Bagi-bagi Kursi, Jokowi Langgar Janji Kampanye
POSMETRO INFO - Politikus PKS Mardani Ali Sera menilai pada dasarnya reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden. Tapi, hak itu tidak bisa digunakan begitu saja.
"Reshuffle hak prerogatif Presiden. Tapi hak itu melekat pada karakter dan etika serta janji kampanye," katanya kepada INILAHCOM, Minggu (17/7/2016).
Pasalnya, jika hak prerogatif itu digunakan hanya untuk bagi-bagi kursi menteri bagi partai pendukung, sama saja Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencederai janji kampanye.
"Upaya memperbesar koalisi dengan bagi-bagi kursi menteri hanyalah sebuah pencederaan terhadap janji kampanye yang sering disampaikan Jokowi untuk tidak bagi-bagi kekuasaan," ulasnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah Menteri Kabinet Kerja belakangan dipanggil menghadap ke Istana negara. Selain menteri ada juga beberpa perwira kepolisan yang ikut dipanggil.
Sontak spekulasi berhembus. Pemanggilan ini adalah sinyalemen dari Presiden Joko Widodo untuk menggelar reshuffle kabinet.
Meski demikian, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menjelaskan, pemanggilan-pemanggilan ini bukan terkait reshuffle kabinet jilid II.
"Namanya menteri, mau dipanggil presiden kapan saja kan terserah presiden. Saya setiap hari juga dipanggil presiden enggak papa," ujarnya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/7/2016). [inilah]
About the Author
0 komentar