco sebagai pimpinan mkd dilaksanakan oleh wakil pimpinan dpr fadli zon (27/7).